“EPISODE BARU PERJUANGAN PAPUA DI PASIFIK”

Wawancara Exclusive KOMUNITAS PAPUA dengan ANDY AYAMISEBA

Pertama-tama Komunitas-Papua mengucapkan SELAMAT & SUKSES  atas kemajuan luar biasa yang telah dicapai oleh Bung Andy dan Dr. Ondowame  di Vanuatu, sehingga Perjuangan Kemerdekaan Papua dapat diakui eksistensinya oleh  Pemerintah sah yang berkuasa saat ini maupun kaum oposisi  serta rakyat dinegara tersebut dan bersedia menjadi sponsor untuk membawah masalah Papua ke jenjang yang lebih tinggi di PBB untuk meninjau kembali status Papua Barat.

Berangkat dari hal tersebut, komunitas Papua ingin mengajukan pertanyaan kepada Bung Andy sebagai wakil Papua Barat di Vanuatu.

KOMUNITAS PAPUA : Bung Andy, sudah berapa lama anda bermukim di Vanuatu ?

ANDY AYAMISEBA : Sejak tahun 1984 s/d 1989, kemudian sejak 1997 s/d sekarang. Kami sekeluarga bersama BB dan keluarga meninggalkan Jakarta pada tgl: 30 September 1979 menuju Port Moresby, kemudian ke Belanda dalam bulan January 1980. Dalam tahun 1983, Black Brothers diundang oleh Vanuaaku Party yg berkuasa pada saat itu untuk membantu mereka berkampanye dan mencari dana dalam pemilu pertama negara baru Vanuatu dengan janji bahwa akan mendukung perjuangan kemerdekaan Papua Barat. Setelah Vanuaauku Party (VP) memenangkan kembali Pemilu, sesuai dengan janji sebelumnya, maka kami dan Black Brothers mulai berhijrah ke Vanuatu sejak awal tahun 1984, dan mulai dengan kampanye OPM dinegri ini.

KOMUNITAS PAPUA : Apa visi dan misi anda selama selama berada di Vanuatu ?

ANDY AYAMISEBA : Misi pertama bersama Black Brothers adalah untuk menjalankan tugas dari OPM atas Surat Perintah Brigadir Jendral Seth J Rumkorem dari Markas Victoria, dan mencari dukungan dari Pemerintah Republik Vanuatu. Black Brothers ditugaskan untuk membantu diplomat OPM pertama di Vanuatu, sdr. Rex Joseph Rumakiek. Tugas2 yg diberikan adalah sbb:
•Mengadakan awareness campaign keliling Vanuatu dan Melanesia tentang masalah West Papua.
•Mencari dana untuk membantu Partai yg berkuasa di Vanuatu yaitu Vanuaaku Party, sekaligus membantu logistik pertama kepada sdr. Rex Rumakiek

Dalam era inilah, Vanuaaku Party mengundang kedua tokoh utam OPM yg bersengketa, yaitu Brig Jen Seth J Rumkorem dari RPG (Victoria), dan Tn. Jacob Prai dari PEMKA untuk beruding damai, dan Port Vila Declaration ditanda tangani pada saat itu oleh kedua tokoh dan disaksikan oleh Sekretaris Jedral VP pada saat itu, Tn Barak Sope.

KOMUNITAS PAPUA : Kita tahu bahwa selama Anda tinggal di Vanuatu, pemerintahan telah silih berganti, bagaimana para pemimpin  yang silih berganti menyikapi dan mengapresiasi perjuangan rakyat Papua untuk merdeka ?

ANDY AYAMISEBA : Pada awalnya Pemerintahan Vanuatu dibawah kekuasaan dominant Vanuaaku Party (VP)  dibawah kepemimpinan Father Walter Lini dan Barak Tame Sope masing2 selaku President dan Secretary General mendukung penuh perjuangan kemerdekaan Papua Barat.

