tag:blogger.com,1999:blog-86257824542242725252024-03-14T03:55:24.076-07:00West Papua National Coalition for LiberationWest Papua National Coalition for Liberationhttp://www.blogger.com/profile/06693543774685811248noreply@blogger.comBlogger48125tag:blogger.com,1999:blog-8625782454224272525.post-9566962191197523002010-11-30T16:35:00.000-08:002010-11-30T16:35:14.375-08:0049th Anniversary West Papua National Day<div style="text-align: justify;">Atas nama WPNCL saya ucapkan SELAMAT MERAYAKAN HARI LAHIRNYA BINTANG KEJORA DAN ATRIBUT NASIONAL LAINNYA. Saya berharap agar apakah perorangan atau secara komunitas hari bersejarah ini dirayakan dengan aman. Hindarkanlah hal-hal yang bisa mengundang konflik dan kekerasan. Yang penting bangsa kita ingatkan dunia Internasional bahwa pada tanggal 1 Desember 1961 Pemerintah Kolonial Belanda menyetujui penggunaan lambang-lambang Nasional ini termasuk, Bendera Bintang Kejora, lagu nasional Hai Tanahku Papua, nama Bangsa Papua, nama Tanah Papua dan Court of Arms, Mambruk. West Papua sejak itu berada dalam 10 tahun agenda Dekolonisasi yang akan berakhir dengan Kemerdekaan penuh pada tahun 1970. Mulai dari hari bersejarah itu dan seterusnya Bintang Kejora diberikan kehormatan yang sama dengan bendera negeri Belanda dan dikibarkan berdampingan. Kedua lagu nasional dari kedua bangsa itupun dinyanyikan sewaktu bendera-bendera ini dinaikkan pada upacara-upacara resmi. Semua ini terhenti karena New York Agreement. Selama masa perjuangan sampai hari ini dan seterusnya, Bendera Bintang Kejora dilihat dan dinilai oleh semua sebagai simbol jati diri Bangsa Papua, simbol perlawanan terhadap Kolonial Indonesia, simbol Kemerdekaan yang berarti Bangsa Papua memenuhi semua atribut kebangsaan dan Kenegaraan hanya belum ada kedaulatandan teristimewa lambang Persatuan Nasional dengan semboyan, ONE PEOPLE ONE SOUL (Satu Bangsa Satu Jiwa). Telah banyak Anak-anak Papua yang membela Bintang Kejora sampai napasnya yang terakhir, telah banyak yang masuk keluar penjara karna Bintang Kejora. Semuanya kita harus ingat pada hari bersejarah ini. Di berbagai tempat di semua benua, baik warga Papua maupun simpatisan, hari ini diingatkan juga. Di Sydney Australia, Bintang Kejora akan dikibarkan pada 3 Balai Kota dari Local Government Council, Marrickville, Petershum dan Leichart. Bendera dari NSW State akan diturunkan dan diganti dengan Bintang Kejora. Tahun lalu (2009) dan tahun 2008 dimana saya turut menggerek bendera sama-sama dengan Major/Wali kota, Bintang Kejora dibiarkan berkibar satu hari. Dalam statement Wali Kota menyatakan bahwa sebagai tetangga dari Tanah dan Bangsa Papua, aksi ini kami ambil untuk menghormati Perjuangan mereka melawan penindasan dan ketidakadilan.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"> Kita semua doakan Perlindungan Tuhan pada hari bersejarah ini, </div><div style="text-align: justify;">SYUKUR BAGIMU TUHAN</div><div style="text-align: justify;"><br />
Rex Rumakiek (Sekretaris Jendral)</div><input id="gwProxy" type="hidden" /><!--Session data--><input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" /><div id="refHTML"></div>West Papua National Coalition for Liberationhttp://www.blogger.com/profile/06693543774685811248noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-8625782454224272525.post-13435186486162935082010-11-08T03:34:00.000-08:002010-11-08T03:34:23.041-08:00Amerika Serikat Bertanggung Jawab Terhadap Konflik di Tanah Papua<div style="text-align: center;">ALIANSI MAHASISWA PAPUA (AMP) <br />
<br />
SIARAN PERS <br />
<br />
Amerika Serikat Bertanggung Jawab Terhadap Konflik di Tanah Papua </div><br />
<div style="text-align: justify;">(JAKARTA, SENIN 08 November 2010) - Menyambut kedatangan Presiden Amerika Serikat, Barack Hussein Obama di Jakarta, ratusan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) akan melakukan aksi demo secara damai dan mulai long march dari kantor Walhi, Jln. Tegal Parang Utara, No. 14 hingga kantor PT Freeport Indonesia, Plaza 89, Kuningan Jakarta, (09/11) mendatang. <br />
<br />
Menurut ketua umum Aliansi Mahasiswa Papua, Rinto Kogoya, bahwa tujuan demo ini adalah meminta Amerika Serikat, dalam hal ini Presiden Barack Hussein Obama bertanggung jawab terhadap segala permasalahaan yang terjadi di tanah Papua, terutama masalah status Politik Bangsa Papua yang tidak jelas hingga kini. <a name='more'></a><br />
“Amerika Serikat memiliki kepentingan sehingga menganeksasi Papua secara paksa ke dalam wilayah teritorial Indonesia melalui pelaksanaan PEPERA yang cacat hukum dan moral di tahun 1969. Sebagian besar rakyat Papua menolak hasil PEPERA tersebut,” katanya. <br />
<br />
Sementara itu, Viktor Kogoya dari Aliansi Mahasiswa Papua mengatakan bahwa Amerika Serikat juga bertanggung Jawab terhadap kerusakaan lingkungan dan hutan yang terjadi di tanah Papua, karena menurutnya banyak perusahaan raksasa dari Amerika Serikat yang menanamkan investasinya di tanah Papua tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang bagi masyarakat setempat. <br />
<br />
“Bukti paling nyata adalah operasi tambang PT Freeport McMoran Copper & Gold Inc yang telah merusak lingkungan dan hutan milik suku Amugme dan Kamoro di Timika, Papua. Saat ini mereka merasa terancam hidup di tanah kelahiraan mereka sendiri. <br />
<br />
Kami tidak ingin karena kepentingan ekonomi Amerika Serikat dan pemerintah Indonesia, justru rakyat Papua yang di korbankan. Ini tentu akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara pemerintah dan masyarakat Papua,” jelas Viktor. <br />
<br />
Sementara itu, Oktovianus Pogau juru bicara Aliansi Mahasiswa Papua meminta Amerika Serikat bertanggung Jawab terhadap segala bentuk pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang terjadi di tanah Papua, karena telah menjalin hubungan kerja sama yang baik, bahkan turut melatih aparat Militer Indonesia (Kopassus). <br />
<br />
“Bukti pelanggaran HAM yang di lakukan aparat Militer Indonesia dapat di lihat melalui dua buah video penyiksaan yang beredar di Internet beberapa waktu lalu. AMP minta AS segera menghentikan kerja sama Militer dengan pemerintah Indonesia, karena banyak rakyat Papua yang di siksa secara tidak manusiawi oleh aparat Militer Indonesia,” jelas Oktovianus. <br />
<br />
Dua buah video penyiksaan ini di publikasikan oleh Asian Human Rights Commission (AHRC) yang berdomisil di Bangkok melalui situs Youtube. Beberapa hari kemudian, setelah pertemuaan dengan Presiden Yudhoyono di Istana Negara, Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto di depan wartawan membenarkan adanya anggota Militer yang menjadi pelaku penyiksaan dua orang warga sipil yang di duga sebagai anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. <br />
<br />
Oktovianus juga mengatakan bahwa UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (red: termasuk Papua Barat) telah gagal total, karena itu pemerintah Amerika Serikat di minta segera menghentikan bantuaan dana Otsus untuk Papua melalui pemerintah Indonesia. <br />
<br />
“Pendonor dana Otsus paling besar untuk Papua adalah Amerika Serikat, karena itu kami minta Amerika Serikat segera hentikan bantuan dana tersebut, karena jelas-jelas Otsus telah gagal total di tanah Papua,” tambahnya. <br />
<br />
Rakyat Papua telah tiga kali mengembalikan UU Otsus Papua kepada pemerintah pusat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di Jayapura, namun nyatanya hingga saat ini Otsus masih berlaku di tanah Papua. “Ini menjadi pertanyaan, sebenarnya siapa yang menikmati dana Otsus itu? Jika rakyat Papua menikmati dana Otsus itu, kenapa mereka masih menjadi warga masyarakat yang paling miskin di Indonesia. <br />
<br />
Rakyat Papua merasa Otsus bukanlah solusi, namun Otsus menjadi kutuk yang membuat orang Papua semakin terancam,” tegas Oktovianus. <br />
<br />
Ia juga mengharapkan bahwa kedatangan Obama pada tanggal 9 hingga 10 November nanti bukan saja membina hubungan kerja sama yang baik dengan pemerintah Indonesia, namun Obama lebih serius memperhatikan konflik dan krisis kemanusiaan yang terjadi di tanah Papua, seraya mengambil tindakan kongkrit tuntuk mengatasinya. <br />
<br />
“Kami berharap Barrack Obama bisa melakukan kunjugan ke tanah Papua selain mengunjungi Jakarta, agar Ia bisa mengetahui pasti terkait persoalaan yang sedang di hadapi masyarakat disana,” tambah Oktovianus. <br />
<br />
Mengakhiri komentarnya, Oktovianus mengatakan bahwa tuntutan rakyat Papua saat ini hanya satu, yakni; minta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan referendum seperti yang pernah di lakukan di Timor Leste pada tahun 1999 silam. <br />
<br />
“Biarkan kami menentukan nasib kami sendiri, apakah tetap ingin ikut dengan Negara ini, atau justru ingin membentuk Negara sendiri,” paparnya singkat.(***) </div><br />
<b><u>Untuk Informasi Lebih Lanjut Hubungi: </u></b><br />
Oktovianus Pogau (Juru Bicara) <br />
Mobile : +6282112808445, <br />
E-mail: oktovianus_pogau@yahoo.co.idWest Papua National Coalition for Liberationhttp://www.blogger.com/profile/06693543774685811248noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8625782454224272525.post-7064237954101520002010-10-16T23:48:00.000-07:002010-10-16T23:48:52.171-07:00TURUT BERDUKA CITA<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwoHCVUWRmucFrQtmtUUG_QYqgL7bKin0sZJZXvcr3td1V0FaeRHv8praG0RjtNtBegCOiwm1wb_l2WZydBFZ8aNUEakuDFFeKXjpqEEhGQpntDSctACtFYalmb-Nk3H5wgiwgNjfLyEkr/s1600/WPNCL.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwoHCVUWRmucFrQtmtUUG_QYqgL7bKin0sZJZXvcr3td1V0FaeRHv8praG0RjtNtBegCOiwm1wb_l2WZydBFZ8aNUEakuDFFeKXjpqEEhGQpntDSctACtFYalmb-Nk3H5wgiwgNjfLyEkr/s1600/WPNCL.jpg" /></a></div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: white;"><b><span style="color: #0b5394;">WEST PAPUA NATIONAL COALITION FOR LIBERATION </span></b></span></div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="font-family: Verdana,sans-serif; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><u style="background-color: white;"><b>TURUT BERDUKA CITA</b></u></span></div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Kami pemimpin WPNCL dan OPM menyatakan turut berduka cita atas terpanggilnya Jenderal Zeth Jafet Rumkorem. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa.<br />
<br />
Kami merasa kelihangan seorang pejuang yang sejati. Jasa-jasanya terhadap perjuangan bangsa Papua Barat tidak dapat diukir dan dilupakan dari generasi ke generasi.<br />
<br />
Selama hidupnya almarhum telah berbuat banyak untuk mempertahankan nilai-nilai kebangsaan bangsa Papua Barat dan meningkatkan upaya-upayanya untuk menegakan nilai-nilai tersebut. Sebagai pelopor deklarasi kemerdekaan Papua Barat, pada tgl 1 Juli 1971, namanya akan terus dicatat dan dikenangkan dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat.<br />
<br />
Almarhum juga tidak kalah dalam memperjuangkan persatuan dan kesatuan nasional di antara berbagai kelompok perjuangan. Almarhum telah meletakan satu dasar perjuangan yang kuat di mana upaya tersebut diteruskan oleh generasi muda Papua Barat pada masa kini.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Selamat jalan kawan seperjuangan.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"> Bagi anggota-anggota keluarga yang ditinggalkan, kami berdoa agar Tuhan memperkuat iman dan meningkatkan semangat perjuangan pembebasan nasional Papua Barat.<br />
<br />
Atas nama pimpinan WPNCL dan OPM,</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><b>Brigadir Jenderal Hans Richard Joweni</b> (Ketua Kongres)</div><div style="text-align: justify;"><b>Dr. Otto Ondawame</b> (Wakil Ketua Kongres)</div><div style="text-align: justify;"><b>Rex Rumakiek</b> (Sekretaris Jendral)</div><div style="text-align: justify;"><b>Dr. Clemens Runawery</b> (Kepala Misi Regional Pasific) </div><div style="text-align: justify;"><b>Andy Ayamiseba</b> (Kepala Misi Vanuatu)</div><div style="text-align: justify;"><b>John Tekwie</b> (Kepala Misi Papua New Guinea)</div><div style="text-align: justify;"><b>Brigadir Jenderal Nicolaus Ipo Hau</b> (Sekretaris Dewan Militer Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) </div><div style="text-align: justify;"><b>Seluruh Anggota WPNCL</b></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div>West Papua National Coalition for Liberationhttp://www.blogger.com/profile/06693543774685811248noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8625782454224272525.post-15284369078058277382010-10-13T13:34:00.000-07:002010-10-13T13:34:10.315-07:00Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)9th Session of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues<br />
New York, 19-30 April 2010<br />
Agenda Item 4: Human Rights<br />
<br />
Statement by:<br />
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)<br />
<br />
Endorsed by<br />
<ol><li>Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP);</li>
<li>Asia Indigenous Women Network (AIWN);</li>
<li>Asia Pacific Indigenous Youth Network (APIYN);</li>
<li>Chin Human Rights Organization;</li>
<li>Dewan Adat Papua;</li>
<li>Indigenous Peoples Foundation for Education and Environment, Thailand;</li>
<li>Kapaeeng Foundation, Bangladesh;</li>
<li>Nepal Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN;</li>
<li>Magar Studies Center, Nepal;</li>
<li>Forum for Rural Women Ardency Development, Nepal;</li>
<li>TEBTEBBA Foundation, Philippines;</li>
<li>Saptakoshi Sahara Kendra, Nepal;</li>
<li>Naga Peoples Movement for Human Rights, Northeast India;</li>
<li>Nepal Indigenous Nationalities Preservation Association, Nepal;</li>
<li>Bahing Kirat Mulukhim, Nepal;</li>
<li>Adivasi Vijaya Samajic Sanstha, India;</li>
<li>Greater Sylhet Indigenous Peoples Forum, Bangladesh;</li>
<li>Cambodia Indigenous Youth Association, Cambodia;</li>
<li>Indigenous Rights Activist Member;</li>
<li>Inter-mountain Peoples Education and Culture in Thailand Association;</li>
<li>Cordillera Peoples Alliance, Philippines;</li>
<li>Jaringan Orang Asal se-Malaysia, Malaysia;</li>
<li>Building Initiative in Indigenous Heritage, Malaysia;</li>
<li>Borneo Resource Institute, Malaysia;</li>
<li>JOANGOhutan, Malaysia</li>
<li>Forest Peoples Programme, UK<a name='more'></a></li>
</ol>Delivered by:<br />
Mr. Arifin Saleh<br />
<br />
Thank you Chairperson,<br />
<br />
Chairperson, there are significant current and imminent threats of violations of indigenous peoples land rights taking place throughout Indonesia including in Borneo, in Sulawesi, in West Papua and in Sumatra where I come from.<br />
<br />
Chairperson, I would like to use this opportunity to draw your attention to the situation of Indigenous Peoples in my homeland North Sumatera and in Merauke, West Papua.<br />
<br />
In my homeland North Sumatera, there was an arrest last year and there has been a continued threat of arrest of indigenous leaders for defending our land and territory by police and the State Plantation II.<br />
<br />
In West Papua, especially Merauke, related to the development of Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). MIFEE is a project designed to develop an integrated food production covering agriculture, horticulture and livestock in 1.6 million hectares of lowland, forest and swamp.<br />
<br />
This program falls under Law No. 41/2009 on the Protection of Areas for Sustainable Food Agriculture (Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan – PLP2B), adopted in September 2009. Based on Presidential Instruction No. 01/2010, on the Acceleration of the Development Corridor of Merauke, this project will soon be implemented. There have been 30 private companies investing in this program, including Bangun Tjipta, Medco Grup, Comexindo Internasional, Digul Agro Lestari, Buana Agro Tama, and Wolo Agro Makmur.<br />
<br />
Chairperson, the areas allocated for MIFEE program is indigenous territory called Anim-ha belongs to the Indigenous Peoples of Malind. West Papua has a long story of human rights abuses, many of which have not been solved until now. This kind of large-scale business in Indigenous Territories, without their Free, Prior and Informed Consent (FPIC) will only exacerbate the human rights situation, leading to forced evictions and other human rights violations. Indigenous Peoples’ living in this area depend on hunting and collecting sago as their main food. This industry will have major impacts on their livelihoods by changing the ecosystem and threatening Indigenous Peoples’ food sovereignty. It should also be noted that the project is designated as export oriented. The project also has the potential to increase and create social conflicts and to result in loss of cultural traditions and values.<br />
<br />
Meanwhile, this food industry is estimated to bring 6.4 million workers to Merauke and West Papua in general. The total population of West Papua is only 4.6 million people, where 2.2 million of this population are indigenous and 70% lives in remote areas. With a population of only 174,710 in Merauke, these plans will acutely threaten the existence of Indigenous Peoples within these areas, turning them into a minority in number, even leading to extinction in the future. This is, as we may say, structural and systematic genocide. It is unacceptable.<br />
<br />
Chairperson, we are aware of the international and national combined efforts to adapt and mitigate climate change, and Indigenous Peoples around the world, have committed to take part and join forces on the effort through our own unique contributions. However, this has triggered the expansion of businesses and capitalism into Indigenous Territories, like what has started in Merauke.<br />
<br />
Therefore, we request the UN Permanent Forum on Indigenous Issues, to:<br />
<ol><li>Urge the government of Indonesia and other relevant UN State Members, not to relocate indigenous peoples in the establishment of public or private business-interest projects on indigenous land and territories.</li>
<li>Conduct an independent study on the impact of MIFEE and other similar businesses to Indigenous Peoples in Merauke and around the world.</li>
</ol>We request the UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights and Fundamental Freedoms of Indigenous Peoples to conduct a thematic study on development projects including MIFEE and their impacts on cultural integrity and the human rights situations of indigenous peoples.<br />
<br />
We also urge the Government of Indonesia to invite the UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights and Fundamental Freedoms of Indigenous Peoples and the UN Special Rapporteur on the Rights to Food, to visit and to make a report concerning the situation of Indigenous Peoples in Merauke and West Papua in general, affected by MIFEE and other business development.<br />
<br />
Thank you Chairperson.West Papua National Coalition for Liberationhttp://www.blogger.com/profile/06693543774685811248noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8625782454224272525.post-43375115028372275672010-10-06T02:22:00.000-07:002010-10-06T02:31:59.699-07:00PENEMBAKAN ANGGOTA PETAPA DI WAMENA<div style="text-align: center;">KRONOLOGIS PENEMBAKAN ANGGOTA PETAPA DI WAMENA<br />
OLEH APARAT KEPOLISIAN KP3 UDARA WAMENA<br />
4 SEPTEMBER 2010</div><br />
Kronolog: Dominikus Surabut (Sekretaris Dewan Adat Balim La Pago)<br />
<br />
Nama Peristiwa: Polisi Menembak Penjaga Tanah Papua (PETAPA) Dewan Adat Balim<br />
Hari/Tgl : Senin, 4 Oktober 2010<br />
Jam : 08.00 WIT<br />
Lokasi : KP3 Udara/ Bandar Udara Wamena<br />
Pelaku : Polres Jayawijaya, Kesatuan Polisi Pengamanan Pelabuhan (KP3) Udara Wamena<br />
Korban : Masyarakat Adat (PETAPA) Balim (1 orang meninggal Dunia, 2 orang luka-luka dan 4 orang di tahan Polres wamena)<br />
Motif : Mencurigai kegiatan Separatis (ada bawa bendera Bintang Kejora dan Senjata Api). Dalam karton berisi Topi PETAPA<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAmiqHXsqEe_Z54tJRn2_cK3Sw7t0fW7_COX6iwOST0zMT-I7nERatIBlNDND1fpcV8avxFJYBIBQXpd_YgpVrx91ggM2TlyNm5F2U5We0Xhna005abboPzVP-IPS-hJkY5yDVc_-44dJ4/s1600/Topi+Petapa.JPG" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="110" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAmiqHXsqEe_Z54tJRn2_cK3Sw7t0fW7_COX6iwOST0zMT-I7nERatIBlNDND1fpcV8avxFJYBIBQXpd_YgpVrx91ggM2TlyNm5F2U5We0Xhna005abboPzVP-IPS-hJkY5yDVc_-44dJ4/s200/Topi+Petapa.JPG" width="200" /></a></div><div style="text-align: justify;">Penjaga Tanah Papua (Petapa) adalah salah satu badan kerja yang ada di Dewan Adat Papua yang mempunyai tugas sebagai Polisi Adat Papua menjaga, mengamankan dan mengayomi seluruh manusia, alam dan makluk ciptaan lain yang ada di Tanah Papua. PETAPA mempunyai jaringan di semua Dewan Adat Wilayah, Dewan Adat Daerah, Dewan Adat Suku dan Dewan Adat Sub-Suku sampai Tingkat Klen.<br />
<a name='more'></a><br />
<br />
Penjaga Tanah Papua ini dibentuk dalam rangka menjaga Tanah Papua sebagai mana yang sedang diberikan makan (menyusui kami), terhadap pihak-pihak tertentu dengan sengaja dan sadar sedang menghancurkan nilai dan tatanan Adat Papua serta menghancurkan ekosistem dan kandungan alam, tanpa mengabaikan dan menghargai hak-hak dasar masyarakat Papua atau tidak memberikan kontribusi kepada masyarakat adat Papua.<br />
<br />
Dengan dasar pedoman Dewan Adat Papua bahwa Masyarakat adat Papua adalah pemilik dan Pewaris Tanah Papua (adat adalah pemerintahan yang tertua di Tanah Papua tidak perlu didaftar atau direkomendasikan oleh siapapun, tapi hanya butuh pengakuan atas identitas, otoritas dan hak-hak dasar masyarakat adat Papua), maka PETAPA diperintahkan oleh Ketua Umum Dewan Adat Papua untuk segera dilakukan konsolidasi di tubuh Penjaga Tanah Papua (PETAPA) di seluruh 7 Wilayah Adat di Tanah Papua. Di beberapa daerah sudah dilakukan termasuk Wamena, Biak, Mamta dan yang lain sedang dalam tahap konsolidasi PETAPA.<br />
<br />
Dalam rangka itu Dewan Adat Wilayah Balim Lapago, sudah melakukan konsolidasi struktur, atribut dan Administrasi. Tanggal 24 September 2010 Koordinator Umum Petapa memanggil koordinator Petapa Balim ke Jayapura ambil Topi. Setelah di terima tanggal 04 Oktober 2010, berangkat kembali ke Wamena. Jumlah Topi yang didapatkan dari Koordinator Umum adalah 400 buah diisi dalam 2 karton. Jam 08.00 Tiba di Wamena, Polisi KP3 udara Wamena menyita Topi tersebut dengan uang Rp. 40 Juta dan surat-surat dari DAP tanpa ada alasan yang jelas, kemudian juga Koordinator PETAPA Balim digiring ke Kantor KP3 Wamena. Dalam negosiasi dengan polisi KP3 sudah disampaikan bahwa dalam karton itu hanya Topi Petapa saja tidak ada yang lain-lain misalmnya Bendera Bintang Fajar atau senjata, namun Polisi dengan sikap represif menahan barang-barang tersebut.<br />
<br />
Kondisi demikian, anggota Petapa Balim, tidak terima dan datang ke kantor KP3 udara Wamena, situasi mulai memanas, Polisi mengeluarkan tembakan mengarah ke masa tanpa ada tembakan peringatan. Petapa lari menyelamatkan diri ke kantor Dewan Adat Balim Lapago, sekitar 1 KM dari TKP. Dalam insiden tersebut polisi menembaki Koordinator Petapa Balim : Amos Wetipo dan Frans Lokobal. Amos Wetipo di paksakan naik di truk untuk ditahan di Polres tapi Beliau tidak mau turun dari truk akhirnya Polisi melepaskan tembakan mengena di kepala bersama dengan Frans Lokabal. Juga Polisi kejar PETAPA sampai di depan Kantor DAP Balim Lapago. Ismael Lokobal, ditembak depan Kantor DAP dari TKP sekitar 1 KM, tembakan langsung mengena di Jantung langsung Tewas meninggal dunia. Yang lain sedang di tahan di Polres Jayawijaya.<br />
<br />
Situasi terakhir di Wamena sedang mencekam, juga pihak Polres Jayawijaya, Dandim Jayawijaya dan Bupati Jayawijaya sedang mengiring ke kriminalisasi. Tapi masyarakat adat tetap bertahan, sudah cukup kita terima korban terus tiap saat. Kami tidak mau hal seperti begini. Tiap hari begini terus lama kelamaan kita akan habis dari Tanah ini. Tindakan ini menuju pada slow motion Genoside.</div><br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><img border="0" height="194" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4lUM578b2AHzgzjGqN5hvYZxrRNxSw2bG3ODtPyz83GXVxAoNxwlly7SnAxJKMw4Zh9MeCbWwczuMCHkU6CEtpCg8Lb1Arr7QlQfC87mzSMNQ1ASZv2PejXX-kMiwrMeqLbf6LEPHTNDn/s320/Petapa-Upacara.JPG" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="320" /></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Apel Siaga PETAPA</td></tr>
</tbody></table><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4lUM578b2AHzgzjGqN5hvYZxrRNxSw2bG3ODtPyz83GXVxAoNxwlly7SnAxJKMw4Zh9MeCbWwczuMCHkU6CEtpCg8Lb1Arr7QlQfC87mzSMNQ1ASZv2PejXX-kMiwrMeqLbf6LEPHTNDn/s1600/Petapa-Upacara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"></a></div>Nama Korban:<br />
1. Nama : ISMAIL LOKOBAL (Meninggal Dunia, kena tembak di Jantung)<br />
Usia : 34 Tahun<br />
Jabatan : Anggota Penjaga Tanah Papua (Petapa) Dewan Adat Wilayah Balim<br />
Alamat : Asowetipo Distrik Asolokobal Wamena<br />
Suku : Asolokobal<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-bh2prOU7FK29Ozu-TJaiHh7lKgkj6r-td-znYG1auJFbM8rXboIACXn4A5k7HLfN4Bb091buXfn6Qc5BEf8ZDTiync97vzIzSFedjwrBp7ufFMrxXVf4k4iba3GyZ0THt7yLzhcFRs8s/s200/Ismail+Lokobal.JPG" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="200" /></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ismail Lokobal</td></tr>
</tbody></table><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-bh2prOU7FK29Ozu-TJaiHh7lKgkj6r-td-znYG1auJFbM8rXboIACXn4A5k7HLfN4Bb091buXfn6Qc5BEf8ZDTiync97vzIzSFedjwrBp7ufFMrxXVf4k4iba3GyZ0THt7yLzhcFRs8s/s1600/Ismail+Lokobal.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"></a></div><br />
2. Nama : AMOS WETIPO (kena tembakan di Kepala)<br />
Usia : 42 Tahun<br />
Jabatan : Koordinator Petapa Dewan Adat Wilayah Balim<br />
Alamat : Asolokobal Distrik Asolokobal Wamena<br />
Suku : Asowetipo<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFI0-79lBj6RCy5weOyBfvuRYmo0cHqR2-KIdHCnbI4h7y3JzhXJhH47YqzL3L-_R3hbrjNHK0S3N6xjKHCshEYJ6MXT9tbei7kyAYa_cwhN7cQ0c-jlmXU25Us8RQS9GVPHKZmce4OqnP/s200/Amos+Wetipo.JPG" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="200" /></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Amos Wetipo</td></tr>
</tbody></table><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFI0-79lBj6RCy5weOyBfvuRYmo0cHqR2-KIdHCnbI4h7y3JzhXJhH47YqzL3L-_R3hbrjNHK0S3N6xjKHCshEYJ6MXT9tbei7kyAYa_cwhN7cQ0c-jlmXU25Us8RQS9GVPHKZmce4OqnP/s1600/Amos+Wetipo.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"></a></div><br />
<br />
3. Nama : FRANS LOKOBAL (kena tembakan di pinggang)<br />
Usia : 36 Tahun<br />
Jabatan : Anggota Petapa Dewan Adat Wilayah Balim<br />
Alamat : Asolokobal Distrik Asolokobal Wamena<br />
Suku : Asowetipo<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMKvul3j3dElPcc9z1yMyZrbZM7hnY_LWDKX0V_7-k3qBbVcnq4JrQa7ckbLVjkG9OhPZ2Wh15ExGkj3-V4ywyc_HQnhSjL5CRW-BIhkBZgXfKqqguuL2yCCKcOc9B_LjnedE1EN874ghS/s200/Frans+Lokobal.JPG" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="160" /></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Frans Lokobal</td></tr>
</tbody></table><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMKvul3j3dElPcc9z1yMyZrbZM7hnY_LWDKX0V_7-k3qBbVcnq4JrQa7ckbLVjkG9OhPZ2Wh15ExGkj3-V4ywyc_HQnhSjL5CRW-BIhkBZgXfKqqguuL2yCCKcOc9B_LjnedE1EN874ghS/s1600/Frans+Lokobal.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"></a></div>PETAPA sedang di Tahan Polres Jayawijaya:<br />
1. Nama : LAORENS LOGO<br />
Usia : 38 Tahun<br />
Jabatan : Anggota Petapa Dewan Adat Wilayah Balim<br />
Alamat : Wosilimo Distrik Kurulu Wamena<br />
Suku : Wosiala<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><img border="0" height="191" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYNJqK_9XkA6Z97H7EV3VGvJsgcHNQt0EK9E0lQ7uMwua5dZJq27lHQrv8RHL9jTkcqNB-zoMyGYJKk9UwqUyEIM516zKjW3zLnPLfH1EaLcIsE1d-iEpsgQKoLsFyKrjBK0CDagyvDmKw/s200/Laurens+Logo.JPG" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="200" /></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Laorens Logo</td></tr>
</tbody></table><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYNJqK_9XkA6Z97H7EV3VGvJsgcHNQt0EK9E0lQ7uMwua5dZJq27lHQrv8RHL9jTkcqNB-zoMyGYJKk9UwqUyEIM516zKjW3zLnPLfH1EaLcIsE1d-iEpsgQKoLsFyKrjBK0CDagyvDmKw/s1600/Laurens+Logo.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"></a></div> 2. Nama : JOHANIS HESELO<br />
Usia : 41 Tahun<br />
Jabatan : Anggota Petapa Dewan Adat Wilayah Balim<br />
Alamat : Wetipo Heselo Distrik Kurima <br />
Suku : Wetipo Heselo Kurima<br />
<br />
3. Nama : ALEKS WETAPO<br />
Usia : 35 Tahun<br />
Jabatan : Anggota Petapa Dewan Adat Wilayah Balim<br />
Alamat : Asowetipo Distrik Asolokobal Wamena<br />
Suku : Asowetipo<br />
<br />
4. Nama : OTO WETAPO<br />
Usia : 36 Tahun<br />
Jabatan : Anggota Petapa Dewan Adat Wilayah Balim<br />
Alamat : Asowetipo Distrik Asolokobal Wamena<br />
Suku : AsowetipoWest Papua National Coalition for Liberationhttp://www.blogger.com/profile/06693543774685811248noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8625782454224272525.post-43547187416867560212010-10-05T06:20:00.000-07:002010-10-05T07:35:52.454-07:00MEDIA RELEASE PIMPINAN PAPUA<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><b>Jeritan Rakyat Papua akan Nasibnya yang Menuju Kepunahan</b></div><div style="text-align: center;"><b>Tercacat Resmi di DPR Amerika</b></div><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkO8hEYlwnelDlpz_ImHqfIsuHo-Qa-6ZwmWqn2HUttSArCowe71NJfqqDsTp7CSIx6x7pvt2palhtPUCVvfPx9a6d5ljQ2frLTuETeJ4kpGktHKqmVLELlAZRoGQ2S-r5EGaoCGnYAYWo/s1600/PICT0063.JPG" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="150" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkO8hEYlwnelDlpz_ImHqfIsuHo-Qa-6ZwmWqn2HUttSArCowe71NJfqqDsTp7CSIx6x7pvt2palhtPUCVvfPx9a6d5ljQ2frLTuETeJ4kpGktHKqmVLELlAZRoGQ2S-r5EGaoCGnYAYWo/s200/PICT0063.JPG" width="200" /></a></div>Diiringi, pukulan tifa dan lagu E Mambo Simbo, rakyat Papua kembali mencatat sejarah baru dalam diplomasi diluar negeri. Kali ini beberapa pimpinan komponen perjuangan bangsa Papua berhasil mengugah hati wakil rakyat, pemerintah dan beberapa kantor penting lainnya di Amerika. Suara dari jeritan bangsa Papua itupun didengar secara resmi di berbagai kantor lainnya sesudah acara Hearing tentang Papua yang di pimpin Ketua Sub-Komisi Asia Pasifik dan Lingkungan Global, Rep. Eni F.H Faleomavaega. Rep. Eni, yang selama puluhan tahun sudah menyuarakan aspirasi rakyat Papua tersebut mengulangi kata-kata tokoh hitam dunia, Nelson Mandela: Enough is Enough dan jeritan rakyat Papua itupun tercatat secara resmi dalam Sidang DPR Amerika.<br />
