JUBI---West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) atau Koalisi Nasional Papua Barat Untuk Pembebasan, mengusulkan agar dalam dialog antara masyarakat Papua dengan pemerintah Indonesia soal penyelesaian damai dan politik di Papua harus melibatkan pihak ketiga. Baik itu negara ataupun individu.
"Dialog dengan pihak ketiga harus ada keterbukaan dari pihak Jakarta," ujar SM Paiki dari WPNCL saat jumpa pers di Ruang Pertemuan P3W GKI, Padangbulan, Jayapura, Rabu (7/10).
WPNCL sendiri telah dua kali melayangkan surat kepada Presiden SBY pada 2007 dan 2008, namun sampai saat ini belum ada tanggapan atau pun jawaban yang diberikan. "Sejak awal WPNCL telah berkomitmen untuk menggunakan cara-cara damai dalam menyelesaikan akar persoalan di Papua," tegas SM Paiki.
Ditegaskan, WPNCL menganggap perundingan yang setara dengan pemerintah Indonesia merupakan suatu langkah prioritas dalam menyelesaikan masalah di Papua. "Perundingan ataupun dialog yang akan dilakukan pemerintah Indonesia dengan masyarakat Papua harus melibatkan pihak ketiga sebagai penengah yang baik," ujarnya. Soal pihak ketiga, kata dia, masih menunggu kesepakatan antara Jakarta dan Papua.
WPNCL adalah Koalisi Nasional yang terdiri dari 28 perwakilan. Dalam pertemuan di PNG dari 28 November sampai dengan 1 Desember 2005, perwakilan ini menurun menjadi 18. "Itu bukan berarti mereka keluar tetapi ada kendala interen di dalam lembaga masing masing, tetapi pada prinsipnya mereka tetap menerima WPNCL sebagai wadah," ujar Paiki.
Dalam kesempatan itu, SM Paiki juga mengeritik pihak Polda Papua yang menangkap Jonah Wenda, juru bicara Dewan Militer Tentara Pembebeasan Nasional Papua Barat (DM TPN-PB), juga sebagai aktivis WPNCL, pada 6 September 2009 lalu di Klamono Sorong. Saat penangkapan, HP beserta Laptop miliknya ikut disita kepolisian. Barang sitaan tersebut hingga kini belum dikembalikan. "Laptop dan HP masih ditahan Polda Papua," ujar Wenda. (Dominggus A Mampioper/Yunus Paelo)
Source: http://tabloidjubi.com
Postingan
0 komentar:
Posting Komentar