Setelah negara muda Vanuatu menikmati kemerdekaan hampir 10 tahun, mereka tiba pada era “Krisis Politik”, dimana negara muda yg belum berpengalama ini harus menghadapi kekuatan kepentingan2 asing yg menentang Policy Luar Negri Vanuatu yg berkiblat “REVOLUSIONER”, dan bersahabat dengan negara2 anti Barat, seperti Lybia, Cuba, Angola, dlsbnya.

Organisasi2 perjuangan kemerdekaan yg berbasis di Vanuatu, a.l: FLNKS (KANAKY), FRETILIN dan OPM menjadi target dari kampanye ini, dan dideportasi dari Vanuatu. Kami dari OPM, termasuk BB dan keluarga diterima oleh Australia selaku kaum pelari (refugees) bukan karena mereka genuine, tetapi agar gerak gerik kami dimonitor disana. Dominasi politik di Vanuatu  oleh Vanuaaku Party mejadi sasaran utama yg pada akhirnya terpecah dan sejak saat itu Vanuatu selalu dikuasai oleh Pemerintahan Koalisi secara rotasi. Dukungan Pemerintahan Koalisi Vanuatu terhadap perjuangan Papua mengalami masa krisis karena mereka selalu sibuk dengan agenda2 mempertahankan stabilitas pemerintahan yg mengakibatkan masalah Papua Barat bukan lagi menjadi suatu prioritas.

Setelah bermukim di Australia selama beberapa tahun, kami mulai mencari jalan untuk kembali ke Vanuatu dan membangun kembali dukungan yg telah kami meletakan fondasinya. Usaha kami tercapai dalam tahun 1997, dan kami kembali untuk memulai lobby yg sangat berbeda dan sulit prosesnya, karena harus berhadapan dengan Pemerintahan Koalisi yg dimonitori oleh Australia dan New Zeland.

Dalam tahun 2000, sdr kita Barak Sope menang pemilihan kembali, dan beliau terpilih selaku Perdana Menteri Vanuatu. Pada saat itu PM. Sope, mengundang Alm. Bapak Theys Eluay dan anggota2 Presidium Dewan Papua bersama Ketua OPM, Brig, Jen. Seth Rumkorem dan 3 anggota executivenya untuk bertemu dengan Pemerintah Vanuatu, dan menyampaikan Aspirasi bangsa Papua yg dicetuskan dalam Kongres Nasional Papua ke2, sekaligus menghadiri HUT Kemerdekaan Vanuatu yg ke 20. Pada resepsi negara dalam rangka HUT, Brig Jen Rumkorem dianugerahi dengan Independence Medal oleh YM, President John Benneth Bani.

Sebagai kelanjutan, dalam tahun yg sama delegasi Papua Barat yg beranggotakan sdr. Rex Rumakiek dan Andy Ayamiseba dari pihak OPM, dan sdr. Franzalbert Joku selaku Moderator PDP diikut sertakan dalam anggota delegasi Vanuatu menghadiri UN Millennium Summit di markas PBB di New York. Dalam kesempatan inilah delegasi kita mengadakan pertemuan2 khusus dengan Komite Dekolonisasi, dan lobby dijalankan lewat koridor PBB. Setelah kembali, setahun kemudian PM. Sope digulingkan lewat suatu mosi tidak percaya oleh VP, dan Ketua Oposis Edward Nipake Natapei terpilih menjadi PM baru, dengan DPM Serge Rialuth Vohor selaku Menlu barunya, sekaligus merangkap DPM (Deputy Prime Minister)

Sebagaimana sudah diketahui umum, kami berhasil meloby Pemeritah Koalisi VP dan UMP yg baru, untuk membuka Kantor OPM, dan diberi nama Kantor Perwakilan Bangsa Papua Barat (West Papuan People's Representative Office/WPPRO) disini. PM Natapei lewat mediasi DPM Vohor mengadakan upacara adat rekonsilasi dengan kami dan BB, dan mohon pengampunan atas kesalahan deportasi oleh Pemerintah pertama VP. Pihak BB diwakili oleh alm. Agustinus Rumwaropen, William Ayamiseba, dan saya sendiri. Upacara ini ditandai dengan upacara bunuh babi.