<a name='more'></a><br />
<br />
Petang itu, jam 3 sore, pada hari Selasa 22 September 2010, jeritan rakyat Papua akan nasib bangsanya didengar secara resmi di gedung DPR Amerika. Sebelum memimpin rapat yang bersejarah bagi rakyat Papua itu, Rep. Eni F.H. Faleomavaega, Ketua Sub Komisi Asia Pasifik dan Lingkungan Global memberikan kesempatan kepada utusan wakil rakyat Papua dari berbagai komponen perjuangan untuk mementaskan tari dan lagu. Kecuali Frans Albert Yoku dan Nick Messet yang diantar Kedutaan Besar Republik Indonesia, orang-orang Papua didalam ruangan itu berdiri secara spontan maju ke depan dan mengalunkan lagu E Simbo Mambo dipimpin Henk Rumbewas yang memukul Tifa yang ia sudah pakai keliling ke berbagai belahan bumi mengisahkan penderitaan bangsa Papua dalam tari dan lagu.<br />
<br />
Ketua sub-Komisi Asia Pasifik, Rep. Eni menguraikan tragedy kemanusiaan yang melanda bangsa papua baik akan sejarah peralihan, sejarah penindasan yang dilakukan Bangsa Indonesia dalam era dictator Soeharto hingga dalam era reformasi saat ini. Rep. Eni yang sudah puluhan tahun memperjuangkan masalah Papua Barat entah dalam politik negara Amerika, maupun ke tingkat Internasional ikut mendukung pendapat yang menyebutkan bahwa Indonesia sedang melakukan sedang menghabiskan bangsa Papua atau slow motion genocide.<br />
<br />
Untuk menggambarkan kekejaman itu, Wakil rakyat dari Samoa ini mengawali sidang ini dengan menceritakan pengalaman pribadi akan bagaimana Pemerintah Indonesia SB Yudhoyono terhadap dirinya. Rep. Eni menceritakan, “ketika itu, tahun 2007, saya memimpin Delegasi Kongres sesuai ijin pribadi Presiden SB Yudhoyono dan Wakilnya Yusuf Kallah yang memberikan jaminan 5 hari berkunjung ke Biak, Manokwari dan lebih penting lagi Jayapura. Beberapa saat menjelang pemberangkatan, saya dikabari bahwa hanya akan diberi ijin 3 hari kunjungan. Dan begitu saya tiba di Jakarta pada tanggal 25 November 2007, saya diberitahukan bahwa hanya diperkenankan berkunjung 1 hari saja. Dan dalam kenyataannya, saya hanya diperkenankan untuk berkunjung selama 2 jam di Biak dan 10 menit di Manokwari. Saya pun dicegat untuk bertemu dengan rakyat yang diblokade Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya, Rep Eni memperlihatkan video tape pengaturan di lapangan yang diatur sedemikian rupa untuk memperlihatkan betapa Papua begitu rawan. Tayangan itu sungguh memperlihatkan wajah arogansi pemerintah dan militer, dimana kalau seorang anggota Kongres yang memimpin delegasi resmi sebagai tamu negara diperlakukan demikian, apalagi rakyat papua demikian komentar beberapa orang warga Amerika yang duduk dalam ruangan hearing tersebut.<br />
<br />
<b>Dari Istana Merdeka, Menuju Gedung Capitol</b><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJ288Bi6h6CNS7c66OXsoYi87OC_RKduoJeJk8p4ELD8ZpjKbdaeecpNMJ9v71DIYAuvWpmBbNgatRfloJHgfkXX7nFrUzUQpGW9HOeGdyuCi8KKEmfkIYgIxlIWPwTEUmbZx-YazFWdqi/s1600/PICT0069.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJ288Bi6h6CNS7c66OXsoYi87OC_RKduoJeJk8p4ELD8ZpjKbdaeecpNMJ9v71DIYAuvWpmBbNgatRfloJHgfkXX7nFrUzUQpGW9HOeGdyuCi8KKEmfkIYgIxlIWPwTEUmbZx-YazFWdqi/s200/PICT0069.JPG" width="200" /></a></div>Bila dilihat dari aspirasi yang masyarakat Papua sampaikan adalah sama yakni merdeka sebagai satu-satunya jalan guna menyelamatkan diri dari kepunahan. Dalam Istana Negara Republik Indonesia, pada tanggal 25 Februari 1999, Agus Alua yang kini adalah Ketua MRP sebagai salah satu juru bicara yang mewakili kaum intelektual memohon: …. Bapak Presiden Ijinkan kami pulang dengan bebas menata diri kami secara bebas sebelum punah dari tanah kami. Dalam hearing 22 September 2010 ini, tiga orang Papua yang menjadi jurubicara meneruskan keputusan rakyat Papua yang melihat referendum sebagai satu-satunya jalan dalam menyelamatkan diri dari proses kepunahan bangsa Papua dari tanahnya. Jadi baik di Jakarta maupun Papua, kemerdekaan bagi Papua adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri dari slow motion genocide yang sedang dilakukan bangsa Indonesia.<br />
<br />
Apa yang terus disuarakan juru bicara bangsa Papua ii ini bukan saja sebuah pernyataan politik tetapi ia merupakan sebuah fakta yang diakui sejumlah pihak. Beberapa lembaga akademis, bukan saja mengakui akan fakta crime against humanity melainkan genocide. Berbagai lembaga Hak Asasi Manusia tingkat dunia yang memberikan perhatian di Indonesia dan khususnya di Papua sudah berkali-kali mengeluarkan laporan demi laporan akan kejahatan kemanusiaan yang sudah berlangsung sejak Papua dipaksa menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Dari sisi perbandingan populasi, dimana orang Papua yang jumlahnya kurang dari 1,5 juta jiwa ini sudah pasti akan habis ditengah lebih dari 250 juta penduduk. Maka tidaklah berlebihan bila Juan Mandez, pembantu khusus Sekertaris General PBB dalam urusan pencegahan Genocide beberapa tahun lalu memasukkan Papua Barat sebagai satu diantara beberapa bangsa didunia yang sedang menuju kepunahan.<br />
<br />
Dari sisi jurubicara, ada yang pro Merdeka dan yang tidak. Di Jakarta, secretariat negara dan aparat keamanan merekayasa memasukkan puluhan orang Papua diluar 100 orang Wakil Rakyat Papua yang diundang resmi oleh Presiden BJ Habibie. Diantara mereka ini, paling tidak ada 3 orang yang diminta maju menyampaikan aspirasi minoritas yang mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Washington, atas nama demokrasi Ketua Komisi Luar Negeri, Rep. Eni memang mengundang Nick Messet dan Frans Albert Yoku sebagai kelompok minoritas di Papua yang mempertahankan Papua sebagai integral dari Negara Republik Indonesia. Namun yang menarik adalah isi dari statement tertulis yang dibacakan Nick Messet memperlihatkan secara jelas bahwa naskah itu dipersiapkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia. Bukan saja bahasanya rumusan standar yang sudah sangat sering disebutkan pejabat Indonesia termasuk menyerang dan melecehkan Eni sebagai seorang politisi Amerika tidak bertanggungjawab yang membakar situasi Papua. Sementara itu, dari sisi orang papua paling tidak ada 3 orang Papua, Octovianus Mote, Henk Rumbewas dan Salmon Yumame yang menjuarakan aspirasi rakyat Papua. Selain itu ada tiga orang barat yang memberikan kesaksian sesuai keahlian mereka yakni Professor Piet Drooglever, penulis buku sejarah Peralihan Act of Free choice yang menguraikan secara detail proses manipulasi sejarah tersebut dalam buku yang amat tebal … halaman. Lalu Dr Eben Kirksey, ahli Papua yang banyak melakukan penelitian mengenai berbagai macam kekerasan di Papua dan Dr Sophia Richardson, dari Human Rights Watch. Sebelum 9 orang saksi tersebut, ditampilkan pula 2 orang Amerika yang dimintai keterangan mewakili suara Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan.<br />
<br />
Konsekwensi dari dihadirkannya orang papua yang memiliki pandangan politik yang berbeda ini, sulit dihindarkan konflik antara sesama orang Papua. Bila di Istana Negara, Presiden dengan penuh emosi meminta kepada anak buahnya hentikan rekayasa itu guna memenuhi permintaan Ketua Tim 100, Tom Beanal maka di Amerika, Rep. Eni meminta agar tidak usah cuci kotoran di celana dalam saudara sendiri di depan umum. Selain itu kalau di Jakarta, para pembicara karbitan tersebut hanya bisa merekayasa pernyataan politik tanpa fakta maka Nick Messet di dalam acara dengar pendapat ini pun merakit keberhasilan otonomi padahal kenyataannya program itu diakui gagal sampai Presiden Republik Indonesia membentuk Tim Evaluasi. Dan yang paling memalukkan adalah pernyataan dua orang Papua yang dipakai Indonesia ini maupun pemerintah Republik Indonesia bahwa Rep. Eni mendukung Otonomi Khusus dan menolak merdeka. Ini bertentangan dengan realita pembicaraan sebagaimana bisa dibaca secara umum bahwa para utusan rakyat Papua itu tidak datang untuk minta diakui kemerdekaan melainkan memperjuangkan suatu kesempatan yang memungkinkan rakyat papua menentukkan massa depannya agar tidak punah dari negeri sendiri. Akan halnya otonomi khusus, Rep. Eni akui bahwa program ini gagal namun pertanyaan adalah apa jalan keluarnya sebagai ganti penolakkan otonomi khusus. Dalam hal ini ia menantang orang Papua untuk bersatu memilih pemimpinnya yang berani menyuarakan aspirasi rakyat.<br />
<br />
Dino Patti Djalal, Dutabesar Indonesia untuk Amerika serikat menyepelehkan dengar pendapat ini karena menurutnya hanya dihadiri oleh 3 orang anggota kongres apalagi ia yakin betul bahwa hearing ini tidak akan mengubah kebijaksanaan Pemerintah Amerika. Rep. Eni Faleomavaenga, timpali dengan mengatakan bahwa sekalipun dimata Dino, Hearing ini tidak penting tapi yang ia tidak sadari adalah bahwa berbagai pertemuan penting yang dilakukan oleh delegasi Papua Barat dengan berbagai lembaga penting seperti Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan Dewan Pertahanan Nasional serta sejumlah anggota kongres yang sangat berpengaruh yang tidak hadir hearing karena kesibukan mereka. Rep. Eni menambahkan lebih jauh akan surat dari 50 anggota Kongres Amerika yang peduli akan Indonesia yang gagal melaksanakan otonomi khusus dan karenanya memintah Presiden Obama untuk jadikan masalah Papua Barat sebagai agenda utama pembicaraannya dengan Presiden Indonesia. Rep. Eni menegaskan bahwa mayoritas dari mereka yang mengirim surat ini adalah anggota kaukus hitam yang memiliki komitmen yang tinggi untuk akhiri berbagai pelanggaran yang menyebabkan konflik yang berkepanjangan di Papua.<br />
<br />
<b>Solusi Washington</b><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXkRa6jRODBFWMOU1G_s8bjDllXwRvIjOgJpf0Bfwa0uqUN3CxVDbfDB9BS5K9ORd7GwJ_YEinOvZtwdjyaITvnKMv29N9lizpoDmoowUIMFUtCqmXISV3vSpsIV8M3Yn-9s1AhHHlrCy1/s1600/PICT0071.JPG" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="150" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXkRa6jRODBFWMOU1G_s8bjDllXwRvIjOgJpf0Bfwa0uqUN3CxVDbfDB9BS5K9ORd7GwJ_YEinOvZtwdjyaITvnKMv29N9lizpoDmoowUIMFUtCqmXISV3vSpsIV8M3Yn-9s1AhHHlrCy1/s200/PICT0071.JPG" width="200" /></a></div>Dari perjalanan hearing ini, hasil yang bangsa Papua capai adalah bahwa pada akhirnya suara penderitaan bangsa Papua tercatat resmi. Washington Paham bahwa Otonomi Khusus gagal dan kegagalan itu bukan karena kemalasan orang Papua sebagaimana dikatakan oleh Nick Messet yang tegah menghina bangsanya sendiri demi uang dan jabatan. Kegagalan itu karena Pemerintah memang tidak punya niat yang baik sehingga mengagalkan sendiri program yang mereka paksakan kepada rakyat Papua.</div><div style="text-align: justify;"><br />
Atas masalah ini, utusan bangsa Papua sudah jelas-jelas menyampaikan bahwa rakyat tolak otonomi. Langkah kongkrit yang akan dilakukan dalam kaitan ini adalah memastikan agar DPRP mengembalikan paket itu secara resmi sebagai hasil sidang istimewa/paripurna.<br />
<br />
Catatan kedua dari perjalanan ini sebagai hasil yang akan disampaikan kepada rakyat Papua yang menanti kehadiran delegasi adalah bahwa Washington dan dunia paham bahwa bangsa Indonesia sedang habiskan bangsa Papua. Indonesia boleh membantah melalui pernyataan politisnya tetapi tidak akan mampu bantah akan crime against humanity yang dilakukan Indonesia terhadap bangsa Papua. Demi kepentingan hubungan bilateral, Amerika menolak mengakui akan adanya genocida tapi negara adidaya ini tidak akan menutupi bahwa penduduk Papua dalam waktu sangat singkat akan menjadi minoritas di tanahnya sendiri. Sekalipun pemerintah melalui Departemen luar negerinya menolak penggunaan kata Genocide tapi menyadari akan slow motion genocide atas bangsa Papua Barat.<br />
<br />
Jalan keluar dari masalah ini, bangsa Papua mempertegas pola perjuangan damai sebagaimana dilakukan selama ini. Dari pertemuan refleksi dan rekonsiliasi antara para pemimpin berbagai komponen perjuangan, kami sepakati untuk mengajak rakyat Papua Barat untuk melakukan doa dan puasa secara missal di seluruh tanah Papua. Kita sampai pada kesimpulan bahwa hanya Tuhan bisa hentikan kejahatan yang sedang melanda bangsa kami, Papua Barat. Doa ini bukan lagi doa kelompok tetapi doa bangsa papua yang akan dilakukan di seluruh Papua secara masal dan konsisten. Keputusan ini kita ambil sesudah mendengar sendiri bahwa dunia memahami akan proses pembasmian etnis tetapi demi hubungan baik, menggelak untuk masuk intervensi hentikan kekejaman ini. Maka pilihan terakhir adalah Bangsa Papua lari kembali kepada Tuhan yang menciptakan bangsa Papua dan menempatkannya di Tanah Papua. Keputusan aksi damai ini, di dukung berbagai pihak yang sempat kami jumpai dalam perjalanan ini.<br />
<br />
Catatan ketiga dari perjalanan ini adalah pentingnya kesatuan dan persatuan. Dalam hearing misalnya, masalah kepemimpinan mendapat porsi waktu yang cukup lama. Tentu saja ada berbagai factor baik dari dalam bangsa papua dan juga dari luar. Kami sadar bahwa Indonesia akan senantiasa melahirkan manusia-manusia Papua yang rela menjual bangsanya sekedar untuk mencari makan dan jabatan. Mereka ini akan dipakai untuk memecah belah kesatuan yang kami ciptakan. Namun satu hal yang tidak bisa dibantah adalah bahwa hampir semua orang Papua memiliki anggota keluarga yang telah menjadi korban penguasa. Kita memiliki pengalaman buruk yang sama termasuk mereka yang memperjuangkan kepentingan Indonesia seperti Nick Messet misalnya dimana kaka kandungnya mati ditembak. Demikianpun sejumlah anggota keluarga Frans Albert Yoku yang juga menjadi korban kekerasaan pemerintah colonial Indonesia.<br />
<br />
Dari perjalanan ini kami sudah berhasil rekonsiliasi antara berbagai komponen perjuangan. Kami yang hadir didepan ini berasal dari berbagai komponen utama perjuangan rakyat Papua. Komponen perjuangan yang kami maksudkan adalah PDP (Presidium Dewan Papua) dan WPNA (West papua Nasional Otorita) yang bergabung dibawah Consensus nasional dan komponen perjuangan lainnya yang tergabung dalam WPNCL (West Papua Nasional Coalision for Liberation). Di tambah dengan Dewan Adat Papua dan Forum Demokrasi Rakyat Papua Bersatu. Untuk menjaga kesatuan ini kami membentuk Sekretariat bersama. Tuhan berkati rakyat Papua dan perjuangannya.<br />
<div style="text-align: right;">Jakarta, 5 Oktober 2010 </div></div>West Papua National Coalition for Liberationhttp://www.blogger.com/profile/06693543774685811248noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8625782454224272525.post-71010621579562351872010-10-02T11:59:00.000-07:002010-10-02T12:08:54.669-07:00Status Papua, Indonesia (terjemahan)<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg59k5-UTHgru9wINHKrzuwWS9rZj3uxHmtsvjGg7S2569Q-DAi48PqS3s2Ulx0gHz7J6AABw1XYKR5AKUAIvj_8H8J9sq82hcDFqSuD3384Ew7_InxEoGJ2xkC0ahporozxHInBwlTIDNu/s1600/usdos-logo-seal.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg59k5-UTHgru9wINHKrzuwWS9rZj3uxHmtsvjGg7S2569Q-DAi48PqS3s2Ulx0gHz7J6AABw1XYKR5AKUAIvj_8H8J9sq82hcDFqSuD3384Ew7_InxEoGJ2xkC0ahporozxHInBwlTIDNu/s1600/usdos-logo-seal.png" /></a></div><br />
<b>Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat<br />
<br />
<span style="font-size: large;">Status Papua, Indonesia</span></b><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<b>Joe Yun<br />
<i>Asisten Wakil Sekretaris Urusan Asia Timur dan Pasifik</i></b><br />
<br />
<div style="text-align: justify;">Pernyataan Di Depan Komisi Urusan Luar Negeri Kongres Amerika Serikat – Sub-komisi Wilayah Asia, Pasifik dan Lingkungan Global</div><br />
Washington, DC<br />
<br />
September 22, 2010<br />
<a name='more'></a><br />
<div style="text-align: justify;">Ketua Faleomavaega, Mr Manzullo, dan Anggota Sub-komite, terimakasih karena telah mengundang saya untuk bersaksi hari ini mengenai situasi di Papua.</div><br />
<b>Kebijakan AS</b><br />
<br />
<div style="text-align: justify;">Perkembangan yang mempengaruhi Papua yang mencakup kedua provinsi Indonesia yaitu Papua dan Papua Barat diikuti oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS-red) dan merupakan aspek penting dari keseluruhan hubungan kami dengan Indonesia. Amerika Serikat mengakui dan menghormati integritas batas teritorial Indonesia yang ada saat ini dan tidak mendukung atau membiarkan separatisme di Papua, atau di bagian lainnya di negara itu. Pada saat yang sama, kami sangat mendukung hak asasi manusia universal di Indonesia, termasuk hak untuk berkumpul secara damai, bebas mengekspresikan pandangan politik, dan perlakuan yang adil dan non-diskriminatif terhadap etnis Papua di Indonesia.<br />
<br />
Dalam konteks ini, kami telah secara konsisten mendorong pemerintah Indonesia untuk bekerja dengan penduduk asli Papua untuk menangani keluhan mereka, menyelesaikan konflik secara damai, dan mendukung pengembangan tata pemerintahan yang baik di kedua propinsi Papua. Pemerintah AS percaya bahwa implementasi penuh Undang-Undang Otonomi Khusus 2001 bagi Papua, yang muncul sebagai bagian dari transisi demokrasi di Indonesia, akan membantu menyelesaikan keluhan yang telah lama ada. Kami terus mendorong pemerintah Indonesia untuk bekerja dengan otoritas Papua untuk membahas cara-cara untuk memberdayakan orang Papua dan selanjutnya melaksanakan ketentuan Otonomi Khusus, yang memberikan kewenangan yang lebih besar bagi masyarakat Papua untuk mengatur urusan mereka sendiri.</div><br />
<b>Hak Asasi Manusia</b><br />
<br />
<div style="text-align: justify;">Memajukan hak asasi manusia adalah salah satu tujuan utama kebijakan luar negeri kami, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Kami percaya bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia membantu untuk memperkuat demokrasi. Kami ingin menyaksikan adanya hak kebebasan mengekspresikan pandangan politik secara damai dan kebebasan berserikat yang diamati di seluruh dunia, termasuk di Papua.<br />
<br />
Kami memonitor dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua dan Papua Barat, dan kami melaporkannya dalam Laporan Negara tahunan tentang Hak Asasi Manusia. Dengan pertumbuhan demokrasi selama dekade terakhir di Indonesia, telah ada perbaikan substansial dalam hak asasi manusia, meskipun masih ada kekhawatiran terpercaya tentang pelanggaran hak asasi manusia. Perbaikan tersebut meliputi Papua, meskipun, sebagaimana laporan tahunan kami telah mendokumentasikannya, terus terdapat beberapa tuduhan terpercaya tentang adanya pelecehan. Kami secara teratur melibatkan Pemerintah Indonesia tentang pentingnya penghormatan hak asasi manusia oleh aparat keamanan, dan kami terus menekankan dukungan kuat kami untuk sebuah sistem hukum yang terbuka dan transparan untuk melihat ke dalam setiap gugatan tentang adanya penggunaan kekuatan secara berlebihan. Kami juga mendesak mereka untuk meningkatkan pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Kami menyesalkan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok bersenjata, termasuk di Papua, terhadap penduduk sipil dan terhadap pasukan keamanan pemerintah.<br />
<br />
Adalah penting bahwa pengamat independen dan obyektif memperoleh akses tanpa syarat ke Papua untuk memantau perkembangan yang ada. Saat ini, wartawan Indonesia, organisasi non-pemerintah (ornop/LSM-red), dan warga negara Indonesia dapat melakukan perjalanan secara bebas ke Papua dan Papua Barat. Namun, pemerintah Indonesia mensyaratkan bahwa wartawan asing, ornop, diplomat, dan anggota parlemen memperoleh izin untuk mengunjungi Papua. Kami terus mendorong pemerintah Indonesia untuk memberikan kepada kelompok-kelompok ini, termasuk Komite Palang Merah Internasional, akses penuh dan tak terkekang ke Papua dan Papua Barat.</div><br />
<div style="text-align: justify;">Orang-orang Papua adalah warga negara Indonesia dan bebas melakukan perjalanan ke daerah lain di Indonesia. </div><br />
<b>Pergeseran Demografis</b><br />
<br />
<div style="text-align: justify;">Migrasi (perpindahan penduduk–red) dari bagian lain di Indonesia telah meningkatkan jumlah penduduk non-Papua (pendatang–red) menjadi sekitar 40 persen dari populasi (jumlah penduduk–red) saat ini di Papua dan Papua Barat. Jumlah total penduduk kedua provinsi adalah 2,4 juta, di mana 900.000 adalah migran (pendatang–red). Program transmigrasi yang disponsori pemerintah di waktu lalu, yang memindahkan keluarga-keluarga dari daerah yang lebih padat penduduknya ke daerah kurang padat merupakan bagian dari gelombang arus migrasi tersebut. Mayoritas dari pergeseran penduduk itu merupakan hasil dari kecenderungan migrasi alamiah (spontan–red) dari pusat-pusat besar penduduk Indonesia ke Papua yang kepadatan penduduknya relatif rendah. Beberapa orang Papua telah menyuarakan keprihatinan bahwa kaum migran telah mengganggu dengan tata-cara hidup tradisional mereka, penggunaan lahan, dan peluang-peluang ekonomis.</div><br />
<b>Pembangunan Ekonomi</b><br />
<br />
<div style="text-align: justify;">Meskipun wilayahnya kaya dengan sumberdaya alam, termasuk emas, tembaga, gas alam, dan kayu, Papua tertinggal di belakang daerah-daerah lain di Indonesia diukur berdasarkan beberapa indikator kunci pembangunan. Kemiskinan tersebar luas di Papua dan Papua memiliki tingkat melek huruf orang dewasa terendah di Indonesia pada 74 persen. Daerah ini juga memiliki sejumlah kasus HIV/AIDS yang sangat tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia dan tingginya angka kematian bayi dan ibu.<br />
<br />
Menurut Bank Dunia, dua tantangan terbesar bagi pembangunan ekonomi adalah topografi dan iklim Papua—jarak yang besar antar kota-kota, pegunungan terjal, dataran rendah berawa, tanah rapuh, dan tingginya curah hujan—dan struktur sosialnya—rendahnya kepadatan penduduk dan fragmentasi (keaneka-ragaman—red) budaya. </div><br />
<b>Otonomi Khusus</b><br />
<br />
<div style="text-align: justify;">Parlemen Indonesia (DPRRI—red.) pada tahun 2001 memberikan Otonomi Khusus ke Papua, bersama dengan Aceh yang adalah salah satu dari dua daerah di Indonesia yang memendam gerakan separatis berprofil tinggi. Undang-undang (otsus—red) ini menyerahkan fungsi pemerintahan kepada provinsi dan kabupaten/kota di luar lima kewenangan nasional yaitu; pertahanan, urusan luar negeri, urusan keagamaan, keadilan, dan kebijakan moneter/fiskal/keuangan.</div><div style="text-align: justify;"><br />
UU Otonomi Khusus belum sepenuhnya dilaksanakan di Papua. Implementasinya telah tertunda karena kurangnya peraturan pelaksanaan. Selain itu, pemerintah provinsi kurang memiliki kekuatan untuk melaksanakan tanggung-jawab kunci tertentu dan beberapa departemen pemerintah pusat belum menyerahkan otoritas mereka (ke Papua—red). Meskipun implementasi penuh Otonomi Khusus belum terealisasi, pejabat pemerintah Indonesia menunjukkan adanya peningkatan dana ke Papua, yang telah mencapai Rp 27 triliun atau sekitar US $ 3 miliar (dolar AS-–red) dalam waktu sembilan tahun terakhir ini sehingga perhitungan per kapitanya lebih tinggi dibanding daerah lain di Indonesia. Undang-Undang Otonomi Khusus melahirkan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk melindungi budaya Papua. Baru-baru ini, MRP menolak Otonomi Khusus, secara simbolis menyerahkan Otonomi Khusus kembali ke pemerintah Indonesia. Tindakan ini tidak memiliki efek hukum praktis, tetapi hal itu menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan dialog antara Papua dan Jakarta untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan menonjol di wilayah itu.<br />
<br />
Kami terus mendorong pemerintah Indonesia dan pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat untuk sepenuhnya melaksanakan UU Otonomi Khusus. Hal ini mencakup diberlakukannya peraturan pelaksanaan bagi semua ketentuan-ketentuan hukum, adanya tindakan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa undang-undang provinsi (perdasi—red) atau undang-undang lokal (perdasus—red) lebih diutamakan untuk bidang-bidang kewenangan yang diberikan, dan tindakan untuk meningkatkan kapasitas pembangunan dan tata pemerintahan yang baik. Kami percaya bahwa implementasi penuh akan membantu mengatasi keluhan orang Papua terhadap pemerintah pusat. Dialog antara pemerintah pusat dan penduduk asli Papua bisa memfasilitasi (menggampangkan proses–red) implementasi penuh Otonomi Khusus, dan menghasilkan tindakan yang akan mendukung pembangunan dan meningkatkan tata pemerintahan yang baik di Papua.<br />
<br />
<b>Bantuan AS</b><br />
<br />
Amerika Serikat sedang bekerja dalam kemitraannya dengan pemerintah Indonesia dan pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat untuk mencari cara mengatasi tantangan utama pembangunan Papua, termasuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik, akses terhadap kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, dan melindungi alam lingkungan hidup. Agen Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) melaksanakan program-program di Papua untuk mendorong perbaikan di sektor-sektor ini dengan kegiatan-kegiatan yang beranggarkan $ 11.600.000 (dollar AS—red), atau 7 persen dari anggaran USAID untuk Indonesia untuk tahun anggaran 2010.<br />
<br />
Di samping program-program USAID, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga membawa orang-orang Papua ke Amerika Serikat untuk keterlibatan tematis tentang masalah seperti distribusi sumberdaya. Program Fulbright kami telah diikuti lebih dari 22 peserta berbeasiswa dari Papua. Kami juga bermitra dengan sektor swasta untuk peningkatan kemampuan sumberdaya. Sebagai contoh, dalam sebuah kemitraan publik-swasta, Program Beasiswa Fulbright-Freeport telah mendanai 18 orang dari Papua untuk belajar di Amerika Serikat.</div><div style="text-align: justify;"><br />
Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta memegang jadwal ketat dari keterlibatannya dengan Papua dan Papua Barat. Para petugas Misi Amerika Serikat secara rutin melakukan perjalanan ke provinsi Papua dan Papua Barat. Duta Besar Marciel, yang baru saja ditempatkan di Jakarta pada pertengahan Agustus lalu, berencana untuk melakukan perjalanan ke Papua segera setelah ia menyampaikan surat kepercayaannya kepada pemerintah Indonesia. Para pejabat Amerika Serikat memiliki basis kontak yang luas dengan Papua, termasuk dengan pejabat pemerintah pusat dan propinsi, aktivis hak asasi manusia, personil militer dan polisi, pemimpin adat dan agama, dan staf organisasi non-pemerintah (ornop/LSM–red). Selain pertemuan resmi, para pejabat Kedutaan Besar Amerika Serikat melakukan public outreach (kontak/hubungan individual terbuka–red) secara berkala di Papua dan Papua Barat. <br />
<br />
<b>Kesimpulan</b><br />
<br />
Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa Papua memainkan peran penting dalam keterlibatan berkelanjutan kami dengan Pemerintah Indonesia. Sementara keseluruhan situasi HAM (hak asasi manusia) Indonesia telah membaik seiring dengan pesatnya perkembangan demokrasi di negeri itu, kami prihatin dengan adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua dan terus memantau situasi di sana. Kami mendesak adanya peningkatan dialog antara pemerintah pusat dengan para pemimpin Papua dan adanya implementasi penuh UU Otonomi Khusus. Kami akan terus memberikan bantuan untuk membangun landasan ekonomi dan sosial yang kuat di Papua.<br />
<br />
Terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bersaksi di depan Anda hari ini. Saya senang untuk akan menjawab pertanyaan Anda.<br />
<br />
=***=<br />
<br />
Pernyataan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang aslinya dalam bahasa Inggris dapat dibaca di internet pada lembaran: http://www.state.gov/p/eap/rls/rm/2010/09/147551.htm<br />
<br />
[Diterjemahkan pada tanggal 02 Oktober 2010 oleh Mansar Byak]***</div>West Papua National Coalition for Liberationhttp://www.blogger.com/profile/06693543774685811248noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8625782454224272525.post-15202569161596808992010-09-30T07:00:00.000-07:002010-09-30T07:00:39.211-07:00FALEOMAVAEGA HOLDS FIRST EVER HEARING REGARDING INDONESIA’S DELIBERATE AND SYSTEMATIC ABUSES IN WEST PAPUASeptember 27, 2010<div style="text-align: justify;">FOR IMMEDIATE RELEASE <br />
<br />
WASHINGTON, D.C.—FALEOMAVAEGA HOLDS FIRST EVER HEARING REGARDING INDONESIA’S DELIBERATE AND SYSTEMATIC ABUSES IN WEST PAPUA<br />
<br />
On September 22, 2010, the Chairman of the Subcommittee on Asia, the Pacific and the Global Environment, Rep. Eni F.H. Faleomavaega (D-AS), held a hearing entitled “Crimes Against Humanity: When Will Indonesia’s Military Be Held Accountable for Deliberate and Systematic Abuses in West Papua?” This was the first hearing ever held in the U.S. Congress on the issue of West Papua.<a name='more'></a><br />
Indonesia’s Ambassador to the U.S., Dino Patti Djalal, said he was “not concerned by the hearing because it was only attended by three Congress people, and that the U.S. government should not change its stance.”<br />
<br />
“Ambassador Djalal is new to the U.S. and has failed to realize the importance of Wednesday’s hearing,” Faleomavaega said. “Little does Ambassador Djalal know but as a result of the attention this hearing was given, Papuan leaders met with officials at the National Security Council, the U.S. Department of Defense, the U.S. Department of State, and other Members of Congress whose schedules did not permit them to attend the hearing.”<br />
<br />
“Regrettably, Ambassador Djalal’s attitude is typical of Indonesian indifference to the serious concerns raised at the hearing. More than 50 Members of the U.S. Congress are so concerned by Indonesia’s failure to implement Special Autonomy that they joined with Chairman Donald Payne of the Subcommittee on Africa and myself to urge President Obama to make the issue of West Papua one of his highest priorities when he visits Indonesia.”<br />
<br />
“The Members of Congress who signed this letter are mostly Members of the Congressional Black Caucus and Ambassador Djalal’s remarks are really an affront to every person of conscience and color who is committed to ending the abuse and resolving the conflict in West Papua.”<br />
<br />
“The people of West Papua have suffered long enough at the hands of Indonesia’s brutal military and police forces, and many experts suggest that West Papuans have been subjected to genocide. Whether or not genocide has taken place, one thing is clear. Indonesia’s military has committed indisputable crimes against humanity through the murder, torture and rape of more than 100,000 West Papuans.”<br />
<br />
