WPNCL
[WEST PAPUA NATIONAL COALITION FOR LIBERATION]
Secretariat, c/o: WPPRO, P.O. Box 1571, Port Vila, Republic of Vanuatu,
Phone: + 678 40808 or 60651. +61 414247468, +678 439759026, E-mails:
Tgl: 15 September 2009 PR No.10/09
WPNCL MENGULANGI SERUANNYA BAGI DIHENTIKANNYA KEKERASAN
DAN DILAKUKAN DIALOG DAMAI
DAN DILAKUKAN DIALOG DAMAI
Rakyat Papua Barat berharap agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terpilih kembali akan memenuhi janji kampanyenya untuk menyelesaikan isu Papua Barat. Janji, yang belum beliau tepati selama masa pemerintahannya yang pertama. Para pemangku kepentingan bahkan mendahului inisiatif Presiden dengan mengusulkan agar isu ini diselesaikan lewat dialog damai. Para pemimpin di nergeri ini saat ini sedang antre di Jakarta dengan harapan besar. Mereka bahkan berani menaruh harapan bahwa SBY akan benar-benar memenuhi harapan mereka terlepas dari kegagalannya di masa sebelumnya. Walau demikian, para anggota gerakan kemerdekaan yang juga bagian dari WPNCL mengusulkan agar setiap negosiasi yang kredibel dan murni mesti difasilitasi lewat mediasi internasional.
Sementara itu kekerasan dan pengekangan gerakan tetap berlanjut. Orang-orang terus-menerus dijemput untuk diinterogasi atas dasar kecurigaan. Orang yang baru saja ditahan adalah saudara Jonah Wenda, seorang aktivis dari WPNCL yang juga jurubicara dari Dewan Militer dari gerakan kemerdekaan. Sekretaris Jendral WPNCL, Rex Rumakiek, menganggap penahanan ini sebagai suatu tantangan serius dari Jakarta terhadap berbagai upaya perdamaian yang dipromosikan oleh pihak Koalisi. Saudara Jonah Wenda berperan dalam mengupayakan agar Dewan Militer tetap berpegang teguh terhadap upaya-upaya damai yang dipromosikan oleh pihak Koalisi dan para pemangku kepentingan lainnya secara umum di Papua Barat. Ini sebuah indikasi yang jelas bahwa Jakarta tak pernah menginginkan perdamaian di Papua Barat. Penutupan kantor Palang Merah Internasional di Papua Barat baru-baru ini memberi pihak militer dan para milisia mereka keleluasaan untuk membuat kekerasan lebih banyak lagi di Papua Barat. Apa yang saat ini berlangsung di Papua Barat merupakan sebuah kebijakan nyata pendudukan kolonialisme dan penguasaan. WPNCL akan berbuat apa saja untuk membeberkan hal ini ke seluruh dunia, kata Rumakiek.
Saudara Rex Rumakiek meminta pemerintah Australia, pemerintah Selandia Baru dan para negara anggota Forum Kepulauan Pasifik untuk meminta pihak Indonesia menghentikan kekerasan; menghentikan intimidasi dan penahanan para aktifis HAM dan perdamaian. Beliau juga meminta Presiden terpilih, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono agar memerintahkan diadakannya sebuah moratorium terhadap kegiatan militer di Papua Barat dan mengambil langkah-langkah segera untuk berdialog dengan para pemimpin Papua Barat guna memecahkan isu ini yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Saudara Rumakiek menyatakan bahwa pembangunan tidak perlu dihambat hanya karena nasionalisme yang sangat sempit. Bagaimana mungkin rakyat yang sudah mengalami trauma bertahun-tahun bisa berpartisipasi dalam pembangunan bilamana mereka hidup dalam ketakutan setiap saat? Beliau meminta Presiden terpilih agar memenuhi janjinya semasa jabatan pertamanya dan menunjukan kemauan baik dengan membebaskan para Tahanan Politik di Papua Barat.
Untuk penjelasan lebih rinci, hubungi:
Rex Rumakiek, Sekretaris Jenderal lewat +61 414 247 4687
Wakil Ketua WPNCL, Dr. John Ondawame lewat +678 561 6733
Vanuatu Mission, Saudara Andy Ayamiseba, melalui: + 678 40808 atau 554 0090.
Hal-hal terkait tentang Hak-hak Asasi Manusia secara umum, bisa hubungi Paula Makabory, Perwakilan Internasional Papua Institute of Human Rights Study and Advocacy, melalui: +61 402547517.
Sementara itu kekerasan dan pengekangan gerakan tetap berlanjut. Orang-orang terus-menerus dijemput untuk diinterogasi atas dasar kecurigaan. Orang yang baru saja ditahan adalah saudara Jonah Wenda, seorang aktivis dari WPNCL yang juga jurubicara dari Dewan Militer dari gerakan kemerdekaan. Sekretaris Jendral WPNCL, Rex Rumakiek, menganggap penahanan ini sebagai suatu tantangan serius dari Jakarta terhadap berbagai upaya perdamaian yang dipromosikan oleh pihak Koalisi. Saudara Jonah Wenda berperan dalam mengupayakan agar Dewan Militer tetap berpegang teguh terhadap upaya-upaya damai yang dipromosikan oleh pihak Koalisi dan para pemangku kepentingan lainnya secara umum di Papua Barat. Ini sebuah indikasi yang jelas bahwa Jakarta tak pernah menginginkan perdamaian di Papua Barat. Penutupan kantor Palang Merah Internasional di Papua Barat baru-baru ini memberi pihak militer dan para milisia mereka keleluasaan untuk membuat kekerasan lebih banyak lagi di Papua Barat. Apa yang saat ini berlangsung di Papua Barat merupakan sebuah kebijakan nyata pendudukan kolonialisme dan penguasaan. WPNCL akan berbuat apa saja untuk membeberkan hal ini ke seluruh dunia, kata Rumakiek.
Saudara Rex Rumakiek meminta pemerintah Australia, pemerintah Selandia Baru dan para negara anggota Forum Kepulauan Pasifik untuk meminta pihak Indonesia menghentikan kekerasan; menghentikan intimidasi dan penahanan para aktifis HAM dan perdamaian. Beliau juga meminta Presiden terpilih, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono agar memerintahkan diadakannya sebuah moratorium terhadap kegiatan militer di Papua Barat dan mengambil langkah-langkah segera untuk berdialog dengan para pemimpin Papua Barat guna memecahkan isu ini yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Saudara Rumakiek menyatakan bahwa pembangunan tidak perlu dihambat hanya karena nasionalisme yang sangat sempit. Bagaimana mungkin rakyat yang sudah mengalami trauma bertahun-tahun bisa berpartisipasi dalam pembangunan bilamana mereka hidup dalam ketakutan setiap saat? Beliau meminta Presiden terpilih agar memenuhi janjinya semasa jabatan pertamanya dan menunjukan kemauan baik dengan membebaskan para Tahanan Politik di Papua Barat.
Untuk penjelasan lebih rinci, hubungi:
Rex Rumakiek, Sekretaris Jenderal lewat +61 414 247 4687
Wakil Ketua WPNCL, Dr. John Ondawame lewat +678 561 6733
Vanuatu Mission, Saudara Andy Ayamiseba, melalui: + 678 40808 atau 554 0090.
Hal-hal terkait tentang Hak-hak Asasi Manusia secara umum, bisa hubungi Paula Makabory, Perwakilan Internasional Papua Institute of Human Rights Study and Advocacy, melalui: +61 402547517.
Postingan
0 komentar:
Posting Komentar