Setelah upacara pembukaan kantor, OPM memutuskan agar Dr. Otto Ondawame membantu kami dalam kantor tersebut, dan sejak saat itu, kami mengulangi kembali “Awareness Campaign” yg dasarnya telah diletakan oleh sdr. Rex Rumakiek dan Black Brothers. Tujuannya adalah untuk membangun “Populair Support” dari rakyat biasa agar Pemerintahan Koalisi tidak terbagi dalam dukungan perjuangan kemerdekaan PB. Campaign ini mencapai puncaknya setelah meeting2 yg dijalankan oleh Trio diplomat OPM  (Rex Rumakiek/ RR, Otto Ondawame/ OO, dan Andy Ayamiseba/ AA)  dan delegasi chiefs dari Papua Barat ke kepulauan Santo, Tanna, Efate dlsbnya. Awareness Campaign ini ditutup dengan upacara penaikan bendera Bintang Kejora pada tgl 01 December 2003, oleh custom chiefs dari seluruh pelosok Vanuatu distadium utama Port Vila.

Program selanjutnya adalah untuk membentuk suatu Pressure Group yg pada akhirnya melahirkan “Vanuatu Free West Papua Association/ VFWP. KeanggotaanVFWPA terdiri dari lapisan masyarakat, mulai dari Adat, Gereja, Union, NGO's, dan Civil Societies lainnya. Tindakan ini diambil mengingat target berikut adalah untuk meningkatkan keterlibatan Pemerintah dalam agenda2 yg kongkrit tanpa melanggar konfensi2 International yg ditanda-tangani oleh Vanuatu. Lobby2 intensif  kami jalankan dengan politisi2 Vanuatu dari segala jurus politik yg terdapat dinegri ini, sambil membentuk suatu Parliamentary Lobby Group for West Papua dari pihak Pemerintah dan Oposisi.

Dalam masa jabatan Perdana Menteri Ham Lini, suatu mosi Papua Barat dirahun 2005 yg disponsori oleh Menteri Pertanian Barak Sope dan didukung oleh Ketua Oposisi pada saat itu, sdr. Serge Vohor di Parlemen Vanuatu, ditantang oleh Menlu Vanuatu sekaligus DPM Sato Kilman dan ditarik kembali dari lantai Parlemen dengan alasan bahwa beliau selaku Menlu akan mensponsori mosi yg baru. Pada saat yg bersamaan kunjungan Dubes RI, Imron Cotan ke Pemerintah Vanuatu dihadang oleh VFWPA dan bintang kejora dibentang didepan mobil protokol Vanuatu yg ditumpanginya. VFWPA menurunkan bendera RI dari tiang bendera Le Meridien Hotel, tempat penginapan edelegasi RI. Selaku akibatnya, saya dianggap selaku penggerak dibelakang layar, dan dideportasikan ke Australia dalam bulan Febraury 2006. Saya dikembalikan dengan pesawat yg sama oleh Immigrasi Australia, dan memerkarakan masalah tersbt. Pengadilan Tinggi Vanuatu memutuskan bahwa deportasi saya tidak berdasar karena saya diundang oleh Pemerintah Vanuatu untuk urusan politik dan memiliki status diplomat, maka tuduhan “campur tangan dalam politik dalam negri” tidak bisah berlaku atas diri saya, karena HAK berdiplomasi atau berpolitik “telah diberikan” kepada saya sewaktu diundang masuk ke Vanuatu.

KOMUNITAS PAPUA : Bagaimana pandangan Rakyat  Vanuatu terhadap perjuangan Kemerdekaan rakyat  Papua yang sama-sama keturunan Melanesia ?

ANDY AYAMISEBA : Rakyat Vanuatu selelu percaya bahwa Nenek Moyang Bangsa Melanesia berasal dari pulau besar Papua dan kemudian menjalar ke pulau2 kecil di Melanesia, dan hal ini adalah basis utama dari dukungan mereka.