“While President SBY inherited a very difficult situation, I am disappointed that he has not been able to get his military under control and prevent further abuses in West Papua. I am also disappointed that he has not implemented Special Autonomy as promised. While Ambassador Djalal implies that the UN has already determined the status of West Papua, nothing could be further from the truth.”<br />
<br />
“This is no issue of territorial integrity. West Papua was a former Dutch colony for some 100 years just as East Timor was a former Portuguese colony just as Indonesia was a former colony of the Netherlands. Because of its status as a former colony, East Timor achieved its independence from Indonesia in 2002 through a referendum sanctioned by the United Nations (UN), despite Indonesia’s serious objections over East Timor’s right to self-determination.”<br />
<br />
“In contrast, in 1962 the United States pressured the Dutch to turn over control of West Papua to the United Nations. Under the U.S.-brokered deal, Indonesia was to ‘make arrangements with the assistance and participation of the United Nations’ to give Papuans an opportunity to determine whether they wished to become part of Indonesia or not.”<br />
<br />
“In what became known as the Act of No Choice carried out in 1969, 1025 West Papua elders under heavy military surveillance were selected to vote on behalf of 809,327 West Papuans regarding the territory’s political status. In spite of serious violations of the UN Charter and no broad-based referendum, West Papua was forced to become a part of Indonesia by the barrel of a gun.”<br />
<br />
“According to the Congressional Research Service (CRS), ‘declassified documents released in July 2004 indicate that the United States supported Indonesia’s take-over of Papua in the lead up to the 1969 Act of Free Choice even as it was understood that such a move was likely unpopular with Papuans. The documents reportedly indicate that the United States estimated that between 85% and 90% of Papuans were opposed to Indonesian rule and that as a result the Indonesians were incapable of winning an open referendum at the time of Papua’s transition from Dutch colonial rule. Such steps were evidently considered necessary to maintain the support of Suharto’s Indonesia during the Cold War.’”<br />
<br />
“Today, the U.S. provides millions of dollars in aid to Indonesia and its military but Indonesia will not allow Members of the U.S. Congress to visit Jayapura in West Papua. This is wrong and should not be tolerated by the U.S.”<br />
<br />
“Indonesia should get serious about West Papua, and I will do everything I can to keep this issue in the spotlight, especially given that many Samoans served as missionaries to West Papua and brought Christianity to the islands. Some of my Samoan relatives are buried in West Papua and their service and sacrifice compels me to do what I can for the people they loved.”<br />
<br />
“According to CRS, ‘migration by non-Melanesian Indonesians from elsewhere in the nation appears to be a critical part of the mounting tensions. By some accounts Melanesian Papuans will be in the minority in their homeland by 2015.’”<br />
<br />
“We cannot allow this to happen. While there is so much more I want to say about the commercial exploitation of West Papua’s renowned mineral wealth which includes vast reserves of gold, copper, nickel, oil and gas and Freeport USA’s own shameful role in this exploitation, for now I want to commend the West Papuans who testified at last week’s hearing.”<br />
<br />
“Mr. Octovianus Mote, Founder of the West Papua Action Network and President of the Papua Resource Center; Mr. Henkie Rumbewas, International Advocate of the Australia West Papua Association (AWPA); Mr. Salamon Maurits Yumame, Head of FORDEM (The Democratic Forum); S. Eben Kirksey, Ph.D., Visiting Assistant Professor of The Graduate Center, The City University of New York testified in support of and on behalf of the people of West Papua, making it plain to the U.S. Congress that Indonesia has failed to implement the Special Autonomy law which was passed in 2001. Consequently, they urged that a new dialogue should take place to determine a way forward.”<br />
<br />
“Sophie Richardson, Ph.D., Asia Advocacy Director for Human Rights Watch addressed the issue of ongoing human rights abuses. Pieter Drooglever, Ph.D., Professor Emeritus, Institute of Netherlands History, provided an historical background of events which have led to division and discord.”<br />
<br />
“Mr. Nicholas Simeone Messet, a West Papuan who has lived in Sweden for the past 38 years or so, said that West Papuans are ‘lazy’ and should accept some of the blame for the failure of Special Autonomy. In my opinion is it is wrong to blame the oppressed.”<br />
<br />
“In his statement before the UN against Apartheid, Nelson Mandela said, ‘It will forever remain an accusation and challenge to all men and women of conscience that it took so long as it has before all of us stood up to say enough is enough.’ This is how I feel about West Papua. Others feel the same, despite Ambassador Djalal’s objectionable remarks which implied that no one really cares since Indonesia has more friends than critics in the U.S. Congress.”<br />
<br />
“For the Ambassador’s information, 50 Members of the U.S. Congress as well as Archbishop Desmond Tutu, former United Nations Secretary General Kofi Anan and more than 174 parliamentarians and 80 nongovernmental agencies from around the world have joined together to call upon Indonesia to end the violence and resolve the problems in West Papua. Simply put, this issue is not going away until Indonesia is held accountable, and I have every confidence that President Obama will, in fact, seek dialogue.”<br />
<br />
“Until then, my thoughts and prayers are with the people of West Papua who only want what we all want – the right to live in peace and pursue happiness. In response to the hearing, I have received word that the families of some of our West Papuan witnesses have been visited by Indonesia police forces. I hope this is not the case but, for precautionary purposes, I am asking our U.S. Embassy in Jakarta to look into this disturbing report.”<br />
<br />
“As a matter of record, I am also including the full text of my remarks which provide a detailed accounting of the purpose of this hearing,” Faleomavaega concluded. <br />
<br />
ATTACHMENT<br />
<br />
<div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><strong><em><span style="font-size: 12pt;">STATEMENT OF </span></em></strong></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><strong><em><span style="font-size: 12pt;">THE HONORABLE ENI F.H. FALEOMAVAEGA </span></em></strong></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><strong><em><span style="font-size: 12pt;">BEFORE THE SUBCOMMITTE</span></em></strong></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br />
</div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><strong><em><span style="font-size: 12pt;">“</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 12pt;">Crimes Against Humanity: When Will Indonesia’s Military Be Held Accountable for Deliberate and Systematic Abuses in West Papua?<span>”</span></span></em></strong></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><strong><em><span style="color: black; font-size: 12pt;">September 22, 2010</span></em></strong></div><div align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in;"><em><span style="font-size: 12pt;">To my knowledge, today’s hearing is historic.<span> </span>This hearing is the first hearing ever held in the U.S. Congress that gives voice to the people of West Papua.<span> </span></span></em></div><div class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in;"><em><span style="font-size: 12pt;">Since 1969, the people of West Papua have been deliberately and systematically subjected to slow-motion genocide by Indonesian military forces yet Indonesia declares that the issue is an internal matter while the U.S. Department of State “recognizes and respects the territorial integrity of Indonesia.”<span> </span>The truth is, this is no issue of territorial integrity or an internal matter, and the record is clear on this point.</span></em></div><div class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in;"><em><span style="font-size: 12pt;">West Papua was a former Dutch colony for some 100 years just as East Timor was a former Portuguese colony just as Indonesia was a former colony of the Netherlands.<span> </span>Because of its status as a former colony, East Timor achieved its independence from Indonesia in 2002 through a referendum sanctioned by the United Nations (UN), despite Indonesia’s serious objections over East Timor’s right to self-determination.</span></em></div><div class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in;"><br />
</div><div class="MsoBodyText" style="text-indent: 0.5in;"><em><span style="font-size: 12pt;">In contrast, in 1962 the United States pressured the Dutch to turn over control of West Papua to the United Nations.<span> </span>Under the U.S.-brokered deal, Indonesia was to “make arrangements with the assistance and participation of the United Nations” to give Papuans an opportunity to determine whether they wished to become part of Indonesia or not. </span></em></div><div class="MsoBodyText" style="text-indent: 0.5in;"><br />
</div><div class="MsoBodyText" style="text-indent: 0.5in;"><em><span style="font-size: 12pt;">In what became known as the Act of No Choice carried out in 1969, 1025 West Papua elders under heavy military surveillance were selected to vote on behalf of 809,327 West Papuans regarding the territory’s political status.<span> </span>In spite of serious violations of the UN Charter and no broad-based referendum, West Papua was forced to become a part of Indonesia by the barrel of a gun.<span> </span></span></em></div><div class="MsoBodyText" style="text-indent: 0.5in;"><br />
</div><div class="MsoBodyText" style="text-indent: 0.5in;"><em><span style="font-size: 12pt;"><span> </span></span></em></div><div class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in;"><em><span style="font-size: 12pt;">According to the Congressional Research Service (CRS), “declassified documents released in July 2004 indicate that the United States supported Indonesia’s take-over of Papua in the lead up to the 1969 Act of Free Choice even as it was understood that such a move was likely unpopular with Papuans. The documents reportedly indicate that the United States estimated that between 85% and 90% of Papuans were opposed to Indonesian rule and that as a result the Indonesians were incapable of winning an open referendum at the time of Papua’s transition from Dutch colonial rule. Such steps were evidently considered necessary to maintain the support of Suharto’s Indonesia during the Cold War.”</span></em></div><div class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in;"><em><span style="font-size: 12pt;">Bluntly put, in exchange for Suharto’s anti-communist stance, the United States expended the hopes and dreams and lives of some 100,000 Papuans who consequently died as a result of Indonesian military rule.<span> </span>Although some challenge this estimate it is an indisputable fact that Indonesia has deliberately and systematically committed crimes against humanity and has yet to be held accountable.</span></em></div><div class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in;"><em><span style="font-size: 12pt;">While I have expressed my concern that there is strong indication that the Indonesian government has committed genocide against the Papuans, I am disappointed that the U.S. Department of State requested that I omit the word ‘genocide’ in the initial title I put forward for this hearing.<span> </span>The State Department requested a change in title based on the assertion that ‘genocide’ is a legal term. </span></em></div><div class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in;"><em><span style="font-size: 12pt;">Article 2 of the 1948 United Nations Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (CPPCG) defines genocide as </span></em><em><span lang="EN" style="font-size: 12pt;">"any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Nation" title="Nation"><span style="color: windowtext; text-decoration: none;">national</span></a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnicity" title="Ethnicity"><span style="color: windowtext; text-decoration: none;">ethnical</span></a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Race_%28classification_of_human_beings%29" title="Race (classification of human beings)"><span style="color: windowtext; text-decoration: none;">racial</span></a> or <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Religion" title="Religion"><span style="color: windowtext; text-decoration: none;">religious</span></a> group: killing members of the group; causing serious bodily or mental harm to members of the group; deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; imposing measures intended to prevent births within the group; forcibly transferring children of the group to another group.”</span></em></div><div class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in;"><em><span lang="EN" style="font-size: 12pt;">This definition of genocide under international law accurately describes the crimes against humanity perpetrated by Indonesia’s military, whether the U.S. State Department agrees or not.<span> </span>But given U.S. complicity, it is little wonder that every Administration wishes to distance itself from this ugliness.<span> </span></span></em></div><div class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in;"><em><span lang="EN" style="font-size: 12pt;">As Joseph Conrad wrote in his book The Heart of Darkness, “</span></em><em><span style="font-size: 12pt;">The conquest of the earth, which mostly means the taking it away from those who have a different complexion or slightly flatter noses than ourselves, is not a pretty thing when you look into it too much.”</span></em></div><div class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in;"><em><span style="font-size: 12pt;">When you look into it too much, nothing about Indonesia’s ruthless brutality or U.S. complicity is a pretty thing.<span> </span>In 2007, I led a Congressional Delegation (CODEL) to Indonesia on the personal promise of President SBY and Vice President Kalla that I would be granted 5 days <span style="color: black;">to visit Biak, Manokwari, and, most importantly, Jayapura, in support of efforts to implement special autonomy that was approved by the government of Indonesia since 2001.</span></span></em></div><div class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in;"><em><span style="color: black; font-size: 12pt;">However, while enroute to Jakarta, I received word that the Indonesian government would only grant 3 days for my visit.<span> </span>Upon my arrival on November 25, 2007, I was informed that I would be granted only 1 day and that I would not be allowed to visit Jayapura.<span> </span>As it played out, I was granted 2 hours in Biak and 10 minutes in Manokwari.</span></em></div><div class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in;"><em><span style="color: black; font-size: 12pt;">In Biak, I met with Governor Suebu, and other traditional, religious and local leaders hand-selected by the government.<span> </span>Other Papuans, like Chief Tom Beanal and Mr. Willie Mandowen were detained by the military until my office interceded.<span> </span>U.S. Ambassador Cameron Hume and I also had to make our way through a military barricade because Indonesia military forces (TNI) had blocked Papuans from meeting with me.<span> </span>For the record, I am submitting photos showing the excessive presence of military force.</span></em></div><div class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in;"><br />
</div><div class="MsoNormal"><em><span style="color: black; font-size: 12pt;"><span> </span>In Manokwari, the military presence was even worse.<span> </span>Prior to my arrival in Manokwari, I was told that I would be meeting with the Governor only to learn upon my arrival that he was in China and had been there for the past 5 days.<span> </span>Ten minutes later, I was put on a plane while the TNI, in full riot gear, forcefully kept the Papuans from meaningful dialogue.<span> </span>At this time, I would like to share with my colleagues some video tape of my visit in 2007.</span></em></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><em><span style="color: black; font-size: 12pt;"><span> </span>After this experience and upon my return to Washington, I wrote to President SBY expressing my disappointment but Jakarta never responded to my letter of December 12, 2007.<span> </span>On March 5, 2008, Chairman Donald Payne of the Foreign Affairs Subcommittee on Africa joined with me in sending another letter to President SBY which expressed our deep concern about Indonesia’s misuse of military force.<span> </span>We included photographs and a DVD of my experience while in Biak and Manokwari.<span> </span>Again, Jakarta did not bother to reply.</span></em></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><em><span style="color: black; font-size: 12pt;"><span> </span>On March 5, 2008, Chairman Payne and I also wrote to U.S. Secretary of Defense Robert Gates and included a copy of our letter to President SBY as well as the DVD and photographs.<span> </span>Despite the serious concerns we raised about Indonesia’s failure to live up to its promises to allow Members of Congress access to Jayapura and our request to restrict funding to train Indonesia’s military forces, his reply of April 2, 2008 was trite and indifferent, as if West Papua is of no consequence.<span> </span>He concluded his letter by erroneously stating, “TNI performance on human rights has improved dramatically.”<span> </span>Copies of these letters as well as the photographs and DVD are included for the record.<span> </span></span></em></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in;"><em><span style="color: black; font-size: 12pt;">Copies of our materials which we sent on March 6, 2008 to the House Committee on Foreign Affairs, the Senate Committee on Foreign Relations, the House and Senate Appropriations Subcommittees on State and Foreign Operations, the House Appropriations Subcommittee on Defense, and the Congressional Black Caucus are also included.<span> </span></span></em></div><div class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in;"><br />
</div><div class="MsoNormal"><em><span style="color: black; font-size: 12pt;"><span> </span>In March 2005, Chairman Payne and I wrote to Secretary General Kofi Annan asking for a review of the United Nations’ conduct in West Papua.<span> </span>35 other Members of Congress from the Congressional Black Caucus signed the joint letter and I am also submitting this letter for the record.</span></em></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><em><span style="color: black; font-size: 12pt;"><span> </span>This year, Chairman Payne and I once more spearheaded an effort calling upon President Obama to deal fairly with the people of West Papua and to meet with the Team of 100 indigenous Papuan leaders during his upcoming visit to Indonesia.<span> </span>Although our letter of June 9, 2010 was signed by 50 Members of the U.S. Congress, the U.S. Department of State could not be bothered to send us a thoughtful reply.<span> </span>Instead, we received a dismissive letter of August 11, 2010 signed by the Assistant Secretary of Legislative Affairs rather than the U.S. Secretary of State which sends a clear signal that this Administration may not be any different than any other in its response to addressing our grave concerns about West Papua.<span> </span>As a matter of record, I am including these letters.</span></em></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in;"><em><span style="color: black; font-size: 12pt;">Also, I am including a video that due to its sensitive subject matter I cannot and will not show.<span> </span>The video depicts the violent murder of a Papuan who was killed and gutted by the Indonesian Special Police Corp, or Brigade Mobil (BRIMOB), while the victim was still alive and pleading for someone to kill him in order to put him out of his misery.<span> </span>This isn’t the only murder.<span> </span>The late Papuan leader Theys Hiyo Eluay was also savagely murdered, and the list of lost lives goes on and on.</span></em></div><div class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in;"><em><span style="color: black; font-size: 12pt;">As Chairman of this Subcommittee, I have been very, very patient.<span> </span>Yes, I realize the importance of the U.S.-Indonesia relationship.<span> </span>Indonesia is the most populous Muslim-majority nation in the world and the U.S. has a strong interest in reaching out to the Islamic world.<span> </span>But our own struggle against Islamist militancy should not come at the expense of the pain and killing and suffering of the people of West Papua.<span> </span>This is not the America I know.<span> </span></span></em></div><div class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in;"><br />
</div><div class="MsoNormal"><em><span style="color: black; font-size: 12pt;"><span> </span>We can and must do better.<span> </span></span></em><em><span style="font-size: 12pt;">In his statement before the UN against Apartheid, Nelson Mandela said, “It will forever remain an accusation and challenge to all men and women of conscience that it took so long as it has before all of us stood up to say enough is enough.”<span> </span>This is how I feel about West Papua.</span></em></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: black;"></span></span></em></div><div class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in;"><em><span style="color: black; font-size: 12pt;">It is my sincere hope that today’s hearing will help us find a way forward.<span> </span>So far, Indonesia has failed miserably to implement Special Autonomy and, as a result, there is a sense of growing frustration among the Papuans, and rightfully so.<span> </span>According to CRS, “migration by non-Melanesian Indonesians from </span></em><em><span style="font-size: 12pt;">elsewhere in the nation appears to be a critical part of the mounting tensions.<span> </span>By some accounts Melanesian Papuans will be in the minority in their homeland by 2015.”</span></em></div><div class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in;"><br />
</div><div class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in;"><em><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: black;"></span></span></em></div><div class="MsoNormal"><em><span style="color: black; font-size: 12pt;"><span> </span>While there is so much more I want to say about the commercial exploitation of West Papua’s renowned mineral wealth which includes </span></em><em><span style="font-size: 12pt;">vast reserves of gold, copper, nickel, oil and gas and Freeport USA’s own shameful role in this exploitation, I will address these issues in my questioning of our witnesses.</span></em></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>In conclusion, I want to thank Edmund McWilliams, a retired U.S. Senior Foreign Service Officer, who has been a long-time advocate for the people of West Papua.<span> </span>Mr. McWilliams was unable to be with us today but he has submitted testimony for the record which will be included.</span></em></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 12pt;"><span> </span>I also want to welcome our Papuan leaders who have flown at considerable expense to testify before this Subcommittee.<span> </span>I presume none flew at the expense of the Indonesian government but we will find out during these proceedings.<span> </span>Most of the Papuan leaders who are with us today have lived the struggle.<span> </span>Others have only recently returned after living in Sweden for some 38 years.<span> </span>They have since returned home and reclaimed Indonesian citizenship but I am unclear as to their role in a struggle they have given up or never fully lived.<span> </span>I hope we will be provided an explanation.</span></em></div><div class="MsoNormal"><br />
</div><div class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: black;"></span></span></em></div><em><span style="color: black; font-size: 12pt;"> <span> </span>For now, I recognize my good friend, the Ranking Member, for any opening statement he may wish to make.</span></em><br />
<br />
Source: www.house.gov</div>West Papua National Coalition for Liberationhttp://www.blogger.com/profile/06693543774685811248noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8625782454224272525.post-49391097954209290892010-09-27T13:14:00.000-07:002010-10-04T09:45:46.064-07:00The Status of Papua, Indonesia<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgObTW7IEdKZYIQaAZtj_8z5va17KGfIMX83t1gDZDLQNcZO0KB2E4UDNKRuiV71RN8V85DtEwkgIbdIBI-BF5c_T51w46GIHGc-WWbCsoxy_YhOYCOGhMfURx7jQRnGE3-KS-H6da-ghdk/s1600/usdos-logo-seal.png" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgObTW7IEdKZYIQaAZtj_8z5va17KGfIMX83t1gDZDLQNcZO0KB2E4UDNKRuiV71RN8V85DtEwkgIbdIBI-BF5c_T51w46GIHGc-WWbCsoxy_YhOYCOGhMfURx7jQRnGE3-KS-H6da-ghdk/s1600/usdos-logo-seal.png" /></a></div><b>Joe Yun</b> Deputy Assistant Secretary for East Asian and Pacific Affairs <br />
<div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Statement Before the House Foreign Affairs Committee Subcommittee on Asia, the Pacific and the Global Environment</div><br />
Washington, DC<br />
<br />
September 22, 2010<br />
<br />
Chairman Faleomavaega, Mr. Manzullo, and Members of the Subcommittee, thank you for inviting me to testify today on the situation in Papua. <br />
<a name='more'></a></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><b>U.S. Policy</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br />
</b>Developments affecting Papua, which includes the Indonesian provinces of Papua and West Papua, are closely followed by the Department of State and represent an important aspect of our overall relations with Indonesia. The United States recognizes and respects the territorial integrity of Indonesia within its current borders and does not support or condone separatism in Papua, or in any other part of the country. At the same time, we strongly support respect for universal human rights within Indonesia, including the right of peaceful assembly, free expression of political views, and the fair and non-discriminatory treatment of ethnic Papuans within Indonesia. <br />
<br />
Within this context, we have consistently encouraged the Indonesian government to work with the indigenous Papuan population to address their grievances, resolve conflicts peacefully, and support development and good governance in the Papuan provinces. The Administration believes the full implementation of the 2001 Special Autonomy Law for Papua, which emerged as part of Indonesia’s democratic transition, would help resolve long-standing grievances. We continue to encourage the Indonesian government to work with Papuan authorities to discuss ways to empower Papuans and further implement the Special Autonomy provisions, which grant greater authority to Papuans to administer their own affairs.<br />
Human Rights<br />
<br />
Advancing human rights is one of our primary foreign policy objectives not only in Indonesia, but also throughout the world. We believe that respect for human rights helps to strengthen democracy. We want to see the right of peaceful, free expression of political views and freedom of association observed throughout the world, including in Papua. <br />
<br />
We monitor allegations of human rights violations in Papua and West Papua, and we report on them in the annual Country Report on Human Rights. With the growth of democracy over the past decade in Indonesia, there has been substantial improvement in respect for human rights, although there remain credible concerns about human rights violations. The improvement includes Papua, although, as our annual reporting has documented, there continues to be some credible allegations of abuse. We regularly engage the Government of Indonesia on the importance of respect for human rights by security forces, and we continue to emphasize our strong support for an open and transparent legal system to look into any claims of excessive use of force. We also urge them to increase accountability for past human rights abuses. We deplore violence committed by armed groups, including in Papua, against civilians and government security forces.<br />
<br />
It is critical that independent and objective observers have unrestricted access to Papua in order to monitor developments. At present, Indonesian journalists, nongovernmental organizations (NGOs), and Indonesian citizens may travel freely to Papua and West Papua. However, the Indonesian government requires that foreign journalists, NGOs, diplomats, and parliamentarians obtain permission to visit Papua. We continue to encourage the Indonesian government to give these groups, including the International Committee of the Red Cross, full and unfettered access to Papua and West Papua. <br />
<br />
Papuans are Indonesian citizens and are free to travel to other parts of Indonesia.<br />
<br />
<b>Demographic Shifts</b><br />
<br />
Migration from other parts of Indonesia has increased the number of non-Papuan residents to about 40 percent of the current population in Papua and West Papua. The total population of both provinces is 2.4 million, of which 900,000 are migrants. Past government-sponsored transmigration programs, which moved households from more densely populated areas to less populated regions, account for part of the influx. The majority of the population shift has resulted from natural migration trends from Indonesia’s large population centers to Papua where there is relatively low population density. Some Papuans have voiced concerns that the migrants have interfered with their traditional ways of life, land usage, and economic opportunities. <br />
<br />
<b>Economic Development</b><br />
<br />
Although the region is rich in natural resources, including gold, copper, natural gas, and timber, Papua lags behind other parts of Indonesia in some key development indicators. Poverty is widespread in Papua and Papua has the lowest level of adult literacy in Indonesia at 74 percent. The region also has a disproportionately high number of HIV/AIDS cases compared with the rest of Indonesia and high rates of infant and maternal mortality.<br />
<br />
According to the World Bank, the two greatest challenges to economic development are Papua’s topography and climate—great distances between towns, steep mountains, swampy lowlands, fragile soils, and heavy seasonal rainfall—and its social structure—low population density and cultural fragmentation. <br />
<br />
<b>Special Autonomy</b><br />
<br />
Indonesia’s parliament in 2001 granted Special Autonomy to Papua, which, along with Aceh, was one of the two areas in Indonesia that harbored high-profile separatist movements. This law devolved to provincial and local authorities all government functions outside of five national competencies; defense, foreign affairs, religious affairs, justice, and monetary/fiscal policy. <br />
<br />
The Special Autonomy Law has not been fully implemented in Papua. Implementation has been delayed due to lack of implementing regulations. In addition, the provincial governments have lacked the capacity to take on certain key responsibilities and some central government ministries have yet to cede their authorities. Although full implementation of Special Autonomy has not yet been realized, Indonesian government officials point to increased funding to Papua, which has totaled Rp 27 trillion or approximately US$3 billion in the past nine years, higher per capita than any other area in Indonesia. The Special Autonomy Law created the Papuan People’s Council (MRP) to protect Papuan culture. Recently, the MRP rejected Special Autonomy, symbolically handing Special Autonomy back to Indonesian authorities. This action had no practical legal effect, but it did highlight the need for increased dialogue between Papua and Jakarta to resolve the region’s outstanding differences. <br />
<br />
We continue to encourage the Indonesian government and the provincial governments of Papua and West Papua to fully implement the Special Autonomy Law. This would include the promulgation of implementing regulations for all provisions of the law, central government action to ensure that provincial or local laws take precedence in areas of delegated authority, and actions to increase the capacity for development and good governance. We believe that full implementation would help to address Papuans’ grievances against the central government. Dialogue between central authorities and the indigenous Papuan population could facilitate full implementation of Special Autonomy, and result in actions that would support development and boost good governance in Papua. <br />
<br />
<b>U.S. Assistance</b><br />
<br />
The United States is working in partnership with the government of Indonesia and the provincial governments of Papua and West Papua to find ways to address the key developmental challenges of Papua, including increasing good governance, access to quality healthcare and education, and protecting the environment. The United States Agency for International Development (USAID) implements programs in Papua to foster improvements in these sectors with activities that total $11.6 million, or 7 percent of USAID’s budget for Indonesia for fiscal year 2010. <br />
<br />
In addition to USAID programs, the Department of State also brings Papuans to the United States for thematic engagement on issues such as resource distribution. Our Fulbright programs have had over 22 grantees from Papua. We also partner with the private sector to leverage resources. For example, in a public-private partnership, the Fulbright-Freeport Scholarship Program has funded 18 individuals from Papua for study in the United States. <br />
<br />
Embassy Jakarta maintains a vigorous schedule of engagement with Papua and West Papua. U.S. Mission officers routinely travel to the provinces. Ambassador Marciel, who arrived at post in mid-August, plans to travel to Papua soon after he presents his credentials to the Indonesian government. Officers maintain a wide base of contacts concerning Papua, including central and provincial government officials, human rights activists, military and police personnel, traditional and religious leaders, and NGO staff. In addition to official meetings, Embassy officers conduct regular public outreach in Papua and West Papua.<br />
<br />
<b>Conclusion</b><br />
<br />
In closing, I would like to emphasize that Papua plays an important role in our sustained engagement with the Government of Indonesia. While Indonesia’s overall human rights situation has improved along with the country’s rapid democratic development, we are concerned by allegations of human rights violations in Papua and continuously monitor the situation there. We urge increased dialogue between the central government and Papuan leaders and the full implementation of the Special Autonomy Law. We will continue to provide assistance to build a strong economic and social foundation in Papua. <br />
<br />
Thank you for giving me the opportunity to testify before you today. I am pleased to answer your questions. </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Source: www.state.gov</div>West Papua National Coalition for Liberationhttp://www.blogger.com/profile/06693543774685811248noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8625782454224272525.post-64151991122306679122010-09-25T18:40:00.000-07:002010-10-04T09:58:14.888-07:00US Congress hears of Papua’s woes and hopes<div style="border-collapse: collapse; font-family: Arial; font-size: 12px; margin: 0px;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZhtginpqZI0ESwo-wbgM97Bs9H7yj_C3k5oz_mphCt1S7hnpQlHNjBWMduE3EkYMLHKWwPyVQjgQmSRLLnk5c_jImwKXaSWMWpthRGix4QR1gUeJRkXfwTRQBjLaKVpPgPI6VM8kbwKRn/s1600/us-congress.gif-120x120.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZhtginpqZI0ESwo-wbgM97Bs9H7yj_C3k5oz_mphCt1S7hnpQlHNjBWMduE3EkYMLHKWwPyVQjgQmSRLLnk5c_jImwKXaSWMWpthRGix4QR1gUeJRkXfwTRQBjLaKVpPgPI6VM8kbwKRn/s1600/us-congress.gif-120x120.jpg" /></a></div><br />
Arghea Desafti Hapsari, The Jakarta Post, Jakarta | Fri, 09/24/2010 8:39 AM | National</div><div style="border-collapse: collapse; font-family: Arial; font-size: 12px; margin: 0px;"><span style="font-family: Arial; font-size: medium;"><span style="font-size: 14px;"><b><br />
</b></span></span></div><div style="text-align: justify;">Papuans told the US Congress at a hearing on Wednesday of the struggle to have their rights acknowledged by the Indonesian government.<br />
<br />
University students who visited The Jakarta Post on Wednesday said hundreds of young Papuan activists would mark the congressional hearing on the resource-rich province’s woes and hopes by staging rallies in Jakarta, Makassar, Wamena, Jayapura, Sorong and Biak on Thursday.<br />
<br />
In a rare instance of foreign notice of Indonesia’s easternmost province, several Papuan activists and academics told the representatives about the state of the province’s “special autonomy”, the role of the Indonesian Military and the overall political impasse in the area. The hearing, hosted by the Asia, the Pacific and the Environment subcommittee of the US House Committee on Foreign Affairs, took place on Wednesday afternoon, or Thursday morning in Jakarta.<br />
<a name='more'></a><br />
Salamon Maurits Yumame, a former member of the Democratic Forum for Unitary Papua (Fordem) told representatives that the special autonomy granted to the province in 2001 failed to place Indonesian security forces under the control of elected local and regional leaders. Security forces have a separate command structure and budget, he added.<br />
<br />
Henkie Rumbewas, an international advocate for the Australia West Papua Association, told representatives about the deaths of his friends and family members at the hands of the Indonesian Military.<br />
<br />
He said he was seven when he saw his father taken away by soldiers for treason. Several years later, his two uncles disappeared without a trace while in military custody. He told of the death of a cousin who had promoted Papuan culture through a music group.<br />
<br />
The subcommittee also heard the testimony of Octovianus Mote, a Papuan refugee who now resides in America. Papuans have lost faith in the will of the Indonesian government to resolve long-standing grievances, Octovianus said in a statement.<br />
<br />
He said that among the gripes faced by Papuans were autocratic rule by distant officials in Jakarta, security forces that continued to operate with impunity and laws that limited basic political and religious freedoms.<br />
<br />
He also criticized the central government for its implementation of regional autonomy. “The distribution of the revenue that has flowed back from Jakarta following the implementation of the autonomy law has been mismanaged. As a result, the primary beneficiaries of the autonomy funds are a group of Papuan elites who hold various positions in the government bureaucracy,” he said.<br />
<br />
The congressional hearing was initiated by Eni Faleomavaega, who represents American Samoa and has long taken an interest in Papua. Faleomavaega said he thought that Jakarta had waged “genocide” against Papuans, who, in contrast to most Indonesians, are ethnically Melanesian.<br />
<br />
“The fact that Indonesia has deliberately and systematically committed crimes against humanity and has yet to be held accountable is indisputable,” Faleomavaega said as quoted by AFP.<br />
<br />
Indonesian Ambassador to the US Dino Patti Djalal said in a letter to Faleomavaega that he recommended differentiating between parties who cared about the situation in Papua and those who wanted to manipulate the US House of Representatives into supporting separatism in the region.<br />
<br />
“What is happening in Papua is just a part of a democratization process that has been taking place all over Indonesia over the last 10 years. Most importantly, self-government and regional autonomy are now going well in Papua,” he said as quoted by <a href="http://detik.com/">detik.com</a>.<br />
<br />
Henkie said he hoped his testimony would not be a showcase of indigenous people and would prompt firm action from the US Congress and government to end its support of the Indonesian military”.<br />
<br />
Source: www.thejakartapost.com</div>West Papua National Coalition for Liberationhttp://www.blogger.com/profile/06693543774685811248noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8625782454224272525.post-70165748809335365962010-09-24T18:07:00.000-07:002010-10-04T11:34:52.164-07:00Opening Statement of Chairman Eni Faleomavaega at West Papua hearing to US COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDxhav8PqyPyS599qqsCEZUyQJsUBQVBuRdUzw2JsApI8eaz_ZoPdnlEQDKNhYs5Jzk_r6llderKCMtaWt4ggx8sE1HJf5MOD32CAUQCtE3Rbq6XVuM5mNH6_37hDAUDirmpoLtYi1bYzW/s1600/us-congress.gif" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDxhav8PqyPyS599qqsCEZUyQJsUBQVBuRdUzw2JsApI8eaz_ZoPdnlEQDKNhYs5Jzk_r6llderKCMtaWt4ggx8sE1HJf5MOD32CAUQCtE3Rbq6XVuM5mNH6_37hDAUDirmpoLtYi1bYzW/s1600/us-congress.gif" /></a></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">COMMITTEE ON FOREIGN AFFAIRS<br />
U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES<br />
WASHINGTON, D.C. 20515<br />
<br />
SUBCOMMITTEE ON ASIA, THE PACIFIC AND THE GLOBAL ENVIRONMENT<br />
</div><div style="text-align: justify;">ENI F.H. FALEOMAVAEGA (D-AS) CHAIRMAN<br />
</div><div style="text-align: justify;">STATEMENT OF THE HONORABLE ENI F.H. FALEOMAVAEGA<br />
</div><div style="text-align: justify;">BEFORE THE SUBCOMMITTE</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">“Crimes Against Humanity: When Will Indonesia’s Military Be Held Accountable for Deliberate and Systematic Abuses in West Papua?”<br />
<br />
September 22, 2010<br />
<br />
To my knowledge, today’s hearing is historic. This hearing is the first hearing ever held in the U.S. Congress that gives voice to the people of West Papua.</div><br />
<div style="text-align: justify;">Since 1969, the people of West Papua have been deliberately and systematically subjected to slow-motion genocide by Indonesian military forces yet Indonesia declares that the issue is an internal matter while the U.S. Department of State “recognizes and respects the territorial integrity of Indonesia.” The truth is, this is no issue of territorial integrity or an internal matter, and the record is clear on this point.</div><div style="text-align: justify;"><a name='more'></a></div><br />
<div style="text-align: justify;">West Papua was a former Dutch colony for some 100 years just as East Timor was a former Portuguese colony just as Indonesia was a former colony of the Netherlands. Because of its status as a former colony, East Timor achieved its independence from Indonesia in 2002 through a referendum sanctioned by the United Nations (UN), despite Indonesia’s serious objections over East Timor’s right to self-determination.<br />
<br />
In contrast, in 1962 the United States pressured the Dutch to turn over control of West Papua to the United Nations. Under the U.S.-brokered deal, Indonesia was to “make arrangements with the assistance and participation of the United Nations” to give Papuans an opportunity to determine whether they wished to become part of Indonesia or not.<br />
<br />
In what became known as the Act of No Choice carried out in 1969, 1025 West Papua elders under heavy military surveillance were selected to vote on behalf of 809,327 West Papuans regarding the territory’s political status. In spite of serious violations of the UN Charter and no broad-based referendum, West Papua was forced to become a part of Indonesia by the barrel of a gun. According to the Congressional Research Service (CRS), “declassified documents released in July 2004 indicate that the United States supported Indonesia’s take-over of Papua in the lead up to the 1969 Act of Free Choice even as it was understood that such a move was likely unpopular with Papuans. The documents reportedly indicate that the United States estimated that between 85% and 90% of Papuans were opposed to Indonesian rule and that as a result the Indonesians were incapable of winning an open referendum at the time of Papua’s transition from Dutch colonial rule. Such steps were evidently considered necessary to maintain the support of Suharto’s Indonesia during the Cold War.”<br />
<br />
Bluntly put, in exchange for Suharto’s anti-communist stance, the United States expended the hopes and dreams and lives of some 100,000 Papuans who consequently died as a result of Indonesian military rule. Although some challenge this estimate it is an indisputable fact that Indonesia has deliberately and systematically committed crimes against humanity and has yet to be held accountable.<br />
<br />
While I have expressed my concern that there is strong indication that the Indonesian government has committed genocide against the Papuans, I am disappointed that the U.S. Department of State requested that I omit the word ‘genocide’ in the initial title I put forward for this hearing. The State Department requested a change in title based on the assertion that ‘genocide’ is a legal term.<br />
<br />
Article 2 of the 1948 United Nations Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (CPPCG) defines genocide as "any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group: killing members of the group; causing serious bodily or mental harm to members of the group; deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; imposing measures intended to prevent births within the group; forcibly transferring children of the group to another group.”<br />
<br />
This definition of genocide under international law accurately describes the crimes against humanity perpetrated by Indonesia’s military, whether the U.S. State Department agrees or not. But given U.S. complicity, it is little wonder that every Administration wishes to distance itself from this ugliness.<br />
<br />
As Joseph Conrad wrote in his book The Heart of Darkness, “The conquest of the earth, which mostly means the taking it away from those who have a different complexion or slightly flatter noses than ourselves, is not a pretty thing when you look into it too much.”<br />
<br />
When you look into it too much, nothing about Indonesia’s ruthless brutality or U.S. complicity is a pretty thing. In 2007, I led a Congressional Delegation (CODEL) to Indonesia on the personal promise of President SBY and Vice President Kalla that I would be granted 5 days to visit Biak, Manokwari, and, most importantly, Jayapura, in support of efforts to implement special autonomy that was approved by the government of Indonesia since 2001.<br />
<br />
However, while enroute to Jakarta, I received word that the Indonesian government would only grant 3 days for my visit. Upon my arrival on November 25, 2007, I was informed that I would be granted only 1 day and that I would not be allowed to visit Jayapura. As it played out, I was granted 2 hours in Biak and 10 minutes in Manokwari.<br />
<br />
In Biak, I met with Governor Suebu, and other traditional, religious and local leaders hand-selected by the government. Other Papuans, like Chief Tom Beanal and Mr. Willie Mandowen were detained by the military until my office interceded. U.S. Ambassador Cameron Hume and I also had to make our way through a military barricade because Indonesia military forces (TNI) had blocked Papuans from meeting with me. For the record, I am submitting photos showing the excessive presence of military force.<br />
<br />
In Manokwari, the military presence was even worse. Prior to my arrival in Manokwari, I was told that I would be meeting with the Governor only to learn upon my arrival that he was in China and had been there for the past 5 days. Ten minutes later, I was put on a plane while the TNI, in full riot gear, forcefully kept the Papuans from meaningful dialogue. At this time, I would like to share with my colleagues some video tape of my visit in 2007.<br />
<br />
After this experience and upon my return to Washington, I wrote to President SBY expressing my disappointment but Jakarta never responded to my letter of December 12, 2007. On March 5, 2008, Chairman Donald Payne of the Foreign Affairs Subcommittee on Africa joined with me in sending another letter to President SBY which expressed our deep concern about Indonesia’s misuse of military force. We included photographs and a DVD of my experience while in Biak and Manokwari. Again, Jakarta did not bother to reply.<br />
<br />
On March 5, 2008, Chairman Payne and I also wrote to U.S. Secretary of Defense Robert Gates and included a copy of our letter to President SBY as well as the DVD and photographs. Despite the serious concerns we raised about Indonesia’s failure to live up to its promises to allow Members of Congress access to Jayapura and our request to restrict funding to train Indonesia’s military forces, his reply of April 2, 2008 was trite and indifferent, as if West Papua is of no consequence. He concluded his letter by erroneously stating, “TNI performance on human rights has improved dramatically.” Copies of these letters as well as the photographs and DVD are included for the record.<br />
<br />
Copies of our materials which we sent on March 6, 2008 to the House Committee on Foreign Affairs, the Senate Committee on Foreign Relations, the House and Senate Appropriations Subcommittees on State and Foreign Operations, the House Appropriations Subcommittee on Defense, and the Congressional Black Caucus are also included.<br />
<br />
In March 2005, Chairman Payne and I wrote to Secretary General Kofi Annan asking for a review of the United Nations’ conduct in West Papua. 35 other Members of Congress from the Congressional Black Caucus signed the joint letter and I am also submitting this letter for the record.<br />
<br />
This year, Chairman Payne and I once more spearheaded an effort calling upon President Obama to deal fairly with the people of West Papua and to meet with the Team of 100 indigenous Papuan leaders during his upcoming visit to Indonesia. Although our letter of June 9, 2010 was signed by 50 Members of the U.S. Congress, the U.S. Department of State could not be bothered to send us a thoughtful reply. Instead, we received a dismissive letter of August 11, 2010 signed by the Assistant Secretary of Legislative Affairs rather than the U.S. Secretary of State which sends a clear signal that this Administration may not be any different than any other in its response to addressing our grave concerns about West Papua. As a matter of record, I am including these letters.<br />
<br />
Also, I am including a video that due to its sensitive subject matter I cannot and will not show. The video depicts the violent murder of a Papuan who was killed and gutted by the Indonesian Special Police Corp, or Brigade Mobil (BRIMOB), while the victim was still alive and pleading for someone to kill him in order to put him out of his misery. This isn’t the only murder. The late Papuan leader Theys Hiyo Eluay was also savagely murdered, and the list of lost lives goes on and on.<br />
<br />
As Chairman of this Subcommittee, I have been very, very patient. Yes, I realize the importance of the U.S.-Indonesia relationship. Indonesia is the most populous Muslim-majority nation in the world and the U.S. has a strong interest in reaching out to the Islamic world. But our own struggle against Islamist militancy should not come at the expense of the pain and killing and suffering of the people of West Papua. This is not the America I know.<br />
<br />
We can and must do better. In his statement before the UN against Apartheid, Nelson Mandela said, “It will forever remain an accusation and challenge to all men and women of conscience that it took so long as it has before all of us stood up to say enough is enough.” This is how I feel about West Papua.<br />
<br />
It is my sincere hope that today’s hearing will help us find a way forward. So far, Indonesia has failed miserably to implement Special Autonomy and, as a result, there is a sense of growing frustration among the Papuans, and rightfully so. According to CRS, “migration by non-Melanesian Indonesians from elsewhere in the nation appears to be a critical part of the mounting tensions. By some accounts Melanesian Papuans will be in the minority in their homeland by 2015.”<br />
<br />
While there is so much more I want to say about the commercial exploitation of West Papua’s renowned mineral wealth which includes vast reserves of gold, copper, nickel, oil and gas and Freeport USA’s own shameful role in this exploitation, I will address these issues in my questioning of our witnesses.<br />
<br />
In conclusion, I want to thank Edmund McWilliams, a retired U.S. Senior Foreign Service Officer, who has been a long-time advocate for the people of West Papua. Mr. McWilliams was unable to be with us today but he has submitted testimony for the record which will be included.<br />
<br />
I also want to welcome our Papuan leaders who have flown at considerable expense to testify before this Subcommittee. I presume none flew at the expense of the Indonesian government but we will find out during these proceedings. Most of the Papuan leaders who are with us today have lived the struggle. Others have only recently returned after living in Sweden for some 38 years. They have since returned home and reclaimed Indonesian citizenship but I am unclear as to their role in a struggle they have given up or never fully lived. I hope we will be provided an explanation.<br />
<br />
For now, I recognize my good friend, the Ranking Member, for any opening statement he may wish to make.<br />
<br />
End</div><br />
Source: www.fpcn-global.orgWest Papua National Coalition for Liberationhttp://www.blogger.com/profile/06693543774685811248noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8625782454224272525.post-36258053358435263262010-09-24T17:55:00.000-07:002010-09-24T17:55:41.306-07:00Open Letter From Indonesia Human Rights Committee: 41st Pacific Island Forum<div style="text-align: justify;">Indonesia Human Rights Committee,</div><div style="text-align: justify;">25 July, 2010</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">The Secretary General</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Pacific Islands Forum Secretariat</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Private Mail Bag</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Suva, Fiji</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">2010 Pacific Island Forum</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Dear Heads of States,</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">The Indonesia Human Rights Committee would like to wish you well for your forthcoming deliberations at the 41st Pacific Island Forum in Port Vila, Vanuatu.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">We understand that the issue of West Papua will be on your agenda this year, and we know that you are all aware of the ongoing problems facing our Papuan neighbours.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">This year is potentially a year of hope for the West Papuan people as renewed attention has been devoted to the problems there. We refer to the call for peaceful dialogue made by Papuan NGOs and supported by many sectors of civil society in Jakarta. We also refer to the recent peaceful mobilizations of tens of thousands of indigenous Papuan people calling for the 2001 Special Autonomy Law to be handed back to Jakarta.<a name='more'></a></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">We also believe that the recent undertakings of the Republic of Vanuatu with respect to West Papua have very positive potential. We strongly support Vanuatu’s proposal to raise the issue of West Papua at the UN General Assembly and to call for the International Court of Justice to deliberate on the legality of West Papua’s incorporation into the Indonesian Republic.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">At the same time the situation in West Papua remains precarious for the indigenous population. We read regular reports of military and police operations in the Highlands area of Puncak Jaya which has led to a humanitarian crisis for the local villagers caught up in the conflict. For several years now the people in this region have been subjected to ‘sweeping operations’ which have resulted in the destruction of homes and infrastructure and the forced displacement of hundreds of people. We note too that the people of the Highlands also face the prospect of renewed migration of non-Papuans into their tribal lands. Leaders of traditional organisations have expressed deep concern that a new migration programme will further marginalise their people.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Similar grave concerns have been expressed by the people of Merauke region, not far from Papua New Guinea, as they face the prospect of an influx of migrants to work in a proposed new food estate. The food estate project also puts at risk the integrity of Merauke’s peat-land forests.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">There has been no improvement in the appalling health and education status of the indigenous population. Infant and maternal mortality rates are shockingly high and the rate of HIV/Aids is at epidemic proportions - some 2.6% of the population are afflicted. In 2005 a UNDP survey revealed that more than 90 percent of kampungs (villages) in Papua had no access to basic medical facilities. Similarly many rural schools cannot function for lack of teachers.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Recently, the international human rights NGOs Amnesty International and Human Rights Watch have both published reports about the deteriorating situation with respect to fundamental freedoms and especially the right to free expression. The Human Rights Watch report: “Prosecuting Political Aspiration: Indonesia's Political Prisoners” includes several case studies of Papuan prisoners. This report highlights the torture and beatings experienced by political prisoners, often at the hands of members of the Densus 88, the counter-terrorism police squad. The well known prisoner, Filep Karma an Amnesty International ‘prisoner of conscience’, has not been able to access the specialist treatment he requires for a serious prostate problem. He is serving a lengthy sentence for daring to raise the West Papuan Morning Star flag at a peaceful demonstration in 2004.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Phil Robertson, HRW's deputy Asia director stated: "Imprisoning activists for peacefully voicing their political views is an ugly stain on Indonesia's recent improvements in human rights."</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">We therefore urge the Pacific Islands Forum:</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">* to ensure that the West Papua issue remains on the agenda of all future meetings of the PIF as a regional issue of concern</div><div style="text-align: justify;">* to send a fact finding mission to West Papua to investigate the human rights situation in the territory.</div><div style="text-align: justify;">* to raise concerns about the human rights situation in West Papua with the Indonesian President and with his representative at the Post Forum Dialogue meeting. Indonesia should be urged to halt any ongoing or proposed military operations in the Puncak Jaya region.</div><div style="text-align: justify;">* to grant observer status to genuine representatives of the West Papuan people who are struggling for their right to self-determination</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">* to support Vanuatu’s planned approach to the United Nations concerning the political status of West Papua</div><div style="text-align: justify;">With best wishes,</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Yours sincerely,</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Maire Leadbeater (for the Indonesia Human Rights Committee)</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Source: www.fpcn-global.org</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div>West Papua National Coalition for Liberationhttp://www.blogger.com/profile/06693543774685811248noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8625782454224272525.post-11084899637397100782010-09-24T17:05:00.000-07:002010-09-24T17:05:10.161-07:00Papua People in Biak Demand Referendum<div style="text-align: justify;">Saturday, 25 September 2010, 11:31 am</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Press Release: Australia West Papua Association</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Papua People in Biak Demand REFERENDUM for the best Solution to the end West Papua problem</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Biak News 23 September 2010, About 700 Papuans in Biak joint to West Papua National Committee for Biak Region it called KNPB carry out demonstration action for deman REFERENDUM. Demonstration mass has came from Biak Region coner to do action demonstration in front of the Council of Byak Tribes. KNPB is the responsibility of this action prepared grandstand political for mass to be do their political orations.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">This demonstration action began 10.00 pm until 14.00 Papua time. Papuans did present for this action commutative go up to stage to given their political orations. Their flyed two flags on this action and these two flags written on some notice SOS, it mean that the situation at West Papua region very emergency. The end of this their actions the chairman of KNPB Biak region has given KNPB political statement to Mr. Costan Rumabar represent.<a name='more'></a></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">The leader of the Council of Byak Tribes to read this statement act for Papua people. According to this statement so, Mr. Cosntan said that West Papua People lif vagaries in Indonesion is one of mysterious history when the West Papua people and its lands become economy, political interest misfortune of Nederland, American and Indonesian by means of UN. This long history to be changed West Papua youth generation comprehension to be able determine their future time for get Freedom and sovereign on their lands. New York Agreement 1962 and Rome Agreement 1962 and Freeport Company contract 1967 is law deformity because it not engaging West Papua People delegations. And Act of Free Choice 1969 not implementation according to International laws. So, We behalf West Papua people declared :</div><div style="text-align: justify;"><ol><li>Demand for American, Indonesian, Nederland and UN to immediately responsibility on genocide process for West Papua people result of Indonesian Military inflation at 1962 about New York Agreement, Rome Agreement and Freeport Company contract. Because all of these agreement not engaging West Papua people delegations.</li>