KOMUNITAS PAPUA : Baik, kita ke persoalan pokok. Beberapa minggu kemarin masyarakat Papua mendengar bahwa, Pemerintah, Oposisi dan Rakyat Vanuatu telah membuat sejarah baru bagi perjuangan rakyat Papua menuju kemerdekaan, dapatkah bung Andy menceriterakan sedikit tentang hal ini ?

ANDY AYAMISEBA :  Sebagaimana telah saya mengutarakan sebelumnya bahwa dalam masa jabatan Perdana Menteri Ham Lini ditahun 2005, Mosi pertama Papua Barat yg di sponsori oleh Menteri Pertaniannya, Tuan Barak Sope dan didukung oleh Tuan Serge Vohor selaku Ketua Oposisi, digagalkan oleh Pemerintahan Ham Lini lewat Deputy PM nya, Tn Sato Kilman selaku Menlu pada saat itu.

Namun demikian kami tetap menjalankan agenda lobby tersbt lewat Vanuatu Parliamentary Lobby Group for West Papua dibawah koordinasi MP. Ralph Regenvanu, karena Tuan Sope sudah tidak lagi menjadi anggota Parlemen. Kami juga mengadakan pertemuan khusus dengan Perdana Menteri sekarang, Tuan Edward Nipake Natapei, dan mengusulkan hal tersbt, termasuk suatu MSG Parliamentary meeting on West Papua di Vanuatu, khususnya untuk membahas masalah WP, agar Pemerintah2 MSG bisa didesak oleh Parlemen masing2 negara MSG.  Hal ini sangat didukung oleh PM Natapei dan beliau berjanji akan mengajukan suatu Joint Council of Ministers Paper bersama Menlunya agar bisa mendapat endorsement dari Cabinet untuk meeting tersbt. Sebagai pelaksaannya, MP Regenvanu selaku anggota executive VFWPA, dan anggota2 lainnya mulai mengadakan rapat2 ber-ganda untuk mengajukan suatu petisi ke Pemerintah. Lewat rapat2 tersbt kami keluar dengan hasil petisi 8 point tersbt, dan suatu Peaceful March mengambil tempat pada tgl: 5 Maret 2010 untuk mempersembahkan petisi tersbt kepada Pemerintah. Menlu Vanuatu yg menerima petisi tersbt, manyatakan bahwa  “Foreign Policy” terhadap WP oleh Pemerintah Natapei tidak berobah dan mendukung sepenuhnya perjuangan kemerdekaan WP, serta menjanjikan keputusan rewsmi Pemerintah dalam waktu yg tidak terlalu lama. Setelah menunggu 3 bulan, dan mengingat waktu yg sangat pendek sebelum MSG dan PIF meeting, kedua kami, Dr. Otto Ondawame dan kami selaku masing2 Waket WPNCL dan Kepala Misi WPNCL di Vanuatu mengadakan meeting khusus dengan Parliamentary Lobby Group untuk mendesak Pemerinytah lewat Parlemen. Disinilah Mosi itu disusun oleh Lobby Group, kemudian PM Natapei bersedia mengsponsorinya sebagaimana yg beliau telah menjanjikannya kepada kami. Ketua Oposisi tidak mau ketinggalan bagian dalam mendukung sesuatu masalah yg penting di Melanesia, maka setelah beliau dihubungi, bersedia untuk mendukungnya. Begitulah mosi tersbt didukung secara aklamasi. Kemenangan penuh yg pertama bagi rakyat Papua Barat dalam international lobinya untuk mendapatkan suatu “Negara Sponsor”.

KOMUNITAS PAPUA :  Apa strategi umum yang harus diketahui oleh pejuang Papua lainnya agar terus menggulirkan ”bola panas” yang telah di gulirkan Pemerintah Vanuatu ?