<li>To support establish International Parlement for West Papua and International Lowyer for West Papua to accuse Act of Free Choice 1969 status in International courthouse to its goal to RE REFERENDUM for West Papua people. </li>
<li>To support International Parlement for West Papua declaration in Skotlandia Parlement at September 23, 2010. </li>
<li>All West Papua people components said thank for Uni Europe government, Papua New Guinea, Vanuatu, Denmmark, Jepang, South Korean, South African, Austalian, England and Saudi Arabia and Skotlandia to fight Self Determination ( REFERENDUM) for West Papua people. </li>
<li>West Papua people very need for international community support for fighting National freedom for West Papua</li>
<li>West Papua people very hope nations support in the UN Annually Session in September 24, 2010. </li>
<li>West Papua National Committee support request for all of West Papua people to prepare REFERENDUM Agenda for West Papua People.</li>
</ol></div><div style="text-align: justify;">ENDS</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Source: www.scoop.co.nz</div><br />
<b style="margin-left: 20px;"></b>West Papua National Coalition for Liberationhttp://www.blogger.com/profile/06693543774685811248noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8625782454224272525.post-56190177580764992422010-09-24T16:57:00.000-07:002010-09-24T17:10:41.107-07:00US calls on Indonesia to advance Papua autonomy<div style="text-align: justify;">Wed Sep 22, 8:35 pm ET</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, clean, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 16px;"><a class="media " href="http://news.yahoo.com/nphotos/Eni-Faleomavaega-pictured-represents-American-Samoa-and-has-long-taken/photo//100923/photos_pl_afp/ff3f2d358093b25a8c63534151965466//s:/afp/20100923/wl_asia_afp/usindonesiapapuaunrestrights_20100923003539;_ylt=AlmoJIf7edfLgbeLWdQkKhnuOrgF;_ylu=X3oDMTE5bGo2ZzRxBHBvcwMxBHNlYwN5bl9yX3RvcF9waG90bwRzbGsDdXNjYWxsc29uaW5k" style="color: #0058a6; float: left; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; position: relative; text-decoration: none;"><img alt="US calls on Indonesia to advance Papua autonomy" height="320" src="http://d.yimg.com/a/p/afp/20100923/capt.photo_1285202009901-1-0.jpg?x=213&y=320&xc=1&yc=1&wc=273&hc=410&q=85&sig=rE45wtEL6CxZPNEdRB9nhQ--" style="border-bottom-width: 0px; border-color: initial; border-left-width: 0px; border-right-width: 0px; border-style: initial; border-top-width: 0px; display: block;" width="213" /></a><cite class="caption" style="clear: both; color: #777777; display: block; font-family: arial, verdana, sans-serif; font-size: 10px; font-style: inherit; font-weight: inherit; line-height: 1.2em; padding-top: 3px; zoom: 1;">AFP/Getty Images/File – Eni Faleomavaega (pictured) represents American Samoa and has long taken an interest in the Indonesian …</cite></span></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">WASHINGTON (AFP) – The United States called Wednesday for Indonesia to move forward on autonomy in its Papua region and insisted it would not overlook human rights as it seeks broader relations with Jakarta.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Testifying in a first-ever congressional hearing on the long-simmering conflict, senior US officials pledged to investigate abuse allegations in Papua but said there was no evidence to back charges of genocide.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Indonesia in 2001 introduced autonomy in Papua -- a vast, mineral-rich province that shares an island with Papua New Guinea -- but local activists say that the law has been implemented only partially and not improved their rights.<br />
<a name='more'></a></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Joseph Yun, the US deputy assistant secretary of state tasked with Southeast Asia, said that a more thorough devolution to Papua and neighboring West Papua could ease, although not end, the region's grievances.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">"If the 2001 Special Autonomy Law can be fully implemented, we believe that a lot of frustration currently felt by Papuans would decrease," Yun said, while stating that the United States opposes separatism in the region.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">"While Indonesia's overall human rights situation has improved along with the country's rapid democratic development, we are concerned by allegations of human rights violations in Papua and continuously monitor the situation," he said.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">President Barack Obama's administration has identified Indonesia as a priority, believing that the archipelago's size, democratization and moderate brand of Islam make it an ideal US partner.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Indonesia took over Papua in 1969 and has faced a low-level insurgency. Human Rights Watch says thatIndonesian forces have pursued indiscriminate sweeps on villages, sometimes killing civilians, and imprisoned activists for peaceful expression.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">The congressional hearing was called by Eni Faleomavaega, who represents American Samoa and has long taken an interest in Papua. In an unusual scene for staid Capitol Hill, the congressman invited Papuans wearing feathered headgear to perform a traditional dance with drums at the hearing's onset.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Faleomavaega said he considered Jakarta to be waging "genocide" against Papuans, who in contrast to most Indonesians are ethnically Melanesian.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">"It is indisputable fact that Indonesia has deliberately and systematically committed crimes against humanity and has yet to be held accountable," he said.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Source: http://news.yahoo.com</div>West Papua National Coalition for Liberationhttp://www.blogger.com/profile/06693543774685811248noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8625782454224272525.post-69774714401610535512010-09-24T16:48:00.000-07:002010-09-24T16:48:14.613-07:00Colonialism – U.S. Policy in West Papua<div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px;"><div class="eventFrom" style="float: left; font-size: 10px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; position: relative; top: 1px; white-space: nowrap;"><a href="http://www.allvoices.com/Washington" style="color: #12679b; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; position: relative; text-decoration: none;" title="Washington"><span class="geoloc" style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; position: relative;">Washington</span></a><span style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; position: relative;"> : </span><a href="http://www.allvoices.com/United-States-Of-America/District-Of-Columbia" style="color: #12679b; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; position: relative; text-decoration: none;" title="DC"><span class="geoloc" style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; position: relative;">DC</span></a><span style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; position: relative;"> : </span><a href="http://www.allvoices.com/United-States-Of-America" style="color: #12679b; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; position: relative; text-decoration: none;" title="USA"><span class="geoloc" style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; position: relative;">USA</span></a> | Sep 24, 2010</div><div class="eventBy" style="clear: both; float: left; font-size: 10px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 8px; padding-top: 0px; position: relative; text-transform: uppercase;">BY <a href="http://www.allvoices.com/users/daeron" rel="nofollow" style="color: #12679b; font-size: 14px; font-weight: bold; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; position: relative; text-decoration: underline; text-transform: none;" title="daeron">daeron</a></div></span></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">I was expecting and disappointed to hear a Joseph Yun at a Congress hearing on September 22nd repeating the US Indonesia Society and Department of State mantra that Indonesia is a democracy with growing respect for human rights, and again vilify human self-determination as evil separatism.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Mr Yun, my question is, which human rights has Indonesia learnt to respect? Does Indonesia respect the right of free speech, or is it a crime to own and rise your chosen flag? Does Indonesia respect the right of self-determination, or is it a crime to ask for a referendum? No, Indonesia does not respect these human rights any more than it respects the Papuan rights to life and justice.<a name='more'></a></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">The Department of State and Indonesia oppose people choosing their own fate because they know people want to be free of colonial repression, and they know a colony will separate itself from the “mother country” just as the British colonies in North America and Australia did two hundred and a hundred years ago respectively. Freeport estimates it will take them another forty years to deplete the mines in West Papua, and Indonesia has yet to displace the forms culture which it derides as “primitive”.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">So an impasse for another forty years suites the needs of Indonesia and the State Department's advisers in the US Indonesia Society. But what are the needs of the United States and global security?</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Critics of the US see that the US Department of State will condone colonial expansion and block the UN decolonization process when corporations such as the members of the US Indonesia Society endorse such actions. Whether buying nuclear technology or biological agents, the trick is to know the kinds of suppliers who can keep a secret and exert influence when necessary.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">So long as there is hope that corruption is alive and well, nations which do not share the goals of ending colonial expansion and war, will continue to seek the forbidden tools of conquest.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Source: www.allvoices.com</div>West Papua National Coalition for Liberationhttp://www.blogger.com/profile/06693543774685811248noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8625782454224272525.post-69906470691613128952010-09-24T16:20:00.000-07:002010-09-24T16:26:58.624-07:00Referendum for West Papua (Petition Online)<div style="text-align: justify;">To: the People and government of the Netherlands</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">We petition the good people of the Netherlands to urgently sponsor a motion at the United Nations General Assembly asking that the International Court of Justice (ICJ) provide an advisory opinion on the legality of the 1962 Agreement between the Netherlands and Indonesia regarding West Papua, and advisory opinion whether West Papua is a colony. </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">In 1962 the Netherlands government was pressed by the United States to sign an agreement trading the people of West Papua without their consent to administration by Indonesia. The United States in 1995 released a summary identifying McGeorge Bundy as the person who promoted this trade to President Kennedy, and we have subsequently learnt that Mr Bundy was a family friend of Freeport director Robert Lovett. In 1967 General Suharto sold West Papuan mining rights to the Freeport corporation, and in 1969 the news media mistakenly alleged the United Nations had conducted and endorsed the Indonesian 'Act of Free Choice' as a referendum by which West Papua chose to become part of Indonesia.<br />
<a name='more'></a></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">We believe West Papua is legally a Dutch colony entitled to self-determination just as East Timor was a Portuguese colony entitled to self-determination in 1999. We believe there was no legal right to trade West Papua administration in 1962 without the people's consent, and that the agreement was contrary to the previous United Nations General Assembly resolutions 1514 and 1541.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Resolution 1514 declares:</div><div style="text-align: justify;"><ol><li>The subjection of peoples to alien subjugation, domination and exploitation constitutes a denial of fundamental human rights, is contrary to the Charter of the United Nations and is an impediment to the promotion of world peace and co-operation. </li>
<li>All peoples have the right to self-determination; by virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development. </li>
<li>Inadequacy of political, economic, social or educational preparedness should never serve as a pretext for delaying independence. </li>
<li>All armed action or repressive measures of all kinds directed against dependent peoples shall cease in order to enable them to exercise peacefully and freely their right to complete independence, and the integrity of their national territory shall be respected. </li>
<li>Immediate steps shall be taken, in Trust and Non-Self-Governing Territories or all other territories which have not yet attained independence, to transfer all powers to the peoples of those territories, without any conditions or reservations, in accordance with their freely expressed will and desire, without any distinction as to race, creed or colour, in order to enable them to enjoy complete independence and freedom. </li>
<li>Any attempt aimed at the partial or total disruption of the national unity and the territorial integrity of a country is incompatible with the purposes and principles of the Charter of the United Nations. </li>
<li>All States shall observe faithfully and strictly the provisions of the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights and the present Declaration on the basis of equality, non-interference in the internal affairs of all States, and respect for the sovereign rights of all peoples and their territorial integrity. </li>
</ol></div><div style="text-align: justify;">We invite all people who support human rights and the rule of law to support this pray to the people of the Netherlands.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Sincerely,</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Sign your online petition via: http://www.petitiononline.com/voice4wp/</div>West Papua National Coalition for Liberationhttp://www.blogger.com/profile/06693543774685811248noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8625782454224272525.post-42400463448869440362010-09-24T16:00:00.000-07:002010-09-24T16:00:00.162-07:00US Congress Holds Open Hearing on Alleged Abuses in Indonesian Papua<div style="text-align: justify;">Nivell Rayda</div><div style="text-align: justify;">September 23, 2010</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Jakarta. The United States Congress on Wednesday held an open hearing on Indonesia’s alleged military abuses in Papua as well as the harsh economic, health and social condition of its people.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">The inquiry, staged in Washington DC on Wednesday afternoon local time, heard testimonies from a number of Papuans and academics, including Nicholas Simeone Messet, a former member of the Free Papuan Movement (OPM).</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Henkie Rumbewas, an international advocate for the Australia West Papua Association told the US Congress, chaired by Congressman Eni Faleomavaega, that the Indonesian military was largely responsible for the deaths of many of his closest colleagues and family members.<a name='more'></a></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Rumbewas, who now resides in Australia, said that he saw his father taken to prison for treason when he was only seven, while two of his uncles were kidnapped by the military after being persuaded to surrender their armed struggle against the Indonesian government.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">“The two uncles mentioned above are just examples of many other West Papuans in other areas who lost their lives during Indonesian military operations in the early 1960’s,” he said, adding that the fate of his uncles was unknown.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">However, it was the death of a close friend, Arnold Ap, which sparked him to speak out against human rights abuses in Papua in the international arena.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">“The military government saw that Arnold Ap was promoting the Papuan culture and that it was popular among the West Papuan people. In April 1983, Arnold was murdered along with his cousin Eduard Mofu and two other West Papuans in his [music] group,” he said in his testimony.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">“Their bodies were badly tortured, burnt, and thrown on the beach near the town of Jayapura. The military perpetrators of this crime were promoted following this murder.”</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">In her testimony before the Congress, Eben Kirksey from the City University of New York highlighted the failure of the special autonomous status granted by Jakarta in 2001 to suppress calls for independence after the fall of former president Suharto in 1998.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Kirksey said that the status had failed to create stability in the provinces of Papua and West Papua, instead leaving Papuans marginalized due to lack of education, access to health and equal work opportunities.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Octovianus Mote, president of the Papua Resource Center, said the law stipulating special autonomy, drafted after hundreds of Papuan representatives met former president BJ Habibie in Jakarta in 1999, did not meet aspirations of the Papuans.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">“Earlier drafts of the bill contained many specific provisions that were lost in the final version,” Mote told the inquiry. “The final autonomy bill kept the status quo with respect to security policy. The police and military forces in West Papua continue to operate without any direct civilian oversight.”</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Autonomy was designed to give larger economic independence and meant that a large portion of the royalties received from the logging and mining industries were channeled back to the province.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">A recent study by the University of Sydney’s Centre for Peace and Conflict Studies, however, said money that was supposed to be allocated to health and education expenditure was swallowed up in public servants’ wages, in buildings and even in funding local military operations.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Papuan activists held rallies in Makassar, South Sulawesi and Jakarta on Thursday morning as the hearing took place in Washington.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Two students in Wamena, Papua, were arrested on Wednesday afternoon for distributing flyers about the rallies, it was alleged.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Source: www.thejakartaglobe.com</div>West Papua National Coalition for Liberationhttp://www.blogger.com/profile/06693543774685811248noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8625782454224272525.post-89612477012382832892010-09-24T15:49:00.000-07:002010-09-24T15:49:38.640-07:00Dubes Dino Tanggapi Dengar Pendapat Kongres ASLaporan dari AS<br />
<div style="text-align: justify;">Endang Isnaini Saptorini - detikNews</div>Kamis, 23/09/2010<br />
<div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="color: #181818; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><img border="0" hspace="0" src="http://www.detiknews.com/images/content/2010/09/23/10/Dino01.jpg" vspace="0" /></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="color: #181818; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><strong>Dino Patti Djalal</strong></span></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Washington DC - Masalah Papua nampaknya masih menjadi perhatian sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hari Rabu, 22 September 2010, anggota Kongres AS Eni Faleomavaega yang dikenal vokal dalam masalah Papua, menggelar dengar pendapat dengan topik mengenai tuduhan pelanggararan HAM di Papua.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Dengar pendapat ini menghadirkan beberapa panelis baik dari kalangan akademisi, pemerhati masalah Papua, dan aktivis pemerhati HAM. Di antaranya Pieter Drooglever (Institute of Netherlands History), Henkie Rumbewas (Australia West Papua Association), dan Sophie Richardson, PhD (Human Rights Watch).<a name='more'></a></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Sehubungan dengan penyelenggaraan acara tersebut, Dubes RI Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) di AS, Dino Patti Djalal, melayangkan surat yang ditujukan kepada anggota Kongres AS yang mewakili wilayah Samoa dan menjabat sebagai Ketua Sub Komite Asia-Pasifik dan Lingkungan Global, House of Reprsentative (DPR AS) ini.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Dalam salinan suratnya yang diterima detikcom, Dino menyatakan harapannya agar dengar pendapat ini tidak menjadi forum anti Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">"Saya berharap dengar pendapat itu merupakan upaya yang jujur yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai keadaan ekonomi, politik dan sosial yang kompleks di Papua, dari pada meladeni pihak-pihak yang anti Indonesia," ujar Dino dalam suratnya.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Dalam surat itu, Dino menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai Indonesia. Menurut Dino, karena Papua dan West Papua (Papua Barat)merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung secara de facto dan de jure oleh semua anggota PBB.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">"Saya menyarankan kepada Anda untuk membedakan antara pihak yang benar benar peduli dengan Papua dan pihak-pihak yang bermaksud memanipulasi House of Representative (DPR AS) untuk mendukung gerakan separatis di Papua," tandas Dino kepada Eni.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Dino mengatakan bahwa demokrasi di Papua sudah mulai berkembang sejak masa transisi demokrasi di tahun 1998. Pemilihan Umum yang bebas dan adil sudah diselenggarakan tahun 1999, 2004 dan 2009. Pemilihan umum lokal juga sudah terselenggara pada tahun 2004 dan 2009.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">"Apa yang terjadi di Papua hanyalah sebagian dari proses demokratisasi yang sudah merebak di seluruh penjuru Indonesia dalam 10 tahun belakangan ini. Dan yang terpenting adalah kini self-government (pemerintahan sendiri) dan otonomi daerah berjalan baik di Papua," lanjut Dino.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Dino juga menegaskan bahwa di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ada upaya yang besar dan niatan baik untuk mengatasi berbagai masalah menyangkut Papua. Ia megingatkan bahwa pemerintahan SBY telah berhasil menyesalikan konflik di Aceh yang berlangsung di Aceh dengan damai.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">"Karena itu peluang terbaik untuk menyelesaikan masalah di Papua adalah bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia, tidak melawannya," tandas Dino.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Dalam bagian akhir suratnya, Dino menandaskan bahwa perjuangan yang sesungguhnya di Papua tidak berkaitan dengan perjuangan politik. Masalah nyata yang dihadapi warga Papupa adalah buruknya kondisi infrastruktur, penyebaran HIV/AIDS, kemiskinan dan pendidikan.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Anggaran pembangunan per kapita Papua tertinggi di antara propinsi yang lain, namun kami perlu menerjemahkan ini ke dalam strategi pembangunan yang lebih baik. Kami tidak berpura-pura memiliki semua jawaban, tapi kami berharap adanya bantuan simpatik dari semua teman kami, termasuk Amerika Serikat," ujar Dino. (eis/irw)</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Source: www.detiknews.com</div>West Papua National Coalition for Liberationhttp://www.blogger.com/profile/06693543774685811248noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8625782454224272525.post-61230695961002749542010-09-19T07:24:00.000-07:002010-09-19T07:24:06.001-07:00Crimes Against Humanity: When Will Indonesia’s Military Be Held Accountable for Deliberate and Systematic Abuses in West Papua?<div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><b><span style="font-size: x-small;">Subcommittee on Asia, the Pacific and the Global Environment <br />
Eni F.H. Faleomavaega (D-AS), Chairman</span></b></span></div><br />
You are respectfully requested to attend the following open hearing of the Subcommittee on Asia, the Pacific and the Global Environment to be held in Room 2172 of the Rayburn House Office Building. <br />
</div><div>Date Wednesday, September 22, 2010 <br />
Time 3:00 PM <br />
Location Room 2172 of the Rayburn House Office Building<div class="infoblock"><span></span></div><div class="infoblock"><span><a name='more'></a></span><label class="float"> </label></div><div class="infoblock"><label class="float">witnesses</label> <b>Panel I</b></div><span> <br />
Mr. Joseph Y. Yun<br />
Acting Deputy Assistant Secretary<br />
Bureau of East Asian and Pacific Affairs<br />
U.S. Department of State<br />
<br />
Mr. Robert Scher<br />
Deputy Assistant Secretary of Defense for South and Southeast Asia<br />
Asian and Pacific Security Affairs<br />
U.S. Department of Defense<br />
<br />
<b><b>Panel I</b>I</b><br />
<br />
Pieter Drooglever, Ph.D.<br />
Professor Emeritus<br />
Institute of Netherlands History<br />
<br />
Mr. Octovianus Mote<br />
Founder, West Papua Action Network<br />
President, Papua Resource Center<br />
<br />
Mr. Henkie Rumbewas<br />
International Advocate<br />
Australia West Papua Association (AWPA)<br />
<br />
Mr. Nicholas Simeone Messet<br />
West Papua<br />
<br />
Mr. Salamon Maurits Yumame<br />
Head of FORDEM (The Democratic Forum)<br />
<br />
S. Eben Kirksey, Ph.D.<br />
Visiting Assistant Professor<br />
The Graduate Center<br />
The City University of New York<br />
<br />
Sophie Richardson, Ph.D.<br />
Asia Advocacy Director<br />
Human Rights Watch</span> </div>West Papua National Coalition for Liberationhttp://www.blogger.com/profile/06693543774685811248noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8625782454224272525.post-78917760927195251292010-09-12T07:18:00.000-07:002010-09-12T10:53:32.216-07:00Indonesia: The Deepening Impasse in PapuaJakarta/Brussels<br />
3 Aug 2010<br />
<br />
<div style="text-align: justify;">The Indonesian government needs urgently to address discontent in Papua, its easternmost region, and recognise that the root of the problem is political, not economic. </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/indonesia/B108-indonesia-the-deepening-impasse-in-papua.aspx"> <i>Indonesia: The Deepening Impasse in Papua</i> </a>, the latest briefing from the International Crisis Group, examines the political fallout from Jakarta’s rejection of a local initiative to require all candidates in district-level elections to be indigenous Papuans. The debate that followed brought to the fore Papuan concerns about being increasingly marginalised by steady in-migration from other parts of Indonesia and unhappiness with implementation of a 2001 autonomy package.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">“The gulf in perceptions between Jakarta and Papua is huge”, says Sidney Jones, Crisis Group’s Senior Adviser. “Jakarta sees autonomy largely in terms of giving Papua more money, while Papuans want more authority to make political decisions without constantly being trumped by national laws. The only way to bridge the gap is to talk.” </div><div style="text-align: justify;"><a name='more'></a></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">The current impasse began with the November 2009 decision on district candidates by the Papuan People’s Council (Majelis Rakyat Papua, MRP), a body established under the autonomy law and charged with protecting Papuan values and culture. Jakarta rejected it on several grounds, including that it was discriminatory and in violation of a national law on local government. Officials also argued that the council had no authority to issue decisions and that it was overstepping its mandate by venturing into political affairs. </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Anger over the rejection led to a Papua-wide consultation hosted by the MRP in June which produced eleven recommendations, including that autonomy be “handed back” to Jakarta, an internationally-mediated dialogue held, and a referendum on Papua’s political status conducted.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">The uproar finally got Jakarta’s attention, and in late July, for the first time, Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono directly addressed the issue – but by calling for an audit of special autonomy funds. </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">“To move forward, the president needs to explore directly with credible Papuan leaders how <i>political</i> autonomy can be expanded, affirmative action policies strengthened, and fears about migration addressed”, says Jim Della-Giacoma, Crisis Group’s South East Asia Project Director. “Unless these issues are tackled head on, increased radicalisation in Papua is likely.”</div><br />
Source: www.crisisgroup.orgWest Papua National Coalition for Liberationhttp://www.blogger.com/profile/06693543774685811248noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8625782454224272525.post-7186370984906089642010-09-12T07:15:00.000-07:002010-09-12T10:51:22.721-07:00CONGRESSMAN FALEOMAVAEGA AND CONGRESSMAN PAYNE SPEARHEAD EFFORT IN U.S. CONGRESS CALLING UPON THE OBAMA ADMINISTRATION TO MAKE WEST PAPUA ONE OF ITS HIGHEST PRIORITIES<img src="http://www.house.gov/apps/list/press/as00_faleomavaega/congress.gif" /><br />
July 31, 2010 <br />
FOR IMMEDIATE RELEASE <br />
<br />
WASHINGTON, D.C.—CONGRESSMAN FALEOMAVAEGA AND CONGRESSMAN PAYNE SPEARHEAD EFFORT IN U.S. CONGRESS CALLING UPON THE OBAMA ADMINISTRATION TO MAKE WEST PAPUA ONE OF ITS HIGHEST PRIORITIES<br />
<br />
<div style="text-align: justify;">The Chairman of the Subcommittee on Asia, the Pacific and the Global Environment, Rep. Eni F.H. Faleomavaega, and Chairman Donald M. Payne of the Subcommittee on Africa and Global Health have spearheaded an effort in Congress calling upon President Obama to “make West Papua one of the highest priorities of the Administration.” <br />
<br />
As a result of their efforts, 50 Members of the U.S. Congress signed a letter to the President stating that there is strong indication that the Indonesian government has committed genocide against the Papuans. West Papua is the half of New Guinea that was invaded by Indonesia in 1962. <br />
<br />
While Papuan leaders have repeatedly tried to engage in dialogue with the Indonesian government, dialogues have failed to produce concrete results and Papuan leaders are now calling for an International Dialog. In this context, signatories of the letter have asked President Obama to meet with the people of West Papua during his upcoming trip to Indonesia in November.<br />
<br />
<a name='more'></a><br />
Many Members who signed the letter are members of the Congressional Black Caucus. The signatories include men and women who fought for civil rights in America in the 1960s. Younger politicians have also joined this initiative to support the people of West Papua who have suffered long enough. <br />
<br />
In addition to the Congressional Black Caucus, many other American leaders who are long-time advocates of human rights joined this request to the President of the United States, including members of the Hispanic Caucus. The last remaining member of the Kennedy family in Congress, Rep. Patrick Kennedy from Rhode Island, also signed the letter to President Obama.<br />
<br />
The letter to the President suggests that slow motion genocide has been taking place in West Papua and reviews findings by human rights organizations and scholars who have conducted extensive research about crimes against humanity and genocide by Indonesian security forces. “Genocide is usually difficult to document since leaders are often reluctant to state their intention to destroy another nation, race, or ethnic group,” Members of Congress wrote. “Even still, in 2007 Col. Burhanuddin Siagian, who was then the local regional commander (DANREM) said, ‘If I encounter elements that use government facilities, but still are betraying the nation, I will destroy them.’”<br />
<br />
According to international agreements, other nations are legally obligated to intervene when a genocide is in process and Members of Congress remain hopeful that President Obama and the U.S. State Department will hold Indonesia accountable. Members concluded their letter by encouraging the President to meet with the Team of 100 from West Papua during his upcoming visit, noting that President Obama has the opportunity to bring lasting change to this part of the world.</div><br />
Source: www.house.govWest Papua National Coalition for Liberationhttp://www.blogger.com/profile/06693543774685811248noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8625782454224272525.post-42874369080774303212010-09-12T07:08:00.000-07:002010-09-12T10:48:27.174-07:00FALEOMAVAEGA PARTICPATES IN PACIFIC ISLANDS FORUM IN VANUATU<img src="http://www.house.gov/apps/list/press/as00_faleomavaega/congress.gif" /><br />
Wednesday, 11 August 2010 <br />
FOR IMMEDIATE RELEASE <br />
<br />
WASHINGTON, D.C.—FALEOMAVAEGA PARTICPATES IN PACIFIC ISLANDS FORUM IN VANUATU<br />
<br />
<div style="text-align: justify;">The Chairman of the House Foreign Affairs Subcommittee on Asia, the Pacific and the Global Environment, Eni F.H. Faleomavaega, participated in the 22nd Pacific Islands Forum’s post-forum dialogue on August 6, 2010. In an interview with the Samoa Observer, he described the results of the Forum as well as his views on U.S. policy towards the Pacific Islands. <br />
<br />
“I want to thank the editor-in-chief of the Samoa Observer, Sano Malifa, for allowing me the opportunity to share my views on matters critical to the Pacific region. I also want to thank Mr. Mata’afa Keni Lesa for his time and hard work in conducting the interview,” Faleomavaega said.<br />
<a name='more'></a><br />
<br />
“As I have maintained for more than two decades, U.S. engagement with the Pacific Islands is critical not only for the region but also for U.S. interests. That’s why I am pleased that the United States Agency for International Development will finally reopen offices in the Pacific in both Fiji and Papua New Guinea,” Faleomavaega added.<br />
<br />
“I want to thank Secretary of State Hillary Clinton and the Assistant Secretary of State for Asia and the Pacific, Kurt Campbell, both for ensuring that USAID returns to the region and for enhancing U.S. engagement with Pacific Island nations,” Faleomavaega said.<br />
<br />
The full text of the interview is pasted below.<br />
<br />
<br />
Eni speaks his mind <br />
Tuesday, 10 August 2010 11:02 <br />
by Mata’afa Keni Lesa<br />
<br />
The streets of Apia are deserted. It’s nearly 4pm on Saturday afternoon and knowing that tomorrow is Father’s Day, it’s likely most town dwellers have either returned to the village or Savai’i for the long weekend.<br />
<br />
Not this writer though. An appointment at Apia Central Hotel with a member of the United States of America’s Congress was reason enough to enjoy the relatively traffic-less streets as we sped through to get there on time. “Faleomavaega?” asked the receptionist, who looked like he had been expecting me.<br />
<br />
Yes please. He handed over the phone - which I found totally unnecessary - since Faleomavaega’s voice was clearly audible from the reception area. His room was two steps away.<br />
<br />
“How are you Keni, good to see you again,” he beamed as we walked to a table in the middle of an empty bar and restaurant area. Sporting long pants and a University of Utah sweater, the Congressman opens a CD case.<br />
<br />
“Is the stereo working?” he asked a hotel staff. “Can you play this for us?” <br />
It turned out the music was one of his finest collections of Hawaiian songs.<br />
“I love music,” he tells me. “This how I relax, I like to listen to a few songs and I love Samoan and island music. I take my music everywhere with me.” <br />
<br />
We could’ve kept talking about music. I knew Faleomavaega has one of the finest voices in both Samoas and was quite keen to hear from him. <br />
<br />
But we had more serious things to discuss. The Congressman is in Apia for a night on his way to American Samoa. He attended the Pacific Islands Forum meeting held in Vanuatu, last week.<br />
<br />
“I wanted to come [to the Forum] because of my continued interest on the situation in the region, the situation with Fiji and the latest development on the situation in West Papua,” he tells me.<br />
<br />
He is controversial about his view on Fiji.<br />
<br />
“I’ve been very critical of New Zealand and Australia’s approach to engaging Fiji,” he says. “Of course we all don’t agree with Fiji not having a democratic form of government but I also believe that we have to appreciate and understand the complexities facing Fiji.<br />
<br />
“I’ve always said that. In the course of 20 years, Fiji has had four military coups, one civilian coup and three constitutions. I honestly felt that this is the time for the Pacific nations to pull together and to engage Fiji.” <br />
<br />
New Zealand and Australia’s approach to punish Fiji has caused some ‘bad developments,’ the Congressman points out. <br />
<br />
Faleomavaega and Governor Togiola Tulafono (right) are key people in the territory.<br />
“I respect Prime Minister Tuilaepa’s position. He is certainly entitled to his point of view but I still believe that we should continue to engage in Fiji. The man is down and I don’t think kicking him in the head is going to help the situation in Fiji.” <br />
<br />
But is it anybody’s fault that ‘the man is down,’ the Congressman is asked. <br />
<br />
“I think it is the development that happened in Fiji’s politics,” responds Faleomavaega.<br />
“I think we have to appreciate that Fiji is not like other countries in the islands, we have to understand that Fiji has had a very colonial legacy from the time of the British control. <br />
<br />
“We have to understand that Fiji is not a homogenous society. Some 350,000 Indians now live with some 400,000 Fijians and unfortunately the British just took off in 1970 leaving the poor Fijians and the Indians to fend for themselves and try to figure out their future.<br />
<br />
“In the time of Prime Minister Mara, he was able to work coalitions, work it together with the new system but after his leadership, things kind of became a little unstable and that’s what happened.” <br />
<br />
Faleomavaega says what’s reported in the mainstream media is not necessarily what’s happening in Fiji.<br />
<br />
“One of the things that is really amazing is the way the media played Fiji being under a military administration. You’d think that there are barriers on the roads/streets with police, military army and soldiers all over the place. You don’t see one, not in Nadi not in Suva. And here’s the one thing that is really surprising, the tourism industry in Fiji is going by leaps and bounds.”<br />
<br />
You have been very outspoken on your views to engage Fiji, but if you look at stuff coming from the American embassy in Suva, you seem to be contradicting them? <br />
<br />
“Well I’ve been very public,” he says. “Of course our ambassador is simply following whatever Washington is saying and Washington knows that I have been very public about my views. I was very critical of US foreign policy towards the Pacific region.<br />
<br />
“We don’t have a policy towards PI countries, our policy only includes Australia and New Zealand.<br />
<br />
“And whatever New Zealand and Australia want done, we just simply follow it.<br />
“I totally disagree with that.”<br />
<br />
When Secretary of State, Hillary Clinton visited the Pacific, Faleomavaega says she ignored most Pacific countries.<br />
<br />
“When she announced visiting Australia and Papua New Guinea only, I said well I’m really glad she wanted to come to the Pacific but what about the rest of the island nations. Don’t they count as well?<br />
<br />
“I was very frank about the idea that we now a new foreign policy towards the Pacific called Fly by Diplomacy?”<br />
<br />
China’s growing influence in the region doesn’t seem to bother the Congressman too much. <br />
<br />
“Washington seems to have expressed some concerns about China’s presence in the Pacific,” he admits.<br />
<br />
“I congratulate and commend China for its efforts in helping the Pacific islands nations because what is America doing about it? Nothing.<br />
<br />
“One thing I will say is that I’m glad that finally with the Obama administration, secretary Clinton and Campbell have made this announcement at the Forum that USAID is going to be re-established and the office is going to be based in Fiji and also I think in Port Moresby. For seven years, I’ve been complaining about the fact that we don’t even have USAID presence in the region.” <br />
<br />
The United States should not view China as an adversary, he warns.<br />
<br />
“I look at China not as an adversary but as a partner to work together with the USA in solving some of the global issues that we’re now confronted with,” he says. <br />
<br />
“There is no way that the United Nations and the USA can do anything without China being involved.”<br />
<br />
The Congressman has also been very outspoken about the issue of West Papua.<br />
<br />
“We are very concerned about some of the developments that have come out of West Papua in terms of the Indonesian government and its treatment of the West Papua people.<br />
<br />
“I met with Indonesian leaders who attended the forum on the post dialogue and I’ve been waiting very patiently for how many years now thinking that the implementation of the special autonomy law since 2001. <br />
<br />
“Almost nine years now, it seems to be a very slow process on how the Indonesian government has done this <br />
“I know a new President has just been elected and he’s trying his best under the circumstances but at the same time, the situation in West Papua I believe is something the Obama administration should not neglect or dismiss.”<br />
<br />
Issues in American Samoa are very dear to the Congressman. His facial expression changes from being relaxed to a more serious look when he is asked about the tuna cannery issue – StarKist especially.<br />
<br />
“We’ve had some very interesting developments,” he says. “The last 40 or 60 years, the whole tuna industry, not only globally but even here in American Samoa has changed completely. <br />
<br />
“Some 20 countries now compete for the same market. Right now Thailand is the number one tuna canning country in the world exporting some 360 million dollars worth of canned tuna to the USA, employing well over 20,000 workers.<br />
<br />
He talks about three major canneries in the United States being Chicken of the Sea, Bumble Bee and Star Kist owned by the Don Wong Company out of Korea<br />
<br />
“What I mean by the change of the way tuna has been processed is that for years, the basic operation out of Pago was to buy the whole fish and then the cleaning of the fish –which is very labour intensive business. Approximately 90 per cent of the value of the canned tuna, comes out of the process of cleaning.<br />
<br />
“What’s happened is this American company called Bumble Bee changed its tactic by buying their loins that are being produced out of, Thailand, Fiji where the workers are paid about 70 cents an hour.<br />
<br />
They bring it over and they simply can it in California and sell it, literally almost duty free.<br />
“So by doing that, it puts companies like Star Kist at a disadvantage. That’s why I’m arguing to salvage the only tuna cannery that is willing to stay in Samoa.<br />
<br />
“I’m having a battle with the Bumble bee and other companies like Chicken of the Sea because they are pressuring Star Kist to do the same.<br />
<br />
“The latest development now - if the reports are correct – is that a company called Tri- Marine is in the process of negotiating with the ASG local government for a long term lease agreement on the facility that Chicken of the Sea left.<br />
<br />
“That they are now negotiating with Chicken of the sea for the lease remaining (three years) on what they need to do because I think what the Governor wanted to do was buy the lease from the Chicken of the Sea for $5 million dollars. <br />
<br />
“I said we should sue Chicken of the Sea for leaving us the way they did. As far as I’m concerned, we don’t owe them a penny. <br />
<br />
“The thing that really upset me was the fact that they just stood up and left without even a courtesy of letting us know of the concerns they had. And that really upset me.”<br />
<br />
The tuna industry is important to American Samoa, he says.<br />
<br />
“That’s why I proposed this bill called ASPIRE. The problem is that the other two canneries, Bumble Bee and Chicken of the Sea objected strongly against what I was trying to do on some sense of balance to help a company like StarKist [and keep 2000 jobs in American Samoa].”<br />
<br />
There is potential for StarKist and other companies to set up shop in (Western) Samoa.<br />
<br />
“I encouraged Star Kist to look to Western Samoa. There is also another canning company I encouraged to come to W. Samoa to set up shop because this company has the capacity. Not only can they can and process tuna, but they can also process vegetables<br />
And things where there is tremendous potential here. <br />
<br />
Western Samoa has got more land capacity to grow crops, agricultural production things that can be canned not just tuna but canned vegetables and fruits.” <br />
Faleomavaega suspects StarKist plans to establish a loining plant here. <br />
<br />
“It would provide jobs for our people here to process the tuna,” he says. “Since so many of our people (working in American Samoa) are from W. Samoa - I would say 70 to 80 per cent of the workers – the plant will help them tremendously.<br />
<br />
The cannery issue though is not the only one troubling the territory. The economic prospects for the future are not promising.<br />
<br />
“From last year since Chicken of the Sea left, I don’t know what long term economic development plans is in place,” the Congressman says.<br />
<br />
“All I’m trying to do is to salvage, to cut the bleeding of our economy in such a way by bringing in some more federal aid. <br />
<br />
“But even if I do this, it may be good for the next 10 months.” <br />
The absence for forward plans worries Faleomavaega.<br />
<br />
“What I did was 15 years ago, I said don’t depend too much on tuna industry because the time is going to come when they are not going to be around and we better prepare for this. Have a plan B in place. <br />
<br />
“D-Day did come and what happened was that there was no plan. So that’s what really concerns me. I think we can really pull out of this and we just have to tighten our belt. <br />
<br />
“Two things are most paramount in any government, transparency and accountability. <br />
<br />
“I think these are the two fundamental issues that we have to work towards. And then also with a proposed long term economic development plan so that we could all pitch in and work.” <br />
<br />
The Constitutional Convention held recently brought to the fore some critical issues.<br />
“I was selected to be a member of the convention through my village of Leone. There were proposed changes in the constitution there were some very controversial ones too,” he says. <br />
<br />
“I think one of the serious issues or questions that was never really resolved in the Constitutional Convention was the apportionment of the members to the senator as well as the house.<br />
<br />
“The other controversial issue was the Governor offering a proposal to the extent that Am Samoa will have the right to refuse to apply any US law (federal law) that the US passes to the territory. <br />
<br />
“The question of political status was never clear. I thought we were going to debate the issue but we never did. The other problem too was that we had this political status report that was issued four years ago cost $1.4 million and we hardly used it from the constitutional convention the organising committee prepared the documents, I think they only used four provisions of the recommendations of this political status.”<br />
<br />
The recent shooting in American Samoa where a police officer was killed outside the Court house should be a wake up call.<br />
<br />
“It came about as a surprise but I say why should we be surprised?” asks Faleomavaega.<br />
<br />
“There seems to be a lot of connection with the drug trafficking and I think this is something our leaders have to take some stronger action.<br />
<br />
“What happened here was that the lady that was indicted is the mother so when you look at things like this, it hits right at the heart of our Samoan culture<br />
“Our police officers don’t carry handguns simply because it only encourages criminal elements.” <br />
<br />
The drug trade is deadly business, he points out. In Mexico for example, at least 20,000 killed are killed every year as a result of drug trafficking.<br />
<br />
“There are serious implications about the presence of drugs,” says Faleomavaega. <br />
<br />
“My question is; are our local law enforcement capable, do we have the sufficient resources to counter this?<br />
<br />
“People say they are shocked [by the shooting] and I say this tells you something about the drug trafficking that’s going on in Samoa. <br />
<br />
“What this man did was to preserve the honour of his mother in a very difficult situation so now we have to make some very serious decisions.<br />
<br />
“Are we going to arm our officers and do we have enough resources to put down the trouble with drug trafficking.” <br />
<br />
Asked if he supports the death penalty against the alleged offender, the Congressman says it’s difficult to say when the hearing is pending.<br />
<br />
Two years after the Obama administration, Faleomavaega is pleased with the progress being made by the new President.<br />
<br />
“He has brought a lot of credibility, a sense of willingness to engage, both countries that are adversaries and all those countries that allies,” he says.<br />
<br />
“I think he has also tried to appeal to Muslim countries and to those who are believers of the Muslim religion that they should not look at America as an enemy. The speech he gave in Cairo, I believe was very telling in terms of how he felt about Muslim issues. <br />
<br />
“When he took office, our economic situation was really going down the tubes, very difficult times where he has had to make some very difficult decisions.<br />
<br />
“Today, while our economy is levelling, the jobs have been very difficult to come through in this situation. <br />
<br />
“The American people, I think what our president and even the democrats are saying is that we must remember what condition this country was in before president Obama came in.”<br />
<br />
As the first coloured President, Faleomavaega says there is still that stigma in America.<br />
<br />
“A report I read somewhere says that that it’s 400 times the efforts made to assassinate this president than any other president. <br />
<br />
“Obama is 49 years old, he’s holding up very well, personality wise. He is not like the others, very different, very methodical and very thorough in his doing.”<br />
<br />
Obama’s election typifies the freedom available in the United States.<br />
<br />
“Only in America can you have someone whose father is from Kenya and whose mother is a white woman from Kansas to marry then his father leaves him when he is only two years old and he was raised by his white mother and white grandparents. He was raised in Hawaii in which he was never exposed to the race issues. <br />
<br />
“I say it with a sense of pride about the uniqueness of the American democracy.”</div><br />
<br />
Source: www.house.govWest Papua National Coalition for Liberationhttp://www.blogger.com/profile/06693543774685811248noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8625782454224272525.post-62304384209575168212010-09-12T06:54:00.000-07:002010-09-12T10:43:04.355-07:00West Papuan activist arrested<span class="story">16-Sep-2009 09:43 AM</span><br />
<br />
<div style="text-align: justify;"><span class="story">A peaceful resolution to West Papua’s long-standing conflict with Indonesia has suffered a serious set-back with the arrest by Indonesian authorities of leading pro-peace activist Jonah Wenda.<br />
<br />
Mr Wenda was detained in Sele District, Sorong Regency, in the western part of West Papua, on 6 September, and was formally arrested on 11 September on the grounds of being investigated for subversion (makar) at Papua Regional Police (POLDA) in Jayapura, Papua.<br />
</span><br />
<a name='more'></a><span class="story"> Mr Wenda is a spokesperson for the military wing of the West Papua liberation movement, the West Papua National Liberation Army (TPN-PB, or Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, formerly known as TPN/OPM).<br />
<br />
However, despite working for peace, Mr Wenda is now being held pending being charged with undermining the Security of the State (subversion). <br />
<br />
Australian-based spokesperson for the WPPWG (West Papua Peace Working Group, formerly known as West Papua Peace Task Force), Ms Paula Makabory (footnote 1) , described the arrest of Mr Wenda as a serious set-back to finding a peaceful resolution to the continuing troubles in West Papua.<br />
<br />
She said: ‘Mr Wenda has been working for the past three years with the West Papua Peace Working group to bring about a cessation of hostilities between the forces of the Republic of Indonesian and the indigenous people of West Papua’.<br />
<br />
Paula Makabory said: ‘To this end, the West Papua Peace Working Group and Jonah Wenda have facilitated the formation of unified West Papuan political and civil society umbrella organisation called the West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL).<br />
<br />
“The WPNCL, which includes representatives of the TPN-PB, has expressly sought to commence peaceful dialogue with the Indonesian President and the Republic of Indonesian over issues of the political control and administration of West Papua as a remedy to the impacts of Indonesian Government policies on the West Papuan people.<br />
<br />
“Jonah Wenda has been acting for past two years as ‘media spokesperson’ for the TPN-PB in West Papua. In this role he has meet with the TPN-PB military commanders throughout West Papua to gain support for peaceful negotiation with the Republic of Indonesia. <br />
<br />
“Jonah Wenda plays an important part of the movement to unite West Papuan resistance groups and support them to pursue a strategy of non-violent political change.”<br />
<br />
The TPN-PB (or as the TPN/OPM) has been fighting a war of succession in West Papua since Indonesia took control of the territory in 1963.<br />
<br />
West Papuan grievances include, disputing the way the territory was incorporated into the Republic of Indonesia during the 1960s, traditional land rights and resource rights and control; widespread killings, human rights violations and abuse by the security forces; unregulated migration; impacts of large scale resource exploitation particularly mining, logging and plantation establishment; economic disadvantage through a development and civil policy that does not benefit indigenous land owners; environmental destruction; political repression, institutional racism and discrimination.<br />
<br />
After East Timor achieved independence in 1999 and the conflict in Aceh was resolved through an international peace accord in 2005, West Papua remains Indonesia’s largest unresolved territorial dispute.</span><span class="story"> </span></div><br />
Source: www.fijidailypost.comWest Papua National Coalition for Liberationhttp://www.blogger.com/profile/06693543774685811248noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8625782454224272525.post-82866534830134470842010-09-12T06:47:00.000-07:002010-09-12T10:39:13.766-07:00Australia West Papua Association Newsletter April<div class="content"><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><b>No. 90 April 2008<br />
Australia West Papua Association (Sydney)<br />
PO Box 28, Spit Junction, NSW 2088</b></div><div style="text-align: justify;"><br />