ANDY AYAMISEBA : Mengsukseskan mosi tersebt lewat Parlemen Vanuatu adalah sesuatu hal tersendiri, sedangkan melaksanakan isi dari mosi tersbt oleh Pemerintah Vanuatu adalah masalah lain lagi. Kita harus waspada, karena NKRI sangat mahir dalam membeli kesempatan. Tekanan dari Parliamentary Lobby Group harus konsisten agar tidak ada celah yg bisa diterobos oleh NKRI, dan kita kini berada dalam posisi tersbt.

KOMUNITAS PAPUA : Lantas  West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) akan memainkan peran apa  dengan perkembangan di Vanuatu saat ini ?

ANDY AYAMISEBA : Peranan WPNCL kini adalah selaku penjaga gawang agar bola musuh tidak bisa masuk. Selanjutnya WPNCL mempersiapkan data2 yg diperlukan oleh Pemerintah Vanuatu untuk menjalankan isi dari mosi tersbt. Hubungan kerja anatra Pemerintah Vanuatu dan WPNCL adalah sangat lancar. Dalam minggu ini kita akan diberitau bilamana West Papua telah diterima selaku agenda item di Forum Pasifik Selatan.

KOMUNITAS PAPUA : Lalu bagaimana  dengan elemen – perjuangan lainnya perjuangan Papua lainnya ?

ANDY AYAMISEBA : Perjuangan ini milik Bangsa, jadi WPNCL mengulurkan tangan kepada komponen2 perjuangan lainnya agar membantu kami dalam hal ini. Kami selalu mengatakan bahwa BERSATU mungkin sulit, tetapi BERKOALISI itu lebih praktis utk mencapai tujuan.

KOMUNITAS PAPUA : Bagaimana harapan Anda terhadap negara-negara Melanesia agar mengikuti jejak Vanuatu ?

ANDY AYAMISEBA : Biasanya dalam sesuatu usaha itu sangat sulit mencapai sukses yg pertama. Tradisi perjuangan telah membuktikan bahwa setelah angka NOL  dipecahkan, maka angka 1, 2, 3 dan seterusnya itu mudah, berdasarkan pengalaman dlsbnya. Saya sangat yakin, bahwa rumpun Melanesia akan mengikuti jejaknya Vanuatu.

KOMUNITAS PAPUA : Bagaimana Anda melihat Pemerintah Republik Indonesia sebagai ”batu sandungan” yang selalu menggagalkan keinginan rakyat Papua untuk meredeka, berkaitan dengan masalah ini?

ANDY AYAMISEBA : Pemerintah Republik Indonesia TIDAK MEMILIKI PILIHAN LAIN dalam hal ini, mengingat masalah Papua Barat adalah suatu masalah International yg memiliki CACAT HUKUM bukan karena kesalahan Indonesia, tetapi kesalahan masyarakat Dunia, jadi masalahnya harus kembali ke Dunia untuk direvisi. Suka atau TIDAK, Indonesia akan lebih Makmur, Sejahtera, TERHORMAT dimata dunia, bilaman berdampingan dengan negara baru Papua Barat yg memiliki hubungan bilateral yg saling menguntungkan bagi kedua negara. Dari pada sekarang di lebel selaku penjajah, pembunuh, perampok, pemerkosa dlsbya, padahal keuntungan ekonomi dari Papua itu diambil oleh negara2 lain, sedangkan Indonesia hanya merupakan “SECURITY DOG” yg hanya menikmati tulang doang.

KOMUNITAS PAPUA : Apa pesan Bung Andy untuk  para pejuang dan masyarakat Papua yang berada di Papua terkait dengan perkembangan baru dari Vanuatu ini ?

ANDY AYAMISEBA:  Mendukung sepenuhnya program Vanuatu dengan menyeragamkan tuntutan2 yg sama oleh semua komponen2 perjuangan didalam negri dan diluar negri. Satu Tuntutan, Satu Tujuan saja, MERDEKA DAN BERDAULAT.

Demikian wawancara singkat Komunitas Papua dengan Bung Andy Ajamiseba, salah seorang pejuang kemerdekaan Papua yang saat ini bermukim di Vanuatu, untuk anda sekalian. (Fred Wakum)

Source: www.komunitas-papua.net