AWPA welcomes articles for the newsletter on any issue in relation to West Papua. The reports in the newsletter are from the various email conferences on West Papua. AWPA appreciates any donations of support to help in its campaign work. Past newsletters can be found at <a href="http://www.zulenet.com/awpa/" title="www.zulenet.com/awpa/">www.zulenet.com/awpa/</a>. West Papua National Coalition for Liberation meeting Representatives from a number of West Papuan political organisations and civil society groups met in Port Vila, Vanuatu at the beginning of April 2008 for a major meeting of the West Papua National Coalition for Liberation.</div><div style="text-align: justify;"><a name='more'></a><br />
<br />
While in Vanuatu the delegates met with the Prime Minister of Vanuatu Ham Lini and the Minister for Foreign Affairs, the Hon. George A. Wells. The Foreign Minister assured the delegates that he planned to raise the issue of the West Papuan struggle for self-determination at the Melanesian Spearhead Groups (MSG) leaders’ summit in May 200S.</div><div style="text-align: justify;"><br />
The Foreign Minister also said his wish was to see West Papua ultimately given Observer Status at the MSG and at the Pacific Islands Forum. The West Papuan delegates also visited the Vanuatu Parliament where President Kalkot Mataskelekele said the struggle for West Papuan freedom is always in the hearts of the people of Vanuatu.</div><div style="text-align: justify;"><br />
The spokesman for the Vanuatu-based West Papuan People’s Representative Office, John Ondawame said the meeting was to organise a unified leaderships and start a fresh diplomatic struggle for self-determination for the West Papuan people.</div><div style="text-align: justify;"><br />
Vanuatu is the only country in the world where everybody knows about West Papua and supports the right of the people of West Papua to self-determination. A courageous people, a courageous country.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div></div><div style="text-align: justify;"><b>Activists rounded up across Indonesia’s Papua province over March demonstrations</b><br />
RNZI 14 April, 2008 UTC</div><div style="text-align: justify;"><br />
An activist for the Free West Papua Movement says Indonesian police continue to round up Papuans linked to a series of demonstrations against Special Autonomy status last month.</div><div style="text-align: justify;"><br />
Nick Chesterfield says at least 70 Papuans have been detained for their involvement in the demonstrations in several main towns of Papua and West Papua provinces. In Manokwari, eleven activists are being held on charges of rebellion and subversion, for raising the outlawed Morning Star Flag during their peaceful rally. Mr Chesterfield is concerned for the safety of the activists who he calls political prisoners. He says contrary to Indonesian law, the detainees are being treated not as political prisoners but as common criminals, in appalling conditions.</div><div style="text-align: justify;"><br />
“And the people being rounded up are obviously the people who’ve been involved in these demonstrations or, in the police view, may be involved. Quite regularly families and extended families of activists have been targetted as well. But we have to remember that this is ongoing, this is always the condition in West Papua. The only difference now is that there’s international attention on what’s happening”, said Nick Chesterfield.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><b>Time to right the great Melanesian wrong</b><br />
<a href="http://solomonstarnews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=991&change=103&changeown=87&Itemid=45" title="http://solomonstarnews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=991&change=103&changeown=87&Itemid=45">http://solomonstarnews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=991...</a><br />
Solomon Star Viewpoint Editorial April 14, 2008</div><div style="text-align: justify;"><br />
FINALLY, hope for the forgotten Melanesians. And a chance for Prime Minister Derek Sikua and this country to try to help right one of the great wrongs of Melanesia.</div><div style="text-align: justify;"><br />
It comes with Vanuatu’s move to push the cause of the Indonesian-ruled West Papuans at next month’s Melanesian Spearhead Group meeting. This is being held in the Vanuatu capital, Port Vila. Vanuatu Foreign Minister George Wells promised support after the West Papua National Coalition of Liberation met in Port Vila the other day. Vanuatu wants the West Papuans to be given observer status within the Melanesian Spearhead Group. It would link them with Papua New Guinea, Solomon Islands, Vanuatu, Fiji and the Kanaks of New Caledonia.</div><div style="text-align: justify;"><br />
Dr Sikua should support this Vanuatu move despite all the behind-the-scenes pressures he will now come under not to. For the Indonesians have no more right to occupy West Papua than they did East Timor. Indonesia’s mistreatment of the Papuans and exploitation of West Papua’s rich resources are well documented.</div><div style="text-align: justify;"><br />
Just the other day, for instance, TV viewers in Honiara saw a graphic Australia Network documentary telling of the spreading of HIV/AIDS amongst the Papuan population. There were suggestions this is part of a strategy to weaken the Papuans and strengthen the position of Asian Indonesians being moved into Papua. So let’s never forget the following despite all the huff and puff from Jakarta. Indonesia’s occupation of West Papua has no credibility. It was only allowed to happen because it suited American Government interests during the Cold War.</div><div style="text-align: justify;"><br />
More recently Australian and Papua New Guinean governments have largely kept West Papua off the Pacific Islands Forum agenda. They have thwarted efforts to get the Forum to address the issue of West Papuan self determination.</div><div style="text-align: justify;"><br />
Canberra does this because it worries about maintaining Australia’s own relationships with its massive and sensitive neighbour to its north. To appease Jakarta, Canberra pragmatically turns a blind eye to the rights of the West Papuans. This has been especially important to Canberra since the fallout with Jakarta over East Timor. In Port Moresby, there is personal sympathy for their fellow Melanesians across the border in the west. But Papua New Guinea governments also fear provoking any confrontation with the Indonesians. They are especially wary of the powerful Indonesian military who hold such sway in West Papua and benefit so much from the occupation there. There are also some in Papua New Guinea who see benefits, perhaps personal, in snuggling up to the Indonesians. Vanuatu alone has long supported the West Papuan cause. It has been prepared to stand up to all the pressure over this. Not just from the Indonesians but also from Canberra and Port Moresby.</div><div style="text-align: justify;"><br />
The West Papua National Coalition of Liberation is said to bring together 28 pro-independence groups. Its vice chairman, Dr John Ondawame, told Radio Australia after they met in Port Vila that there are now signs of support from Fiji and Solomon Islands too. Let’s hope this finally translates into a true Melanesian effort to right one of the great wrongs of this part of the world. And Solomon Islands joins Vanuatu in leading this effort. Granting the West Papuans observer status in the Melanesian Spearhead Group is an important first step.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><b>RI, Aussie exploring cooperation in building joint patrol boats</b><br />
ANTARA News 03/28/08 00:58</div><div style="text-align: justify;"><br />
Brisbane (ANTARA News) - Defense Minister Juwono Sudarsono said Indonesia and Australia were exploring a cooperation in building joint patrol boats, and if the funding is adequate, the construction work could be carried out at PT PAL Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br />
"We are currently exploring cooperation in building joint patrol boats. We are still discussing the technical, joint funding and marketing aspect of the project", he told ANTARA News on the results of the meeting with Australian Defense Minister Joel Fitzgibon in Canberra, on Thursday. Minister Juwono said he and his Australian counterpart Joel Fitzgibbon discussed mutually beneficial cooperation in the defense industry, including the construction of joint patrol boats.</div><div style="text-align: justify;"><br />
PT. PAL Indonesia will be the place for the construction of joint patrol boats if the funding is adequate. "So far no target has been set, because everything is still in stage of technical certification exploration," he said. The joint patrol boats are not only for Indonesia and Australia, but for other neighboring countries in the West Pacific region, he said. In this context, Juwono said to staff personnel of his office had visited the facilities of the Australian defense industry.</div><div style="text-align: justify;"><br />
Touching on cooperation between two countries' armed forces in handling disasters and in providing humanitarian aid, Juwono said he and Joel agreed to further develop the existing cooperation established in the wake of the tsunamis and earthquakes in Aceh and Nias in 2004 and 2005.</div><div style="text-align: justify;"><br />
What has come up as the main point of Indonesia include mobility of the boats on the surface, cargo airplanes, medical supplies, rubber boats, field hospitals and other emergency needs, he said. Australia may grant Hercules C-130 cargo aircraft to Indonesia if that country had already received type H Hercules aircraft, but type J Hercules are also needed now, Juwono said.(*)</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><b>West Papua National Coalition for Liberation settles new leadership</b><br />
RNZI April 08, 2008</div><div style="text-align: justify;"><br />
A summit of Papuan leaders and NGOs underway in Vanuatu has settled on a new unified leadership for their self-determination efforts.</div><div style="text-align: justify;"><br />
Representatives from 28 Papuan political groups and NGOs have been in Port Vila under the umbrella of the recently-established West Papua National Coalition for Liberation.</div><div style="text-align: justify;"><br />
The Liberation has voted Rex Rumakiek of the Free Papua Movement, or OPM, its Secretary-General, and hopes its new international drive for discussion on Papua will be helped by a unified structure. The Vanuatu-based West Papuan People’s Representative spokesman Dr John Ondawame admits that differing approaches of the various groups have not helped the Papuan cause in the past. "We’re trying to sort out the differences between ourselves and we would like to send our case to the world. That’s why we want a new leadership with a clear political programme and leadership". Dr John Ondawame says the upcoming Melanesian Spearhead Group leaders summit in Vila represents the best chance yet to get observer status for West Papuans at the MSG.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><b>RI, Australia exploring defense industry cooperation</b><br />
ANTARA 03/27/08</div><div style="text-align: justify;"><br />
Brisbane (ANTARA News) - Indonesian Minister of Defense Juwono Sudarsono and his Australian counterpart Joel Fitzgibbon in Canberra on Thursday discussed opportunities for mutually beneficial defense industry cooperation. The two ministers also discussed ways of supporting capacity building through cooperation in science and technology development projects, according to the Indonesian Embassy in Canberra on Thursday. In their meeting which was held at the Explorer Room of the Parliament building in Canberra, the two defense ministers also agreed to encourage their armed forces` commanders to continue building common understanding on defense relations to further advance relations already existing so far.</div><div style="text-align: justify;"><br />
Australian Defense Minister Joel Fitzgibbon said in a press statement following the meeting that priority in building common understanding on defense relations in the future would be given to "defense engagement". The defense engagement included military exercise, post-graduate education, exchanges of visits and studies, surveillance and maritime exercise and patrols. He said that the common understanding would be built based on the Lombok Treaty on security cooperation to reflect the two countries` increasingly stronger relations. Cooperations already existed and new initiatives would be carried out and coordinated through Indonesia-Australia defense strategic dialogs, he added. The Australian minister said that he and Juwono would also continue to encourage various initiatives on peacekeeping forces through both countries` peacekeeping forces training centers.(*)</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><b>West Papua: Indonesia's continuing shame<br />
http://www.crikey.com.au/</b></div><div style="text-align: justify;"><br />
By Damien Kingsbury, Associate Head (Research) of the School of International and Political Studies at Deakin University and author of "The Politics of Indonesia".</div><div style="text-align: justify;"><br />
Entering its tenth year since the fall of the authoritarian President Suharto, Indonesia has progressed towards consolidating its democratic system, respecting rule of law and resolving ethnic grievances. Notably, after a couple of false starts, the direct election of President Susilo Bambang Yudhoyono helped consolidate Indonesia's reform process.</div><div style="text-align: justify;"><br />
Yet despite this progress, Indonesia retains a blot on its democratic and human rights record; that of West Papua. There was some hope after 2001 that Indonesia's process of political and economic decentralization would allow West Papua a degree of genuine autonomy. On paper, the "special autonomy" package offered to West Papua, and Indonesia's other formerly troubled province of Aceh, looked to address many outstanding issues. Yet as has since been noted by many observers, West Papua's "special autonomy" status has been methodically undermined until it has become next to meaningless.</div><div style="text-align: justify;"><br />
In particular, dividing the province into three provinces, later ratified by Indonesia's constitutional court as two, destroyed much of the substance of its autonomy package. A proposal to create even further provinces even further diminishes the original "special autonomy" package. Meanwhile, since the redeployment of troops following Aceh's successfully negotiated peace settlement, West Papua has seen a significant build-up of soldiers and paramilitary police. The human rights situation, while not at record bad levels, has consequently deteriorated. Underlying West Papua's problems with Jakarta has been the means by which the territory was incorporated into the state in 1968. In this, a little over one thousand hand-picked village leaders were compelled to ratify West Papua's forced incorporation into Indonesia in 1963. This process was sanctioned by the UN, but has since been discredited. West Papua was not only constructed by many Indonesian leaders as central to completing their nationalist project, but the wealth it generates has since underpinned Indonesia's economy.</div><div style="text-align: justify;"><br />
As a largely self-funded institution, Indonesia's military, the TNI, also has a major economic stake in West Papua, and for both reasons is profoundly opposed to its separation. Yet for a wealthy province, most West Papuans are poor, have abysmally low levels of education, health care and other development indicators. And, as Melanesians, West Papuans are looked upon by Malay Indonesians with attitudes ranging from pity to contempt. Many Indonesians, in particular in the military, regard West Papuans as being less than fully human, which has exacerbated human rights abuses.</div><div style="text-align: justify;"><br />
Following the Aceh peace agreement which has seen that province prosper in peace over the past two years, many West Papuan political leaders hoped for a similar resolution. In order to achieve this, last year the province's disparate political groups, including the Free Papua Organisation (OPM), came together under an umbrella organization, the West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL).</div><div style="text-align: justify;"><br />
The word "liberation" in the WPNCL's title refers to freeing West Papuans from oppression, not necessarily separating from Indonesia. However, to date, President Yudhoyono has refused to talk with the WPNCL, at least under international mediation, perhaps fearing political backlash from the often fractious and self-serving politics of Jakarta. Yet following from Aceh's relative success, such a process might offer a means of resolving Indonesia's outstanding separatist issue while significantly improving the lives of a people who have been treated as second class citizens. From an international perspective, such a resolution would remove a significant impediment from relations with Indonesia, particularly with Australia and the United States.</div><div style="text-align: justify;"><br />
The West Papua issue retains the potential to destabilize bilateral relations, especially in Australia was faced with accepting another boat-load of West Papuan asylum seekers. Last year's Lombok Treaty does not trump Australia's international and humanitarian obligations to legitimate refugees, and the West Papuan issue continues to come up with members of the US Congress. It is in Indonesia's interests, and those of its friends, to see the West Papua problem disappear. This cannot happen by sweeping it under the carpet, as with East Timor until the fateful referendum of 1999.</div><div style="text-align: justify;"><br />
Rather, the problem of West Papua will only disappear when the government of Indonesia decides to seriously address the myriad issues that have bedeviled the territory. The international community has a role in monitoring events in West Papua, at least as best it can given the continuing restrictions on travel there. And the international community might, as with Aceh, have a role in mediating and overseeing the implementation of any future agreement. In this, Indonesia can build on its success in Aceh, which brought the government international accolades including Nobel Peace Prize nominations. The question really is, though, whether Indonesia is still serious about reform, or whether the gains of democratization will again be allowed to slip between it political fingers.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><b>West Papuans Charged With Rebellion Subject To Ill-treatment In Prison</b><br />
Manukoreri, West Papua, Friday April 11 2008 - As Indonesian security forces intensify a West Papua-wide crackdown and round up of up to 100 peaceful demonstrators, serious concerns are held for the safety of all West Papuan peace activists and flag raisers currently being held in inhuman conditions by the Indonesian police, particularly those in POLRES Manokwari, held on charges of rebellion and subversion.<br />
<a href="http://www.scoop.co.nz/stories/WO0804/S00144.htm" title="http://www.scoop.co.nz/stories/WO0804/S00144.htm">http://www.scoop.co.nz/stories/WO0804/S00144.htm</a></div><br />
Source: www.asia-pacific-action.org </div>West Papua National Coalition for Liberationhttp://www.blogger.com/profile/06693543774685811248noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8625782454224272525.post-2372980381286613082010-09-12T06:36:00.000-07:002010-09-12T10:34:32.255-07:00OTONOMI DAERAH PAPUA BARAT (1-5), KOMPAS<div style="color: blue; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b>OTONOMI DAERAH PAPUA BARAT (1)</b></div><br />
<b>Sekadar Menabur Ikan di Kepala Burung</b><br />
<div style="text-align: justify;">Sumber:<a href="http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/02/23/03030650/sekadar.menabur.ikan.di.kepala.burung" target="_blank">http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/02/23/03030650/sekadar.menabur.ikan.di.kepala.burung</a></div><div></div><div style="text-align: justify;">Selasa, 23 Februari 2010 | 03:03 WIB</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><b>Oleh Edna</b> <b>C Pattisina dan Ichwan Susanto</b></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Mendarat di Bandar Udara Rendani, Manokwari, ibu kota Provinsi Papua Barat, kami langsung disambut jalan lebar dan mulus. Aroma pembangunan terasa kental. Di sekeliling perbukitan Sowi kini ditumbuhi bangunan beton yang menjejali areal hutan itu. Ibu kota di Kepala Burung itu tampak menggeliat. Edna C Pattisina dan Ichwan Susanto.</div><div style="text-align: justify;"><a name='more'></a><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Masuk ke dalam kota, tidak hanya bank-bank nasional, seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank BNI, yang gagah berdiri; jaringan hotel internasional, seperti Swiss Bellhotel, pun terlihat mentereng. Plang berukuran besar restoran siap saji Kentucky Fried Chicken langsung menarik perhatian.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Julius Lois, Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia Provinsi Papua Barat Bidang Sarana, Prasarana, dan Real Estate, menyatakan, tiga tahun belakangan ini, Papua Barat berkembang pesat. Pembangunan infrastruktur sebagai sarana penting untuk akses ke wilayah-wilayah terpencil menjadi prioritas.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Hal itu, di antaranya, terlihat dari peningkatan jumlah kendaraan. Pada 2008, di Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat ada 58.012 kendaraan, 47.735 di antaranya adalah motor. ”Salah satu showroom motor bercerita, mereka bisa jual 200 motor per bulan. Padahal, ada lima showroom di kota Manokwari,” kata Julius.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Pembangunan infrastruktur memang cukup besar. Berdasarkan data dari BPS, pada 2008, panjang jalan di Papua Barat mencapai 5.400 kilometer. Angka ini merupakan kenaikan sebesar 280 persen dibandingkan 2005 saat panjang jalan baru mencapai 1.950 kilometer.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Pemikiran bahwa pembukaan jalan darat menjadi prioritas karena akan menyelesaikan masalah keterisolasian rakyat Papua di pedalaman menjadi salah satu misi utama sejak otonomi khusus efektif diaplikasikan pada 2002 di seluruh tanah Papua. Setelah Papua Barat resmi mendapatkan status otonomi khusus 2008, hal itu tetap menjadi prioritas.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Gubernur Papua Barat Abraham Atururi menyampaikan hal itu saat presentasi di depan Badan Anggaran DPR, Kamis (11/2). Salah satu terobosan yang dilakukan pada 2009 adalah membuka jalan darat antara Manokwari dan Sorong yang membentang sejauh 600 km atau setara dengan Semarang-Jakarta.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Sampai di sini kita bisa optimistis, pembangunan infrastruktur di Papua Barat tampaknya berjalan meyakinkan. Dana sebesar Rp 21,443 triliun, yang merupakan dana otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat sepanjang 2002-2008, agaknya menjadi modal efektif untuk menggelar pelayanan bagi masyarakat. Begitu juga dengan dana otsus untuk Papua Barat tahun 2009 sebesar Rp 1,118 triliun ditambah alokasi khusus Rp 600 miliar khusus untuk infrastruktur.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><b>Nasib warga asli</b></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Sayang, ketika kita melangkah sedikit lebih dalam lagi, kenyataan tidak semulus permukaan jalan tadi. Keberpihakan terhadap orang asli Papua di instansi nonpemerintah masih tampak kurang. Lihat saja, ketika kami memasuki Bank Mandiri dan BRI, sekilas hampir tidak tampak kasir beretnis Papua. Di Pasar Wosi, yang merupakan pasar tradisional, mama-mama menggelar hasil bumi dari ladangnya dua hari sekali di jalan dengan beralas karung plastik. Adapun kios-kios dikuasai pedagang dari luar.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Yusnidar, pedagang asal Makassar, mengaku sudah empat tahun menyewa kios dari warga Papua seharga Rp 400.000 per bulan. Dari hasil penjualan bahan-bahan pokok, ia mengantongi modal untuk kembali ke Makassar dan membuka bisnis baru di sana. Cara Yusnidar berdagang sederhana. Dari agen yang juga berasal dari Surabaya atau Makassar, Yusnidar membeli bawang merah dan bawang putih seharga Rp 15.000 per kilogram. Ia menjualnya lagi di pasar dengan harga Rp 22.000.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Kiki, orang Solo yang sejak usia 2 tahun ada di Papua ikut orangtua bertransmigrasi, menjual 36 telur ayam yang dibelinya dari Surabaya seharga Rp 36.000. Harga itu pernah melonjak sampai Rp 60.000 gara-gara kapal putih, sebutan untuk kapal Pelni berkapasitas 2.000-3.000 penumpang, tidak bersandar karena naik dok.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Kadir, pria Bugis yang ikut kakaknya ke Manokwari, sudah tiga tahun berjualan ayam potong. Ia menjual ayam dari Surabaya seharga Rp 30.000 per ekor, sementara harga ayam dari Manokwari yang banyak diternakkan warga transmigran harganya Rp 50.000 karena harga pakan ternak yang mahal.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Bandingkan dengan Benediktila Kocu, warga suku Ayamaru Sorong, yang seminggu tiga hari menjual hasil ladangnya di pasar. Setiap hari berjualan dari pukul 06.00 hingga sore hari, ia bisa mendapatkan uang Rp 150.000-Rp 200.000. Barang-barang yang ia jual berupa setumpuk duku atau seukuran satu tangkup tangan yang dijualnya Rp 10.000 setumpuk, sepuluh kacang panjang yang diikat seharga Rp 3.000 per ikat, serta sirih yang dijual dengan harga Rp 2.000-Rp 10.000 per tumpuk. Pada hari-hari lain, Benekdiktila berladang di kawasan Sowi yang berjarak sekitar 6 km dari Manokwari. Walau sudah lebih dari 30 tahun berladang, baru beberapa tahun terakhir ini Benediktila menjual dagangannya ke pasar.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Budaya barter dan pola memungut masyarakat asli Papua ini harus berhadapan dengan arus kapitalisme yang terlatih. Warga Papua asli masih gagap dalam logika dagang. Bagi mereka, hasil hari ini adalah untuk hari ini. Kalau dulu tukar-menukar dilakukan langsung, kini ada mata uang sebagai alat tukar antara. Namun, jangan dulu bicara soal persaingan, inventory, perhitungan untung rugi, atau tindakan memupuk modal. ”Mereka tidak biasa dengan persaingan,” kata Julius Lois.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Julius Lois menangkap insting ekonomi masyarakat asli Papua belum kuat. Dalam segi bisnis konstruksi yang pada awal tulisan disebutkan tengah meningkat pesat, misalnya, kontraktor-kontraktor besar justru berasal dari luar Papua. Pengalaman Julius, yang juga seorang pengusaha kontraktor, secanggih-canggihnya pengusaha konstruksi Papua hanya bisa melakukan perbaikan saluran. Itu pun dengan pengawasan dan pelatihan yang terus-menerus.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Beberapa usaha pernah dilakukan, seperti pendampingan yang disertai pemberian modal usaha, seperti yang pernah dilakukan Universitas Papua dan Organisasi Buruh Internasional (ILO). Menurut Julius, pernah diadakan proyek pendampingan bagi warga Papua asli yang berjualan es buah atau berdagang pinang. Namun, jumlahnya tentu tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah penduduk Papua Barat yang 702.000 orang.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Untuk itu, ia melihat perlunya tindakan afirmatif, seperti edukasi yang dilakukan oleh para pengusaha untuk mendidik warga Papua. Banyak potensi yang belum digali, seperti peternakan sapi dan ayam, bahkan bebek yang masih minim peminatnya di Papua Barat.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Masalah mentalitas pada masyarakat dengan pola ekonomi yang pragmatis ini tidak hanya berakibat pada kemampuan kompetisi bisnis yang rendah. Bahkan, dana otsus disambut masyarakat sebagai ikan yang harus dihabiskan, bukan kail untuk dipergunakan mencari ikan lagi dan lagi.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Ketua Dewan Adat Papua Manokwari Barnabas Mandacan, saat ditanya soal pelaksanaan otonomi khusus, menekankan pemerataan dan penambahan pembagian dana tunai kepada masyarakat lewat program Rencana Strategis Pengembangan Kampung (Respek). Pada 2009, program ini membagikan Rp 100 juta ke setiap kampung. Masyarakat mengharapkan pembagian ini sampai ke tangan mereka secara tunai.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Walaupun dana itu ujung- ujungnya untuk konsumsi semata, Gubernur Atururi menganggap program itu krusial. ”Kalau tidak, orang-orang Papua bilang, RI tidak pernah berikan dana ke masyarakat kampung,” kata Abraham Atururi di Badan Anggaran DPR.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Masalahnya, dana otsus triliunan rupiah ini bukan dana abadi. Lima belas tahun lagi alokasinya akan berkurang dan berkurang terus hingga nol. Kalau sudah tak ada lagi dana otonomi khusus, sementara pembangunan belum berpihak kepada orang asli Papua, selanjutnya ada iming-iming apa lagi?</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><b style="color: blue; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">OTONOMI DAERAH PAPUA BARAT (2)</b> </div><br />
<b>Otonomi Khusus Belum Berasa </b><br />
<div style="text-align: justify;">Sumber:<a href="http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/02/24/03153063/otonomi.khusus.belum.berasa" target="_blank">http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/02/24/03153063/otonomi.khusus.belum.berasa</a>.</div><div></div><div style="text-align: justify;"><b>Rabu, 24 Februari 2010 | 03:15 WIB</b></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><b>Oleh</b> <b>Edna C Pattisina dan Ichwan Susanto</b></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Apa arti dana otonomi khusus bagi masyarakat? ”Tarada. Otsus datang hanya untuk orang-orang besar,” kata James Likman, warga Kampung Susweni, Distrik Manokwari Timur, Papua Barat. </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Sudah hampir 10 tahun kata otonomi khusus (otsus) hanya menjadi retorika bagi masyarakat di kampung James. Tak ada yang berubah. Warga Kampung Susweni tetap harus berjalan turun-naik lembah untuk mengambil air.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Setiap tahun, setiap dana otsus datang, lagi-lagi hanya mendapat janji, air akan langsung mengalir ke rumah mereka. Realisasinya tak kunjung datang. Katanya, instalasi pipa sedang dibangun atau pompanya masih belum cocok. Otsus identik dengan janji kosong. Sama kosongnya dengan gedung puskesmas pembantu Kampung Susweni yang sejak dibangun dua tahun lalu tidak pernah ada petugasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">James tak seorang diri. Hampir semua masyarakat Papua Barat yang tak punya akses terhadap birokrasi akan menjawab dengan cerita yang lebih kurang sama. Novel Mandacan, warga Manokwari, menyatakan, ”Kenapa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tangkap pejabat Papua yang korupsi yang rumahnya sampai lewat tiang listrik, mobil banyak, handphone sampai 10 di kantong.”</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Yuliana Kapisa, penjual pinang di pasar, mengatakan, ”Otsus sudah diambil bos-bos. Sekarang sudah ada kemajuan hanya orang-orang yang duduk di kursi tinggi.”</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Berkuasanya putra daerah sebagai birokrat di Papua, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Papua, rupanya tidak langsung berakibat pada kesejahteraan masyarakat. Padahal, saat ini sekitar 85 persen jabatan eksekutif dan politis dipegang orang Papua asli. Sayangnya, kinerja mereka belum optimal, minimal dari kehadiran.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Seperti pengamatan Kompas, 29 Januari lalu di Kantor Gubernur Papua Barat, saat apel pagi, komandan apel mempertanyakan kehadiran peserta yang hanya 15 persen. Setelah apel, jangan terlalu banyak berharap untuk menemukan karyawan bekerja walaupun absen terisi penuh. Kantor kosong.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">”Belajar dari pengalaman, bukan hanya perlu orang Papua, tetapi juga pemimpin yang bermoral, mempunyai kemampuan, dan kecakapan,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Yan Christian Warinussy.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Uang yang datang memang banyak. Pada 2002-2008, ada dana otsus Rp 21,443 triliun untuk Papua dan Rp 1,118 triliun untuk Papua Barat pada 2009. Ini belum termasuk dana lain sehingga total alokasi APBN bagi Papua Barat pada 2010 mencapai Rp 8,086 triliun. Kepada masyarakat, terutama di kampung, ada program pembagian uang Rp 100 juta untuk setiap kampung. Namun, rasa keadilan masyarakat berbicara lain saat melihat pejabat yang lebih sering ada di Jakarta, rumah mentereng yang baru dibangun, serta gaya hidup yang tiba-tiba melonjak.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Wakil Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Itjie, misalnya, mengakui mendesain dan membangun rumah dinasnya dengan biaya Rp 2,7 miliar. Rumah yang halamannya membutuhkan waktu sekitar 12 menit berjalan kaki dari pagar depan sampai belakang ini tak semahal rumah dinas pejabat lain yang berharga Rp 12 miliar dan Rp 9 miliar. ”Kalau nanti rumah dinas ini dihibahkan kepada saya, ya itu syukurlah,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Setelah lima tahun menjadi provinsi, Papua Barat belum punya kejaksaan tinggi, pengadilan tinggi, dan polda. Berkaitan dengan dugaan korupsi, kasus yang sempat tersingkap, menguap begitu saja. ”Jika KPK mau ke sini, segeralah isu ingin merdeka mereka angkat,” kata Yan.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Data dugaan korupsi di Kejaksaan Negeri Manokwari merupakan puncak gunung es saja. Di bidang pendidikan, ada dugaan penyalahgunaan dana rehabilitasi ruang kuliah dan aula Sekolah Tinggi Ilmu Hukum tahun 2006. Kasus ini tak terdengar lagi kabarnya setelah dikembalikan ke kejaksaan untuk dilengkapi berkasnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga diduga mengorupsi pengadaan buku pendidikan pada 2007. Kasusnya masih diselidiki Polres Manokwari. Juga ditemukan kejanggalan dalam anggaran pelaksanaan ujian paket A, B, dan C APBD Papua Barat 2008. Kabar kasus ini pun senyap. Januari 2010, satu-satunya kasus yang masuk ke pengadilan, yaitu kasus korupsi dana block grant 2005, satu terdakwa divonis bebas. Seorang lagi dikenai setahun penjara.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Kasus korupsi terakhir yang menjadi bahan pergunjingan masyarakat adalah dugaan penyalahgunaan APBD sebesar Rp 3,2 miliar dalam pengadaan mobil dinas Pemprov Papua Barat yang disinyalir tidak melalui proses yang seharusnya.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><b>Hanya peduli dana</b></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Bagi Jimmy Demianus Itjie, ini merupakan tanda kegagalan otsus. Semangat otsus adalah memberikan keberpihakan bagi rakyat Papua agar keluar dari kemiskinan dan memiliki kemampuan untuk menentukan nasib sendiri. Namun, kenyataannya, elite di Pemprov Papua Barat hanya peduli pada dana otsus. ”Langsung dibagi dan selalu soal anggaran yang diributkan. Tak jelas apa agenda pembangunan pemda,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Ia melihat, apa yang terjadi saat ini adalah eksploitasi orang Papua terhadap sesama orang Papua. Bahkan, pejabat Papua tak memiliki keberpihakan dan empati. Banyak pihak bicara pemekaran kabupaten, bahkan kampung, hanya karena ada elite setempat yang berhubungan dengan garis suku atau keluarga yang ingin berkuasa dan mendapat akses ke dana otsus.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Salah satu contoh yang disampaikan Jimmy sebagai program yang dianggarkan bagi kesejahteraan rakyat, tetapi ditunggangi kepentingan Gubernur, yakni Rencana Strategis Pengembangan Kampung (Respek). Tindakan Gubernur yang membagi-bagikan uang tunai ke kampung hanya untuk pencitraan diri pejabat semata.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Gubernur Papua Barat Abraham Atururi, dalam presentasinya di depan Badan Anggaran DPR, 11 Februari lalu, mengatakan, uang Respek itu ia bagi-bagikan sendiri karena takut dikorupsi pejabat setempat. ”Itu menjelang Pemilu Gubernur 2011,” kata Jimmy.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Salah satu celah korupsi muncul dengan kehadiran Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Sering terjadi klaim berkali-kali terhadap sebuah proyek, dibiayai dana otsus atau dana alokasi umum dan khusus. ”Harusnya ada pemisahan pembukuan di APBD. Jadi, jelas mana yang dari APBN karena kami di DPRD tidak tahu soal proyek dekonsentrasi dari pusat,” kata Jimmy.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Ia mengakui, DPRD Papua Barat juga seharusnya menjadi mekanisme kontrol berkaitan dengan penggunaan anggaran. Namun, masing-masing anggota DPRD mengusung kepentingan partai sehingga sering kali tidak bisa berfungsi dengan baik. Ia mencontohkan, panitia khusus yang berkaitan dengan obat dan alat kesehatan. Tak berapa lama setelah ketua pansus dipanggil Gubernur, ia hanya membuat pernyataan agar dinas memperbaiki prosedur.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Kasus pengadaan alat kesehatan dan obat juga menjadi contoh yang disoroti. Menurut Yan, hal ini menjadi bukti kurangnya kapasitas anggota DPRD sehingga tidak mampu membuat desakan.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Markus Yenu, yang menyatakan diri sebagai Gubernur Daerah Pemerintahan Transisi The West Papua National Authority (WPNA), menyatakan, sejak awal dirinya menolak otsus. Kegagalan otsus, di antaranya, disebabkan tidak adanya perangkat afirmasi dan proteksi untuk memprioritaskan orang Papua lewat peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah khusus. ”Kapal setiap hari masuk bawa pendatang. Apa itu otsus?” kata Markus.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Frans Wanggai, mantan Rektor Universitas Negeri Papua, mengatakan, bukan otsus yang gagal, tetapi orang yang melaksanakan pengaturan keuangan otsus yang gagal. Hal ini terlihat dari porsi untuk pendidikan, masyarakat, dan kesehatan yang belum terdistribusikan secara merata.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">”Seharusnya sudah banyak sarjana yang dihasilkan dan jalan yang dibangun,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><b style="color: blue; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">OTONOMI DAERAH PAPUA BARAT (3)</b> </div><br />
<div style="text-align: justify;"><b>Jangan Putus Masa Depan Anak-anak </b></div><div></div><div style="text-align: justify;"><b>Sumber:<a href="http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/02/25/03430886/jangan.putus.masa.depan.anak-anak" style="font-weight: normal;" target="_blank">http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/02/25/03430886/jangan.putus.masa.depan.anak-anak</a><span style="font-weight: normal;"></span></b></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Kamis, 25 Februari 2010 | 03:43 WIB</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><b>Edna C Pattisina dan Ichwan Susanto</b></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Di sebuah ”ruang kelas”, Yulianus Uroh menuliskan soal-soal Matematika dasar, 3+4 > …, 2+3 > …, kepada delapan murid kelas I SD Persiapan Gueintuy di Manokwari, Papua Barat. Di ruang itu, persis sebelah mereka, lima murid kelas II sibuk mengerjakan soal-soal Bahasa Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Duduk membelakangi mereka, lima murid kelas III ngobrol sambil menunggu Yulianus menghampiri mereka. Tembok setinggi dada orang dewasa membatasi ”ruang kelas” yang sebenarnya balai kampung tersebut. Suasananya tak karu-karuan karena orang-orang mondar-mandir di sekeliling mereka.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Namun, suara kendaraan yang lalu lalang tidak mengganggu Marten, murid tercerdas di kelas II yang menggemari Matematika. Saat ditantang menjawab perkalian 5 x 7, murid yang baru belajar perkalian 3 ini berusaha menjumlahkan tujuh jarinya sampai lima kali sehingga terpaksa harus meminjam tangan teman-temannya. Lalu, dengan percaya diri, Marten menjawab ingin jadi presiden. Adapun Amenda Uloh, teman sekelasnya, dengan malu-malu mengatakan ingin menjadi suster.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Yulianus Uroh, guru mereka yang mengaku setiap hari ”kepala sakit”—istilah Uroh—karena harus simultan menangani tiga kelas, dengan mata berbinar bercerita tentang murid-muridnya. Seharusnya ada 60 siswa yang terbagi di tiga kelas. Sayangnya, tidak semua masuk setiap hari karena banyak yang ikut orangtua ke ladang. Kalaupun semua siswa datang, bisa jadi bakal membuat Yulianus bertambah sakit kepala karena harus bergantian mengajar Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, PPKN, dan Pendidikan Jasmani di tengah suasana ribut.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Pria yang diberi honor Rp 200.000 sebulan ini sudah tiga tahun mengajar. Sebelumnya, sekolah ini hanya punya seorang guru yang juga merangkap kepala sekolah, Yaya Wonggor. Yaya mengajak Yulianus yang asli warga Gueintuy untuk mengajar di sekolah ini. Sesekali mereka mengajar ketiga kelas itu seorang diri apabila anak Yaya sakit atau Yulianus ada urusan di kampusnya, STIE Maesa, Manokwari.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Situasi serupa di Kampung Gueintuy berulang di kota Manokwari, sekitar 500 meter dari Kampus Universitas Negeri Papua (Unipa) atau tidak sampai 3 kilometer dari Kantor Gubernur Papua Barat. Di SD Inpres 108 Sugeme, Amban, Lis Rumansara, guru honorer yang sudah enam tahun digaji Rp 710.000 per bulan, mengajar perkalian bertingkat 9,72 x 8,32 sambil menggendong anak bungsunya yang berusia 7 bulan.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Di sini, murid-murid kelas I hingga VI berada dalam satu ruangan. Hanya saja, jam masuk mereka dibedakan, kelas I dan II pulang pukul 09.00. Petronela Sesa, yang sudah diangkat menjadi pegawai negeri, mengajar di kelas yang berbeda di ruangan yang sama dengan Lis. Tahun ini, mereka harus bekerja keras mempersiapkan enam siswa untuk ikut ujian nasional. Selain Lis, ada seorang guru lain yang sudah beberapa minggu tidak tampak batang hidungnya.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Kepala SD ini, Budi Sunarso, menunjukkan tiga ruang kelas yang sedang dibangun. Menurut master bidang pendidikan ini, masalah utama bukan pada fisik, melainkan pada jumlah, kualitas, dan konsistensi guru. Bukan rahasia lagi, guru tiba-tiba menghilang begitu saja. Pendidikan di Papua berada dalam lingkaran masalah klasik seputar 3T, yaitu terisolasi, terpencar, dan terpencil.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Walaupun data di atas kertas tak selalu bisa menggambarkan realitas secara telanjang, kita bisa membandingkan data-data yang ada sebagai gambaran umum. Bandingkan saja jumlah murid di SMA sederajat se-Papua Barat dengan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik 2009. Menurut Dinas Pendidikan, jumlah murid SMA per Agustus 2009 mencapai 23.914 siswa. Sedangkan di data BPS, usia 15-19 tahun pada 2008 mencapai 78.000. Katakanlah dengan penyebaran merata, kita mengambil usia 15-17, yaitu tiga perlima dari 78.000, yakni 46.800, berarti ada setengah dari remaja usia 15-17 yang tidak sekolah.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Kenyataan bisa lebih buruk karena di SD Inpres Sugeme, Amban, saja, tingkat presensi hanya 40-50 persen. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Bernarda BM Henan mengatakan, ”Ada tiga persoalan mendasar dalam pendidikan, yaitu guru penyebaran, kompetensi, serta prasarana.”</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><b>Kompetensi guru</b></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Menurut dia, sebenarnya rasio guru dan murid sejak 2007 telah mencapai angka ideal, yaitu 25 : 1 di setiap jenjang dan mata pelajaran. Namun, masalahnya ada pada kompetensi dan persebaran guru. Sedangkan guru yang berasal dari luar Papua kebanyakan guru kontrak.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Setelah sekian tahun ditugaskan dari Jakarta, mereka pulang. Sekolah dan anak-anak harus menunggu lagi beberapa bulan sampai ada guru pengganti. Bernarda memaklumi, apalagi bagi guru-guru yang baru lulus, mereka umumnya merasa berat dengan kondisi geografi Papua. Untuk pengambilan gaji saja yang lewat cabang BRI, guru harus turun ke kota yang bisa memakan waktu berminggu-minggu perjalanan. Untuk beberapa kabupaten, seperti Teluk Bintuni, ada tunjangan profesi kepada guru dan kepala sekolah. Besarnya Rp 1 juta-Rp 5 juta per bulan.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Strategi yang dianggap berdampak jangka panjang adalah meningkatkan kapasitas putra daerah untuk menjadi guru. Masalahnya, belum ada tawaran dari lembaga-lembaga pendidikan tinggi, seperti Unipa, yang belum menghasilkan guru. Menurut Bernarda, pihaknya sempat mengusahakan pendidikan Akta 4 yang merupakan pelatihan percepatan menjadi guru. Sayangnya, banyak yang melihat program ini sekadar cara memperbaiki nasib.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Untuk prasarana, Papua Barat cukup merasa disulitkan dengan adanya standardisasi nasional untuk prasarana yang tidak memerhatikan lokalitas, bahkan budaya setempat. Misalnya, biaya pembangunan ruang kelas sesuai standar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional di Jawa adalah Rp 75 juta. ”Di sini, dengan bangunan yang sama, bisa memakan biaya Rp 100-Rp 300 juta karena transportasi,” kata Agustinus Sroyer, Kepala Bidang Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Papua Barat.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Ironisnya, dana untuk pendidikan malah minim. Padahal, pendidikan menjadi salah satu prioritas sesuai UU No 21/2001 yang membuat ”kekhususan” untuk otonomi ini. Pada 2009, dana untuk dinas pendidikan Rp 168 miliar, tidak sampai 10 persen dari total anggaran. Pada 2010, lebih parah lagi. Dengan alasan banyak proyek yang belum terealisasi, defisit anggaran, dan pembagian dana ke daerah, anggaran dinas pendidikan di APBD hanya Rp 77,19 miliar.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Frans Wanggai, mantan Rektor Unipa, mengatakan, konsep pendidikan di Papua Barat tidak bisa mencomot mentah-mentah konsep di Jawa. Masih banyak suku-suku yang nomaden. ”Bangun dulu kampung yang sesuai dengan mereka, baru bangun infrastruktur sekolah,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Boleh jadi karena kondisi itulah, Marten, murid terpandai di kelas II SD Persiapan Gueintuy, tidak selesai menghitung perkalian 5 x 7. Namun, sesungguhnya dia tidak gagal. Justru kitalah yang gagal memberikan pendidikan kepada Marten dan kawan-kawannya demi menggapai masa depan yang lebih baik.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><b style="color: blue; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">OTONOMI DAERAH PAPUA BARAT (4)</b> </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Jakarta (Masih) Utang</div><div></div><div style="text-align: justify;">Sabtu, 27 Februari 2010 | 03:39 WIB</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><b>Ichwan Susanto dan Edna C Pattisina</b></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Kondisi Papua Barat, termasuk Papua keseluruhan, hingga hari ini masih berkisah soal ketertinggalan. Pemerintah pun masih berutang kepada Papua. Ternyata, utang tak bisa dibayar dengan guyuran uang. Sebab, utang itu adalah rasa keadilan, kemanusiaan, dan kehidupan layak.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Ketika masyarakat Papua ingin membuka mulut dan beraksi lebih keras menagih hal-hal itu, mereka bisa jadi berhadapan dengan moncong senjata. Alasannya, mereka dikira menggelar aksi separatis.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Otonomi khusus adalah angin surga yang ditawarkan pemerintah ketika orang Papua meneriakkan ”M” (merdeka) pada Kongres Papua 2000. Di atas kertas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua mengamanatkan bahwa warga Papua harus diberikan layanan kesehatan dan pendidikan bermutu dengan beban masyarakat serendah-rendahnya. Pemerintah juga mengakui lambang daerah, seperti bendera dan lagu, sebagai simbol kultural dan jati diri orang Papua. Namun, banyak orang Papua menilai pemerintah kerap mengingkari kata-katanya sendiri.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Viktor Alex (38) sehari-hari bekerja sebagai pesuruh di Kantor Gubernur Papua. Lulusan SMP itu bukan aktivis. Ia bahkan tidak ikut organisasi yang dengan jelas menggariskan kemerdekaan sebagai agenda perjuangan. Namun, tiba-tiba pada 4 April 2009, ia menaikkan bendera bintang kejora di depan rumahnya. Bendera itu dibuatnya sendiri dari sehelai kain yang ia cat. Ia pun ditangkap dan kini disidangkan dengan tuduhan makar.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">”Sudah keinginan seperti itu. Menanti saja saatnya,” katanya dari sela-sela jeruji di Pengadilan Negeri Manokwari, Selasa (26/1). Dalam ingatannya selalu berkelebat cerita kakeknya, Johan, tentang hak orang Papua di tanahnya sendiri. Bekerja di kantor gubernur, ia melihat bagaimana uang tidak pernah sampai ke rakyat, tetapi hanya kepada para pejabat. ”Otsus hanya untuk Papindo (Papua Indonesia) saja,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Setelah dua tahun UU No 21/2001 diberlakukan, Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Instruksi Presiden No 1/2003 tentang pemekaran Provinsi Papua. Padahal, jelas dalam Pasal 76 UU No 21/2001 disebutkan, pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Rakyat Papua merasa ditelikung Jakarta.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Dua minggu setelah inpres, Provinsi Irian Jaya Barat diresmikan dengan Abraham Octovianus Atururi sebagai gubernur. Abraham Atururi adalah pensiunan brigadir jenderal marinir dan pernah menduduki jabatan di Badan Intelijen Strategis TNI. Setahun kemudian, Mahkamah Konstitusi (MK) menggugurkan dasar hukum pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, baik UU No 45/1999 maupun Inpres No 1/2003. Namun, dengan alasan provinsi itu telah memiliki alat pemerintahan, seperti DPRD, MK merekomendasikan kepada pemerintah guna membuat dasar hukum lain untuk Provinsi Irian Jaya Barat.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><b>Bukan sekadar dana</b></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Di mata mereka, kesetiaan pemerintah pusat terhadap otsus hanya pada pemberian dana. Padahal, pemberian uang tanpa kesiapan masyarakat sipil dan sistem sama saja dengan menciptakan peluang korupsi.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Pemerintah pusat dinilai kurang melakukan tindakan afirmatif dalam membentuk peraturan daerah provinsi (perdasi) dan peraturan daerah khusus (perdasus) untuk mengaplikasikan jiwa dari UU itu ke dalam bentuk teknisnya. Padahal, perdasi dan perdasus-lah yang mengatur hal-hal yang membuat otonomi Papua menjadi khusus, seperti pendidikan, hak ulayat, kesehatan, adat, dan pengelolaan sumber daya alam. ”Kita butuh legal drafting (penyusunan undang-undang) dari Kementerian Dalam Negeri dan Menko Polhukam,” kata Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Hal senada disampaikan Jimmy Demianus Itjie, Wakil Ketua DPRD Papua Barat. Menurut dia, tidak adanya peraturan pemerintah membuat perdasi dan perdasus tidak kunjung terealisasi. Ini ditambah para pejabat di Papua Barat juga dinilai setengah hati. ”Kita bisa bikin tim ahli yang berasal dari lembaga-lembaga pendidikan, seperti UI, ITB, dan Universitas Negeri Papua, untuk menyiapkan draf PP,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Di sisi lain, inkonsistensi pemerintah pusat dalam implementasi otsus yang membuat orang Papua semakin termarjinalisasi justru jadi amunisi dalam mempertajam konflik dan ketidakpercayaan antarkedua belah pihak. Akibat ketidakpuasan itu, masalah-masalah lama akhirnya muncul kembali ke permukaan, seperti sejarah integrasi Papua, identitas kultural-politik, serta pelanggaran HAM dan kekerasan.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">”Orang Papua butuh perlindungan hak-hak dasar, perlindungan masyarakat adat, penyelesaian masalah HAM, tindakan afirmatif dalam bidang pendidikan dan kesehatan, serta pengakuan atas simbol-simbol,” kata Yan.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Kepala Burung Barnabas Mandacan mencontohkan hak tanah ulayat yang berbenturan dengan hukum positif negara. Badan Pertanahan Nasional (BPN) sering mengeluarkan sertifikat tidak berdasarkan hak waris. Akibatnya, rakyat Papua yang rugi. ”Kami lahir dan ada sebelum pemerintah ada,” kata Barnabas.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Karena kebutuhan rakyat Papua tidak kunjung terpenuhi itu membuat mereka memandang wajah Indonesia yang lebih ”keras”, seperti tipu daya sampai wajah pos-pos militer yang garang. Markus Yenu, Gubernur Pemerintahan Transisi dari West Papua National Authority (WPNA), mengatakan, otsus terbukti gagal, hak-hak dasar masyarakat Papua tidak diakomodasi lewat regulasi dan afirmasi. MRP, katanya, sebagai gigi palsu yang bisa dicabut dan dipasang kapan saja. Menurut Markus, banyak intelektual Papua yang tengah menuntut ilmu di luar negeri siap membangun Papua.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Bagi Markus, banyaknya aparat militer dan polisi di Papua Barat sebagai bentuk intimidasi agar rakyat tak berani menyuarakan aspirasinya. Kematian Panglima Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka Wilayah Timika Kelly Kwalik, katanya, malah lebih menyalakan api perlawanan garis keras militer gerakan itu.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Sekretaris Jenderal West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) Melkianus Bleskadith juga mengatakan, pihaknya siap berdialog dengan pemerintah.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Menurut Yan, keengganan pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan HAM justru memperuncing rasa saling tidak percaya. ”Pemerintah pusat jangan berpikir, kita sudah kasih uang. Beres sudah,” kata Yan. Tentu saja tidak karena Papua adalah bagian dari Indonesia yang elok.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><b style="color: blue; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">OTONOMI DAERAH PAPUA BARAT (5-HABIS)</b> </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><b>Anggaran Kesehatan yang Diturunkan</b></div><div></div><div style="text-align: justify;">Sumber: <a href="http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/03/01/03094625/anggaran.kesehatan.yang.diturunkan" target="_blank">http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/03/01/03094625/anggaran.kesehatan.yang.diturunkan</a></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Senin, 1 Maret 2010 | 03:09 WIB</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Dokter Arnold Tiniap, Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Papua Barat, hanya tersenyum kecut dan mengangkat bahu saat ditanya bagaimana pada 2010 timnya akan bekerja melawan HIV/AIDS dan malaria yang dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat. Dia tidak ingin berkomentar.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Pasalnya, dia baru tahu akhir Januari lalu anggaran pemberantasan penyakit menular turun hingga 50 persen dari Rp 10 miliar (2009) menjadi Rp 5 miliar (2010). Bukan itu saja, berdasarkan data Bappeda Papua Barat, anggaran untuk semua Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat turun dari Rp 100,992 miliar (2009) menjadi Rp 70,278 miliar (2010). Alasannya, ada proyek-proyek belum selesai yang dibayar dalam Anggaran Tahun 2009.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Padahal, terjadi peningkatan dua penyakit utama di Papua Barat, yaitu HIV/AIDS dan malaria. Hingga Juni 2009 tercatat ada 1.589 kasus HIV/AIDS baru. Jumlah di atas kertas ini di lapangan bisa berkembang puluhan kali lipat karena kebanyakan pengidap HIV/AIDS sendiri tidak tahu dia sudah tertular, karena penyakitnya biasa muncul dalam bentuk lain. Sebab lain, pengidap HIV/AIDS biasanya menjaga kerahasiaan karena takut dikucilkan.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Masih berdasarkan data Dinas Kesehatan Papua Barat 2006, secara nasional estimasi proporsi orang yang terinfeksi HIV per 100.000 penduduk menempati urutan kedua setelah Provinsi Papua.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Angka HIV/AIDS ini menduduki urutan ke-8 dari sembilan penyakit yang paling banyak diderita masyarakat Papua Barat. Urutan pertama adalah malaria tropika dan tertiana dengan 54.961 kasus. Dilanjutkan dengan infeksi saluran pernapasan akut seperti flu, infeksi saluran pencernaan seperti diare dan kolera, hepatitis yang sering disebabkan oleh malaria yang terus-menerus, tuberkulosis, HIV/AIDS, dan urutan kesembilan adalah penyakit kelamin.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><b>Berlawanan</b></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Penurunan anggaran ini berlawanan dengan semangat otonomi khusus untuk memberikan fasilitas kesehatan bagi rakyat Papua. Penanganan selama ini bukan berarti juga maksimal. Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan Christian Warinussy menganggap penanganan HIV/AIDS saat ini hanya sebatas sosialisasi dan penyuluhan. Upaya pemberantasan dan pengobatan tidak terdengar.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Salah satu kendala pencegahan HIV/AIDS berkaitan dengan data. Contoh, apa yang terjadi di puskesmas Distrik Masni. Kepala puskesmas, dokter Amos Sayori, menyatakan, pihaknya tak mendapat umpan balik dari rumah sakit umum daerah berkaitan dengan apakah pasien yang dirujuk terjangkit HIV/ AIDS atau tidak. Walaupun ia menyampaikan pengertiannya bahwa ini berhubungan dengan HAM, tetapi hal ini menyulitkan pemantauan. ”Kami jadi tidak bisa mengobservasi karena ketika ada pasien yang pulang dari RSUD, kami tidak tahu rekam medisnya,” kata dr Amos.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Penanganan HIV/AIDS masih belum jelas konsepnya. Di satu sisi ada upaya untuk melindungi orang dengan HIV/AIDS dari pandangan buruk masyarakat. Namun, di sisi lain upaya pencegahan hanya bisa dilakukan lewat penyadaran masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Harus diakui, gaya hidup masyarakat yang mengakibatkan penularan HIV/AIDS begitu cepat. Ini berhubungan langsung dengan pendidikan. ”Sebanyak 90 persen penyebab orang tertular HIV/AIDS adalah hubungan seks, sementara informasi pentingnya penggunaan kondom hanya di kota-kota saja,” kata Arnold.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Bagi Gubernur The West Papua National Authority Markus Yenu, upaya pemerintah yang setengah-setengah dalam menangani HIV/AIDS adalah sebuah bentuk pembiaran yang disengaja. Baginya, ini menjadi salah satu bagian dari rencana besar Pemerintah Indonesia untuk memarjinalkan orang Papua Barat di tanahnya sendiri.</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Masalah kesehatan di Papua merupakan akibat langsung dari rendahnya tingkat ekonomi dan pendidikan. Nilainya terlalu tinggi untuk dibiarkan.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Masalah kesehatan di Papua Barat sangat luas rentang dan variasinya. Kepala Dinas Kesehatan dr Djaman Abdullah mengatakan, kebanyakan penyakit adalah penyakit penyerta kekurangan gizi. Contohnya tuberkolosis. Kondisi geografis jadi kendala sehingga jaringan puskesmas dan puskesmas pembantu tidak banyak yang bisa diakses masyarakat. Kalaupun ada puskesmas pembantu, kemampuannya sebatas memeriksa tensi darah saja. Masalah utama lain adalah jumlah dan kualitas petugas kesehatan.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Permasalahannya, lagi-lagi otonomi khusus sudah berjalan bertahun-tahun. Jangankan kekhususannya, kewajiban pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak dasar, seperti kesehatan dan kelangsungan hidup, saja tidak dipenuhi. Anggaran malah diturunkan.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><b>(Ichwan Susanto dan Edna C Pattisina)</b></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><br />
Source: www.batukar.infoWest Papua National Coalition for Liberationhttp://www.blogger.com/profile/06693543774685811248noreply@blogger.com1